Haornas 2020, Menpora Canangkan “Sport Science, Sport tourism, Sport Industry”
Jakarta – Indonesia baru saja memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-37 pada 9 September 2020 di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur. Puncak perayaan Haornas XXXVII dihadiri Presiden Joko Widodo dan disiarkan televisi agar dapat disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.
Pada acara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga untuk 34 pelaku olahraga berprestasi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada atlet dan maupun pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui olahraga.
Untuk kategori atlet, penghargaan diberikan kepada atlet cabang bulu tangkis Ricky Achmad Soebagdja, atlet cabang bulu tangkis tunggal putri Maria Kristin Yulianti, atlet cabang angkat besi putra Eko Yuli Irawan, atlet cabang angkat besi putri Raema Lisa Rumbewas, dan atlet cabang tenis meja tunggal putra Dian David Mickael Jacobs.
Sementara itu, untuk kategori pelatih, penghargaan diberikan kepada pelatih cabang angkat besi 62 kg putra Dirdja Wihardja, pelatih cabang angkat besi 48 kg putri Mg Supeni, dan pelatih cabang bridge Bert Toar Polii.
Berbeda dari tahun sebelumnya Perayaan Haornas kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu dilaksanakan secara langsung dengan upacara di berbagai daerah dan kegiatan fisik di lapangan.
Tahun ini, puncak perayaan Haornas XXXVII hanya dilakukan di satu tempat saja. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, perubahan tersebut dilakukan karena situasi yang tidak memungkinkan akibat pandemi Covid-19.
“Kami menyadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam suasana krisis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa berpikir dan melakukan langkah-langkah extraordinary agar tetap produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin,” ujarnya dalam rilisnya Kamis (10/9/2020).
Atas kesadaran dan pemikiran tersebut, Kemenpora kemudian mengusung 3 tema besar dalam perayaan Haornas XXXVII kali ini. Ketiga tema besar itu, yakni “Sport Science, Sport tourism, Sport Industry”.
Sport Science dibutuhkan sebagai pendamping pembinaan olahraga di tanah air untuk memacu prestasi olahraga dan meningkatkan kebugaran masyarakat.
Menurut Zainudin, berbagai negara yang maju di bidang olahraga telah menerapkan sport science. Sebab, sport science dapat mengukur dengan tepat kebugaran dan prestasi olahraga sehingga hasilnya dapat dijadikan standar dan menjadi panduan bagi pembinaan atlet.
Kemudian, kondisi alam Indonesia, baik daratan, lautan, dan pegunungan sangat mendukung untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata olahraga atau sport tourism.
“Kegiatan-kegiatan, seperti Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Borobudur Marathon, dan kegiatan lainnya yang juga mendatangkan turis harus lebih kita kembangkan. Apalagi tahun depan kita akan menjadi tuan rumah MotoGP di Mandalika, NTB,” papar Zainudin.
Lebih lanjut, Menpora memaparkan, saat ini kegiatan olahraga tidak lagi dapat dipisahkan dengan industri, baik industri barang (peralatan olahraga) maupun industri jasa (pengelola acara-acara olahraga).
Menurut Menpora, potensi industri olahraga (sport industry) Indonesia itu cukup besar, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak kebutuhan peralatan olahraga yang harus didatangkan dari luar negeri.
“Kalangan industri harus sudah mulai menyosialisasikan kepada stakeholder olahraga untuk semaksimal mungkin menggunakan peralatan olahraga produksi dalam negeri,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
