Haedar Nashir: Di Indonesia Ada Dua Hal yang Tak Boleh Hilang Yaitu Agama dan Pancasila
Yogyakarta – Haedar Nashir yang kini Ketua Muhammadiyah meninggalkan kampung halaman sejak tahun 1979 untuk kuliah di Yogyakarta, dan sejak itu tidak kembali lagi ke desanya karena menetap di kota budaya itu. Itulah sekilas tentang Haedar Nashir pada Sarasehan “Kemandirian Desa dan Peran Kampus” salah satu rangkaian acara Reuni Nusantara alumni Sekolah Tinggi Pembaqngunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta, 4 Nopember 2017 di kampus jalan Timoho.
Sejak awal kuliah Haedar bercita-cita ingin menjadi lurah atau camat. Makanya sesampai di Jogja mengambil Sarjana Muda (BA) di APMD Yogyakarta. Jenjang Strata 1 (S1) juga diselesaikan di kampus ini. Selama kuliah ia mendapat beasiswa dari Yayasan Supersemar dan berhasil lulus sebagai sarjana terbaik. Rupanya dorongan menjadi wartawan dan penulis memupus cita-citanya menjadi lurah dan camat di kampung kelahirannya. “Saya masuk APMD itu ingin menjadi lurah atau camat. Tapi Alhamdulillah kini saya jadi lurah Muhammadiyah.”
Kepada para alumni APMD yang hadir dari seluruh Indonesia, kelahiran Bandung, pada 1958 ini menyatakan “Di Indonesia ada dua hal yang tak boleh hilang yaitu agama dan Pancasila. Kita tak ingin negara khilafah, negara agama Islam Kristen Katolik tetapi kita juga tak ingin negara komunis dan sekuler. Saat ini ada kecenderungan upaya menuju negara sekuler dengan pintu demokrasi dan HAM.”
Hedar menambahkan, siapa pun presidennya akan menghadapi politik transaksional. “Kami pernah bertemu presiden dan beliau mengatakan akan sedikit demi sedikit menghilangkan hambatan dari kartel ekonomi.” Kata Haedar. Presiden, lanjut Haedar, ibarat makan bubur akan diberesin dari pinggir. Kami, Muhammadiyah, sedang berpikir mencari jalan, meskipun partai adalah instrumen demokrasi yang sah, tetapi ke depan bagaimana agar presiden makin kuat dan tak tersandra oleh partai atau koalisi partai.
Soal ketimpangan pembangunan yang selama ini ada, Haerdar menilai, presiden Jokowi telah melakukan politik pembangunan ekonomi seperti PM Mahathir Mohammad dari Malaysia yakni dengan mengembangkan Indonesia Timur agar ekonominya teritegrasi dengan kawasan lainnya dan mendorong UMKM menjadi pemain ekomoni.
Setelah sekilas menjelaskan tentang pejabat Indonesia yang tersangkut korupsi, Haedar berpesan agar lulusan APMD tetap menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing. “Ikan itu membusuk dari kepalanya. Jika ada orang amanah di tempat yang sistimnya buruk pun, insya Allah ia bisa membawa perubahan,” ujar Haedar.
Selain kegiatan sarasehan, para alumni yang berjumlah sekitar 200 orang tersebut, juga ada kegiatan Jalan Sehat bersama civitas akademika APMD lainnya pegawai, dosen dan mahasiswa, menyusuri jalan-jalan dan gang-gang sekitar kampus. Mereka mengenang masa saat kuliah dengan kost di kampung sekitar Gendeng, Sapen dan Baciro. STPMD “APMD” yang kini berusia 52 yahun telah meluluskan lebih dari 15.00 alumni. Para alumni tergabung dalam organisasi Kapemada.
Tass
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
