Hampir 40 Tahun Mati Suri, Jalur Kereta Api Garut – Cibatu Kembali Beroperasi
Jakarta – PT KAI meresmikan beroperasinya jalur KA Garut – Cibatu setelah hampir 40 tahun mati suri. Pengoperasian ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo dab Bupati Garut Rudy Gunawan, serta di Stasiun Garut, Kamis (24/3/2022).
Jalur Garut – Cibatu dibuka pertama kali pada tahun 1889 dan berhenti beroperasi pada tahun 1983. Melihat potensi yang ada, KAI mulai melakukan proses reaktivasi jalur tersebut sejak 2018. Dalam reaktivasi jalur sepanjang 19 km tersebut, juga dioperasikan kembali 3 stasiun yaitu Stasiun Garut, Wanaraja, dan Pasirjengkol.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh pihak sehingga reaktivasi jalur Cibatu – Garut dapat terealisasi.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Pemprov Jabar, Pemkab Garut serta kepada seluruh warga Kabupaten Garut atas dukungannya selama ini ke KAI. Saya juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat aktif dan antusias dalam mendukung reaktivasi lintas Garut – Cibatu sejak awal, hingga akhirnya pada hari ini kita bersama-sama menjadi bagian dari sejarah pengoperasian kembali jalur Garut-Cibatu,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.
Setelah direaktivasi, kini Stasiun Garut memiliki bangunan baru yang menyediakan ruang pelayanan pelanggan, ruang VIP, ruang laktasi, pos kesehatan, ruang keamanan, masjid, toilet difabel, area UMKM, area komersial, ATM, area bermain anak, dan fasilitas lainnya. KAI juga masih menjaga keaslian gedung Stasiun Garut yang lama sebagai bentuk pelestarian bangunan bersejarah.
Didiek mengatakan, latar belakang dan tujuan dari pengoperasian KA ini adalah untuk menyediakan jasa transportasi kereta api yang terjangkau untuk masyarakat Garut dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Garut khususnya dari potensi kebangkitan wisata, termasuk membantu para pengusaha kecil di sekitar stasiun dalam memasarkan produk lokal mereka dengan kehadiran Pojok UMKM.
Terdapat 1.077 bangunan permanen dan semi permanen di lintas serta 911 KK yang terdampak dari pelaksanaan reaktivasi jalur Garut – Cibatu ini.
“Sebagai bentuk apresiasi, kami juga telah mengabadikan seluruh warga terdampak dari pembangunan ini dalam Prasasti yang terletak pada setiap stasiun KA yang beroperasi sebagai simbol bahwasanya pelaksanaan reaktivasi jalur ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa peran serta masyarakat Garut yang sudah rela malksanakan relokasi,” kata Didiek.
KAI juga melakukan penghijauan dan penggunaan energi baru terbarukan pada Stasiun Garut yang baru. Sebelumnya KAI melakukan penanaman 83 batang pohon dan tanaman pada area Stasiun Garut untuk mendukung program BUMN Hijaukan Indonesia. Total KAI telah menanam sebanyak 56 ribu pohon di stasiun, kantor, dan berbagai lokasi lainnya di wilayah operasi KAI. KAI juga telah memasang pembangkit listrik tenaga surya di Stasiun Garut dengan kapasitas total sebesar 60 kWp.
Pada kesempatan ini pula, diresmikan pengoperasian KA Cikuray rute Garut – Pasar Senen pp dan KA Garut Cibatuan rute Garut – Purwakarta pp. Nama KA Cikuray diambil dari nama sebuah gunung yang berada di wilayah Garut yang terkenal dengan pemandangan alam yang sangat indah sehingga menjadi destinasi wisata favorit khususnya untuk para pendaki gunung. Dengan penamaan tersebut, diharapkan hadirnya KA Cikuray ini dapat meningkatkan pariwisata di daerah Garut.
KA Cikuray merupakan KA Jarak Jauh yang terdiri dari 7 kereta ekonomi dengan kapasitas total 560 tempat duduk. KA Cikuray memiliki 2 jadwal keberangkatan yaitu:
- KA 7047 Relasi Garut – Pasar Senen berangkat Garut pukul 07.05 datang Pasar Senen pukul 13.32
- KA 7048 Relasi Pasar Senen – Garut berangkat Pasar Senen pukul 17.55 datang Garut pukul 00.53
Adapun KA Garut Cibatuan merupakan KA Lokal yang terdiri dari 7 kereta ekonomi dengan kapasitas total 1.113 pelanggan. Pada masa pandemi kapasitas maksimal Kereta Api Lokal yaitu 70% dari kapasitas maksimal, sehingga kapasitasnya menjadi 780 pelanggan. KA Garut Cibatuan memiliki 4 jadwal keberangkatan yaitu:
- KA 451E Relasi Garut – Padalarang berangkat Garut pukul 06.05 datang Padalarang pukul 10.23
- KA 441E Relasi Garut – Purwakarta berangkat Garut pukul 10.55 datang Purwakarta pukul 17.15
- KA 448E Relasi Purwakarta – Garut berangkat Purwakarta pukul 04.10 datang Garut pukul 10.29
- KA 442E Relasi Purwakarta – Garut berangkat Purwakarta pukul 16.15 datang Garut pukul 22.23
KA Cikuray dan KA Garut Cibatuan melayani masyarakat mulai 25 Maret 2022 dan tiketnya dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, loket stasiun, serta channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. KA Cikuray menggunakan tarif Public Service Obligation (PSO) yaitu Rp45.000 untuk rute Garut – Pasar Senen pp. Serta Rp15.000 khusus untuk rute Garut – Purwakarta pp yang hanya dijual secara go show mulai 3 jam sebelum keberangkatan. Adapun KA Garut Cibatuan juga termasuk KA Lokal PSO dengan tarif yaitu Rp6.000 s.d Rp14.000 tergantung jarak perjalanan.
Sesuai SE Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022, pelanggan KA Jarak Jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen pada saat proses boarding. Sedangkan untuk KA Lokal tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat naik KA di masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.
“Pengoperasian KA Cikuray dan KA Garut Cibatuan ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat selama ini. Hadirnya kedua KA tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, membuka potensi wisata baru, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Garut dan sekitarnya,” kata Didiek.
Pada peresmian reaktivasi jalur KA Garut – Cibatu ini, KAI juga melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi masyarakat berupa vaksinasi Covid-19 dan pembagian sembako sebanyak 500 paket berisi susu kental manis, mie instan, teh, kecap, dan sarden dengan total bantuan senilai Rp30 juta.
Di samping itu, dilakukan juga peresmian Masjid Al-Barru yang terletak di Stasiun Garut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Masjid ini menjadi bagian dari TJSL KAI yang sebelumnya juga telah membangun masjid di Stasiun Cibatu. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas bagi pelanggan, tetapi juga merupakan fasilitas ibadah bagi masyarakat di sekitar stasiun.
“Dengan telah dioperasikan kembali jalur KA Garut – Cibatu ini, mari bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dan turut menjadikan kereta api menjadi moda transportasi pilihan masyarakat dari dan menuju Garut,” tutup Didiek.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
