Hadiri Puncak Penanaman Mangrove Nasional, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Jaga Hutan Mangrove
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat hutan mangrove yang ada di seluruh Tanah Air. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di hadapan awak media saat menghadiri Puncak Penanaman Mangrove Nasional secara Serentak oleh Jajaran TNI di Seluruh Indonesia Tahun 2023, di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023.
“Kita tahu, kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektare hutan mangrove kita terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali sehingga jangan sampai ada hutan mangrove yang rusak,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menilai bahwa hutan mengrove tersebut penting dalam mengembalikan habitat alam hewan maupun tumbuhan. Presiden menilai habitat alam di TWA Angke Kapuk ini juga sudah mulai membaik yang ditandai dengan adanya burung elang yang sudah mulai kembali berdatangan.
“Karena mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali di sini ini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang,” tandasnya.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi menekankan bahwa proses penanaman kembali hutan mangrove harus terus dilaksanakan karena selain untuk mengembalikan habitat, mangrove juga berperan dalam melindungi daerah pesisir.
“Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja tetapi terus, terus, terus dilakukan,” tegas Presiden.
“Dalam rangka ini juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar sehingga bisa menahan, ini memang proteksi alam yang kita perlukan,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melaksanakan penanaman mangrove bersama dengan anggota TNI-Polri, pelajar, dan unsur masyarakat lainnya. Hadir dalam penanaman tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja.
Hadir juga Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.
“Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita,” ujar Martin lewat keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Dia menjelaskan, ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Martin mempertanyakan cara pengawasannya yang masih belum jelas. “Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menekankan tentang dasar hukum pemanfaatan hasil sedimentasi, khususnya pasir laut, dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara.
Trenggono menjelaskan, selama ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri besar. Sayangnya, pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau.
Dia menilai, pasir sedimentasi cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pemerintah menetapkan peraturan itu dengan tujuan untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri.
“Kalau ini didiamkan dan tidak diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-pulau diambil, jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Jakarta – Sejumlah perwakilan organ relawan Jokowi Jawa Timur bergabung bersama dengan 140-an organ relawan Jokowi pusat dan daerah guna melaksanakan Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo. Acara berlangsung di Basket Hall GBK Senayan Jakarta, Sabtu (3/6/2023), dipenuhi ribuan relawan, tidak saja memenuhi tribun dan lapangan indoor, tapi juga meluber hingga di pelataran parkir hall.
Perwakilan organ yang berangkat diantarnya KAPT Korwil Jatim, KAA-ITS, FAJ (Forum Alumni Jatim), RBPR, Seknas Jokowi Jatim. Mereka juga membawakan aspirasi dari berbagai organ relawan yang pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin meresmikan Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Jawa Timur, untuk memberikan dukungan penuh pada acara Deklarasi Nasional tersebut.
Budiono (KAA-ITS) menyatakan bahwa keberangkatan Relawan Jokowi Jatim ke Acara Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo, adalah memberikan support penuh sekaligus membantah klaim segelintir pihak yang menyatakan dukungan ke bakal capres selain Ganjar.
“Kami membawa aspirasi bahwa Relawan Jokowi Jatim sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo untuk melanjutkan keberhasilan Jokowi membawa kemajuan bangsa.” ujar Budiono.
Ermawan Wibisono (RBPR) membeberkan bahwa hampir sepuluh tahun Relawan Jokowi Jawa Timur bergerak dan mengawal Jokowi dari pencapresan 2014 hingga saat ini. Terbukti Jokowi berhasil memimpin dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang luar biasa.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan Jokowi ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang handal, teruji serta merakyat, dan Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat. Kemarin lebih dari 64 organ gabungan dari Relawan Jokowi dan Relawan Ganjar yang berkolaborasi dan bersinergi mendirikan sekretariat bersama di Jl. Tidar 130 Surabaya. Itulah bukti nyata bahwa kami Relawan Jokowi memberikan dukungan sepenuhnya pada Ganjar Pranowo sebagai Presiden pengganti Jokowi,” tegas Ermawan.
Sementara itu Karyono (Rumah Bersama Pelayan Rakyat) menjelaskan bahwa secara rasional para relawan Jokowi di Jawa Timur akan memilih Ganjar sebagai penerus Jokowi karena rekam jejak dan kedekatan dan kepedulian pada rakyat.
“Untuk itu Relawan Jokowi di Jatim bersama-sama dengan Relawan Ganjar akan melaksanakan Deklarasi dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai tindak lanjut pasca peresmian Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Pranowo Jawa Timur 1 Juni 2023 kemarin. Untuk waktu dan tempatnya akan dipersiapkan dengan baik dan matang. Tunggu momentum yang tepat,” pungkas Karyono.
Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo yang diselenggarkan di Basket Hall GBK Senayan Jakarta dihadiri sekitar 7 ribu relawan dari 140-an organ relawan dari berbagai wilayah. Dalam deklarasi yang disampaikan oleh Bambang Joedhopramono (KAPT) selaku Ketua SC semua organ relawan bersepakat untuk:
1. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
2. Siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam sambutan pasca pembacaan deklarasi,
Ganjar Pranowo sangat terharu dan mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. “Hari ini dua kekuatan besar, antara partai politik dan relawan WAJIB BERSATU menggalang kekuatan untuk memenangkan kontestasi 2024 nanti, 1. Dengan cara yang elegan, 2. Kita tidak akan membawa isu SARA, 3. Kita yang berkomunikasi, mari kita membawa ADAB, agar Indonesia tidak terpecah, sosialnya tikita sangat bisa menghormati sebuah negara. Salam kami untuk teman-teman, untuk keluarga , mari kita mewujudkan kekuatan bersama ini agar tercapai tujuan yang kita inginkan ” pungkas Ganjar.
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda kepada Parlementaria melalui rilis, Sabtu (3/6/2023).
Diketahui, gagasan market place guru ini diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan rekruitmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari, paparnya, proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keenganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
“Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.
Walaupun begitu, dirinya mengakui bahwa aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya. Kendati demikian, ia mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” tandas Politisi Fraksi PKB itu.
Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif
Tegaskan Dukungan ke Ganjar, Relawan Jokowi Jatim Gabung ke Deklarasi Nasional
Komisi X: ‘Marketplace’ Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik Indonesia
Marak TKI Ilegal, Komisi IX Minta Pengawasan Visa bagi WNI Diperketat
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Sekber Relawan Ganjar Pranowo Jatim, Targetkan Kemenangan 70 persen
Angkatan 93 ITS Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Ratusan Organ Relawan Jokowi Gelar Deklarasi Nasional Dukung Ganjar Pranowo
