Hampir 2 Tahun Masa Kepemimpinan, Mensos Risma Tekankan Respon Cepat, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat
Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini terus memotivasi para pegawai Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini diungkapkannya saat ditemui di Surabaya bersama para jajarannya, Minggu (20/11/2022).
Selama hampir 2 tahun masa kepemimpinannya, Mensos Risma terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia memulainya dengan membentuk karakter sumberdaya manusia yang kuat.
“Karakter yang harus kita bentuk itu karakter individu yang kuat. Karakter sumberdaya yang kuat ini akan menjadi bekal kita menerobos batas, agar kita bisa mudah menggelar karpet merah untuk anak cucu kita,” kata Mensos.
Upaya tersebut ditempuh dengan berbagai strategi mulai dari upaya scanning berita kelompok rentan setiap hari dari media sosial maupun media online, hingga membangun sistem pengaduan terpadu dalam bentuk Command Center Kementerian Sosial.
Atas aduan masyarakat baik dari media sosial, media online maupun pengaduan langsung ke Command Center, sebanyak 31 Sentra Terpadu/Sentra milik Kemensos ini yang bergerak merespon sesuai jangkauan wilayah yang telah ditentukan.
Selain strategi respon cepat penanganan masalah sosial, Mensos juga mengarahkan jajarannya untuk selalu berinovasi dalam melakukan penanganan masalah sosial.
Seperti halnya yang dilakukan Mensos saat masih menjabat sebagai Walikota Surabaya. Ia terus mencari berbagai cara agar perputaran ekonomi di daerahnya berjalan dengan baik. Salah satunya dengan mengembangkan potensi wisata untuk menarik pengunjung ke Surabaya.
Inovasi Jembatan Surabaya yang masuk kategori 10 jembatan terindah di dunia merupakan wujud nyata inovasi. Kehadiran para pengunjung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hotel dan restoran ramai sehingga kesejahteraan karyawan meningkat.
“Jadi kita bisa berinovasi untuk menghidupkan ekonomi daerah. Begitu juga inovasi Kemensos, tentu akan bisa membantu masyarakat rentan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Inovasi pengembangan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini menjadi jawaban dari tantangan penanganan masalah sosial sekaligus model pemberdayaan masyarakat rentan. Inovasi Kursi Roda Adaptif, Kursi Roda Multifungsi, Kursi Roda Elektrik, Kursi Roda Cerebral Palsy, Tongkat Penuntun Adapatif dan Sensor Air yang melibatkan penyandang disabilitas dalam perakitannya jadi contoh upaya pemberdayaan.
Semua upaya Kemensos ini muaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas serta korban bencana dan kedaruratan.
“Saya berharap, kita bisa bermanfaat bagi semua. Semoga segala bentuk pengabdian kita ini juga bisa menjadikan kita banyak didoakan orang. Saat kita meninggal dunia, kita tetap dikenang dan doa dari orang-orang yang akan membantu kita kelak,” tutupnya.
Respon cepat Kemensos terhadap permasalahan sosial mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Baru-baru ini, Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menganugerahkan penghargaan kepada Mensos atas langkah cepat dan komitmen kuat mempercepat pembangunan di kawasan 3T.
Tidak butuh waktu lama pasca Mensos Risma menjabat, Kemensos mendapatkan berbagai penghargaan dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. Berbagai survei juga menempatkan Kemensos sebagai instansi pemerintah dengan kinerja terbaik.
Beberapa penghargaan tersebut diantaranya Kemensos memiliki kinerja yang paling memuaskan masyarakat dibanding kementerian lainnya menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Selain itu, Mensos menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya paling dianggap baik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI).
Kemensos juga berhasil meraih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI, dengan predikat kepatuhan tinggi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
