Hadirkan 3 Rektor ITS, ITS93 Apresiasi Mahasiwa KIP-Kuliah Skema 2 dan Berikan Santunan Yatim dan Dhuafa
Selanjutnya Rektor ITS ke-10 (2011-2015) Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA membersamai ITS 93 menyampaikan santunan untuk keluarga besar Angkatan 93 ITS, yakni bagi yatim-piatu, anak dari ITS Angkatan 93 yang telah meninggal dunia, mereka yang menderita sakit serta beberapa teman yang saat ini kurang beruntung dalam menjalani hidup (dhuafa). Secara simbolis santunan diterimakan kepada bidang Sosial Kemasyarakatan untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada para penerima dengan kriteria yang telah ditentukan.
Dr. Ir, Machsus, S.T., M.T. (Direktur Lembaga Pengelola Dana Abadi ITS) juga membersamai ITS 93 menyampaikan Apresiasi kepada 30 mahasiswa KIP-Kuliah Skema 2 yang sesuai ketentuan pemerintah, tidak menerima dana tunjangan hidup selama kuliah. ITS 93 tergerak untuk memberikan apresiasi sejumlah dana kepada mereka sebagai tambahan untuk bisa tetap semangat dan daapt terus menjalankan Pendidikan sampai tuntas. ITS 93 juga menginisiasi Gerakan orang tua asuh bagi mereka.
Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU A.Eng. (Wakil Rektor IV ITS) memberikan apresiasinya. “Alhamdulillah, Luar biasa. Saya bangga sekali dengan kegiatan ITS 93. Apresiasi, untuk Angkatan 93 ITS yang terus berbuat kebaikan untuk Masyarakat, memberikan bantuan pada mahasiswa bidik misi, berbagi dengan pondok pesantren. ITS 93 punya sesuat yang sangat kita banggakan, bermanfaat bagi orang lain.” tutur BP, sapaan akrab Bambang Pramujati.
Lebih lanjut, Bambang Pramujati yang telah terpilih menjadi Rektor ITS ke-13 (2024-2029) menyatakan bahwa di ITS tantangannya cukup besar dan banyak. Dengan status PTN-BH, ITS tidak bisa lari sendiri, butuh teman berlari dan berjalan jauh yakni teman alumni. Untuk bisa menggapai cita-cita ITS dan memajukan keluarga besar ITS. ITS butuh semanngat dan percaya diri. Kita bisa kalau kita yakin bisa. Selamat berkumpul dan berbuat kebaikan bersama, Semoga selalu mendapatkan ridho Alloh SWT, mendapatkan rizki yag lebih bayak guna lebih bayak membantu sesama.” pungkas BP yang akan dilantik jadi rektor pada 30 April 2024 mendatang.
Menyikapi tidak adanya biaya tunjangan hidup bagi adik-adik mahasiswa program KIP-Kuliah Skema 2, ITS 93 telah bergerak menginisiasi dan menggalang solidaritas, yang hingga saat ini telah menjaring 18 orang yang siap menjadi orang tua asuh bagi 33 mahasiswa. Pada kesempatan Bukber ITS 93 secara simbolis juga diserahkan Apresiasi berupa tambahan dana untuk kebutuhan hidup bagi 30 mahasiswa KIP-Kuliah Skema 2.
M. Yazid Basthomi (Bidang Sosmas ITS 93) menyatakan bahwa upaya ITS 93 ini hanya berusaha untuk menginspirasi dan memotivasi para pihak agar bisa peduli dan berbagi.
“Kita melakukan hal seperti ini karena semangat sebagai sebuah keluarga besar ITS. ITS adalah kampus yang bukan main-main, kampus yang berlatar belakang sejarah sepuluh nopember, kampus perjuangan. Makanya bisa ketemu. Apresiasi ini adalah sebagai bentuk kepedulian, dan bukan solusi. Karena persoalan hidup akan selalu ada, yang bisa menyelesaikan adalah mereka sendiri, bukan orang lain. Jangan minder dan merasa takut menghadapi masalah. Kedua, dalam menghadapi masalah, prilaku / style mengurung diri di kamar, tanpa bersosialisasi. adalah hal yang kurang baik. Makanya harus merubah diri, mainset maupun gaya hidup dari individual menjadi mainset orang dewasa, mahasiswa. Belajar tidak hanya di perkuliahan tapi juga di masyarakat. Belajar dengan teman-teman sehingga tambah hebat. Tidak jadi beban kalau ada masalah, tapi bisa menjadi support.” pesan Yazid kepada para mahasiswa penerima apresiasi.
Apresiasi diserahkan langsung kepada mahasiswa KIP-Kuliah Skema 2 sebagai langkah kontingensi (kebutuhan mendesak) juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Juga sebagai pengenalan mahasiswa dengan seniornya, para alumni khususnya ITS 93. Tatap muka ini penting karena mereka butuh pemotivasian dan komunikasi yang positif sehingga mereka tahu tentang bagaimana “warna” ITS jaman dahulu, membuka ruang interaksi antar generasi.
“Harapan teman-teman bisa datang, bisa membantu memberikan suasana interaksi dan komunikasi yang bagus antar generasi. Ada transfer nilai, membangun suasana kekeluargaan sebagai keluarga besar ITS. Apresiasi ini jangan dilihat nilainya tapi semangatnya.” pungkas Yazid.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
