Hampir 40 Tahun Mati Suri, Jalur Kereta Api Garut – Cibatu Kembali Beroperasi
Jakarta – PT KAI meresmikan beroperasinya jalur KA Garut – Cibatu setelah hampir 40 tahun mati suri. Pengoperasian ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo dab Bupati Garut Rudy Gunawan, serta di Stasiun Garut, Kamis (24/3/2022).
Jalur Garut – Cibatu dibuka pertama kali pada tahun 1889 dan berhenti beroperasi pada tahun 1983. Melihat potensi yang ada, KAI mulai melakukan proses reaktivasi jalur tersebut sejak 2018. Dalam reaktivasi jalur sepanjang 19 km tersebut, juga dioperasikan kembali 3 stasiun yaitu Stasiun Garut, Wanaraja, dan Pasirjengkol.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh pihak sehingga reaktivasi jalur Cibatu – Garut dapat terealisasi.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Pemprov Jabar, Pemkab Garut serta kepada seluruh warga Kabupaten Garut atas dukungannya selama ini ke KAI. Saya juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat aktif dan antusias dalam mendukung reaktivasi lintas Garut – Cibatu sejak awal, hingga akhirnya pada hari ini kita bersama-sama menjadi bagian dari sejarah pengoperasian kembali jalur Garut-Cibatu,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.
Setelah direaktivasi, kini Stasiun Garut memiliki bangunan baru yang menyediakan ruang pelayanan pelanggan, ruang VIP, ruang laktasi, pos kesehatan, ruang keamanan, masjid, toilet difabel, area UMKM, area komersial, ATM, area bermain anak, dan fasilitas lainnya. KAI juga masih menjaga keaslian gedung Stasiun Garut yang lama sebagai bentuk pelestarian bangunan bersejarah.
Didiek mengatakan, latar belakang dan tujuan dari pengoperasian KA ini adalah untuk menyediakan jasa transportasi kereta api yang terjangkau untuk masyarakat Garut dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Garut khususnya dari potensi kebangkitan wisata, termasuk membantu para pengusaha kecil di sekitar stasiun dalam memasarkan produk lokal mereka dengan kehadiran Pojok UMKM.
Terdapat 1.077 bangunan permanen dan semi permanen di lintas serta 911 KK yang terdampak dari pelaksanaan reaktivasi jalur Garut – Cibatu ini.
“Sebagai bentuk apresiasi, kami juga telah mengabadikan seluruh warga terdampak dari pembangunan ini dalam Prasasti yang terletak pada setiap stasiun KA yang beroperasi sebagai simbol bahwasanya pelaksanaan reaktivasi jalur ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa peran serta masyarakat Garut yang sudah rela malksanakan relokasi,” kata Didiek.
KAI juga melakukan penghijauan dan penggunaan energi baru terbarukan pada Stasiun Garut yang baru. Sebelumnya KAI melakukan penanaman 83 batang pohon dan tanaman pada area Stasiun Garut untuk mendukung program BUMN Hijaukan Indonesia. Total KAI telah menanam sebanyak 56 ribu pohon di stasiun, kantor, dan berbagai lokasi lainnya di wilayah operasi KAI. KAI juga telah memasang pembangkit listrik tenaga surya di Stasiun Garut dengan kapasitas total sebesar 60 kWp.
Pada kesempatan ini pula, diresmikan pengoperasian KA Cikuray rute Garut – Pasar Senen pp dan KA Garut Cibatuan rute Garut – Purwakarta pp. Nama KA Cikuray diambil dari nama sebuah gunung yang berada di wilayah Garut yang terkenal dengan pemandangan alam yang sangat indah sehingga menjadi destinasi wisata favorit khususnya untuk para pendaki gunung. Dengan penamaan tersebut, diharapkan hadirnya KA Cikuray ini dapat meningkatkan pariwisata di daerah Garut.
KA Cikuray merupakan KA Jarak Jauh yang terdiri dari 7 kereta ekonomi dengan kapasitas total 560 tempat duduk. KA Cikuray memiliki 2 jadwal keberangkatan yaitu:
- KA 7047 Relasi Garut – Pasar Senen berangkat Garut pukul 07.05 datang Pasar Senen pukul 13.32
- KA 7048 Relasi Pasar Senen – Garut berangkat Pasar Senen pukul 17.55 datang Garut pukul 00.53
Adapun KA Garut Cibatuan merupakan KA Lokal yang terdiri dari 7 kereta ekonomi dengan kapasitas total 1.113 pelanggan. Pada masa pandemi kapasitas maksimal Kereta Api Lokal yaitu 70% dari kapasitas maksimal, sehingga kapasitasnya menjadi 780 pelanggan. KA Garut Cibatuan memiliki 4 jadwal keberangkatan yaitu:
- KA 451E Relasi Garut – Padalarang berangkat Garut pukul 06.05 datang Padalarang pukul 10.23
- KA 441E Relasi Garut – Purwakarta berangkat Garut pukul 10.55 datang Purwakarta pukul 17.15
- KA 448E Relasi Purwakarta – Garut berangkat Purwakarta pukul 04.10 datang Garut pukul 10.29
- KA 442E Relasi Purwakarta – Garut berangkat Purwakarta pukul 16.15 datang Garut pukul 22.23
KA Cikuray dan KA Garut Cibatuan melayani masyarakat mulai 25 Maret 2022 dan tiketnya dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, loket stasiun, serta channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. KA Cikuray menggunakan tarif Public Service Obligation (PSO) yaitu Rp45.000 untuk rute Garut – Pasar Senen pp. Serta Rp15.000 khusus untuk rute Garut – Purwakarta pp yang hanya dijual secara go show mulai 3 jam sebelum keberangkatan. Adapun KA Garut Cibatuan juga termasuk KA Lokal PSO dengan tarif yaitu Rp6.000 s.d Rp14.000 tergantung jarak perjalanan.
Sesuai SE Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2022, pelanggan KA Jarak Jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen pada saat proses boarding. Sedangkan untuk KA Lokal tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat naik KA di masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.
“Pengoperasian KA Cikuray dan KA Garut Cibatuan ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat selama ini. Hadirnya kedua KA tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, membuka potensi wisata baru, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Garut dan sekitarnya,” kata Didiek.
Pada peresmian reaktivasi jalur KA Garut – Cibatu ini, KAI juga melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi masyarakat berupa vaksinasi Covid-19 dan pembagian sembako sebanyak 500 paket berisi susu kental manis, mie instan, teh, kecap, dan sarden dengan total bantuan senilai Rp30 juta.
Di samping itu, dilakukan juga peresmian Masjid Al-Barru yang terletak di Stasiun Garut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Masjid ini menjadi bagian dari TJSL KAI yang sebelumnya juga telah membangun masjid di Stasiun Cibatu. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas bagi pelanggan, tetapi juga merupakan fasilitas ibadah bagi masyarakat di sekitar stasiun.
“Dengan telah dioperasikan kembali jalur KA Garut – Cibatu ini, mari bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dan turut menjadikan kereta api menjadi moda transportasi pilihan masyarakat dari dan menuju Garut,” tutup Didiek.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
