Harga Minyak Goreng Curah di Sultra Masih Tinggi
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengungkapkan, harga jual minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih cukup tinggi, yakni sebesar Rp25.000 per liter. Padahal telah ada ketetapan harga yang dibuat oleh pemerintah menyangkut soal harga jual minyak goreng curah di pasaran, yaitu Rp14.000 per liter.
“Kita mau mengecek bagaimana ketersediaan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ternyata distribusi minyak goreng masih mengalami masalah dan kendala, yang tadinya kita sudah mengetahui ada ketetapan harga per liter Rp14.000 ternyata yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini harga minyak goreng curah sampai dengan Rp25.000. Ini sangat disayangkan dan bagaimana dengan ketetapan pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia,” tutur Alien Mus di sela-sela kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/4/2022).
Politisi Partai Golkar itu mendapati informasi, Sultra mengambil pasokan minyak gorengnya dari Sulawesi Barat. Yang mana bila dikalkulasi, dengan jumlah pasokan 22.000 ton dan ditambah dengan biaya distribusi dari Sulawesi Barat sampai ke Sultra itu besaran subsidinya bisa mencapai angka Rp5 miliar.
“Pemerintah harus bisa memberikan satu pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat, yang tidak hanya memberikan wacana seperti itu, namun juga memikirkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak hanya di satu dataran saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang baik dan tidak ada kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia,” imbuh Alien.
Dikatakan legislator dapil Maluku Utara tersebut, untuk urusan minyak goreng, hulunya memang yang ada di bawah kemitraan Komisi IV DPR RI. Sedangkan hilirnya ada di Kementerian Perdagangan. Namun khusus untuk masalah minyak goreng saat ini tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian.
“Oleh karena kita bermitra dengan Bulog, maka kita harus sampaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Kita harus menyampaikan kepada pemerintah bagaimana susahnya minyak goreng di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya minyak goreng, tapi termasuk juga gula, terigu, dan bahan pokok lainnya,” katanya.
Alien mengatakan, ketersediaan pangan di Sultra sejauh ini cukup baik. “Cadangan beras untuk 4 bulan ke depan juga masih oke, hanya saja yang menjadi masalah adalah soal harga bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang ternyata persiapan stoknya hanya bisa sampai satu bulan ke depan. Ini bisa menjadi kelangkaan dan berpotensi terhadap lonjakan harga yang luar biasa. Kita harus mencari bagaimana solusinya untuk bisa membantu masyarakat,” paparnya.
Alien berharap, ke depan Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan di dalam negeri. “Saya berharap Indonesia bisa mandiri pangan. Dari sembilan bahan pokok yang dibutuhkan hampir 60 persennya kita impor, termasuk daging kerbau, daging sapi, jagung, dan juga kedelai. Ini yang harus kita dorong, bahkan kalau bisa kita mandiri sendiri,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
