Hadapi La Nina, KAPT Sarankan Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras
Jakarta – Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang Sutrisno mengingatkan pemerintah untuk jangan terlalu “PD” (percaya diri) dalam menghadapi fenomena La Nina terkait stok pangan beras.
“Sejarah mencatat, meski sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi fenomena La Nina serta Kementerian Pertanian merilis terjadi peningkatan produktifitas padi Tahun 2015 dan 2016. Namun, pemerintah ujung-ujungnya membuka keran impor beras, berdasar data Badan Pusat Statistik sebesar 1,2 juta ton,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya.
Bambang menambahkan walaupun, pemerintah menjelaskan bahwa impor tersebut merupakan sisa kontrak tahun 2015. Selain itu, beras yang datang tersebut difungsikan sebagai beras cadangan, namun, persepsi politik yang ditimbulkan adalah ketidakpercayaan.
“Kami mewanti-wanti jangan sampai kejadian ini kembali terulang,” ucapnya.
Pernyataan ini menanggapi tingkat kepercayaan diri yang tinggi pemeritah berdasar data Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjamin ketersediaan beras mencukupi untuk kebutuhan konsumsi pangan sampai Juni 2021, meskipun terdapat ancaman fenomena alam La Nina yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di lahan pertanian.
Bambang Sutrisno yang juga Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan praktisi pertanian mencermati beberapa catatan. Pertama, sejumlah daerah yang terkena imbas La Nina berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di antaranya; wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Pulau Jawa, Bali hingga NTT.
“Daerah ini adalah lumbung padi nasional, sehingga ancaman La Nina jika lalai mengantisipasinya akan berimbas pada stok nasional,” katanya mengingatkan.
Kedua, double impact yang ditimbulkan dari Covid-19 di akhir tahun 2021 yang mengalami sejumlah peningkatan di berbagai wilayah khusus di wilayah lumbung padi nasional tersebut di atas seperti Pulau Jawa, data Kamis (2/12) saja telah terjadi penambahan 311 kasus baru.
“Perlu juga diantisipasi dampak dari varian Omicron yang ujung-ujungnya akan meningkatkan konsumsi dan menyedot stok beras nasional. Sebagai bagian dari bantuan pangan nasional,” urai Bambang.
Meski demikian, Bambang mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian yang telah memiliki konsep khusus dalam menghadapi La Nina seperti disampaikan Yasin Limpo dalam acara Food Security Summit ke-5 yang digelar secara virtual. Misalnya, smart farming yakni untuk penanaman padi dan tanaman pangan lainnya dengan cara memanfaatkan data iklim sebagai data sekunder dalam menentukan jadwal tanam, mengukur kebutuhan air, penentuan komoditas tanaman, dan sebagai peringatan dini.
Kemudian “Early Warning System” perlindungan hortikultura akan dibuat agar dapat mencegah dampak negatif curah hujan tinggi/kekeringan terhadap tanaman hortikultur khususnya cabai dan bawang merah.
Serta upaya kelembagaan maupun antar kementerian yang dilakukan diantaranya; PUPR melakukan operasi berkala sejumlah waduk, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BULOG melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Pemerintah juga akan memaksimalkan penyaluran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, antara lain dengan menyediakan beras sesuai selera pasar, melayani secara optimal penyaluran bencana alam dan kebutuhan lainnya, serta pengadaan diutamakan dalam bentuk gabah karena bisa bertahan lama.
Di samping itu, evaluasi stok pangan nasional akan dilakukan pada akhir 2021 dan koordinasi akan terus dilakukan dengan Satgas Pangan untuk pengawasan distribusi dan pencegahan permainan harga.
“Meski demikian, jangan sampai ketika sejumlah antisipasi upaya dilakukan ternyata kita justru melakukan impor beras dan yang timbul dipermukaan adalah saling menyalahkan antar lembaga kementerian yang paling sering timbul adalah penyakit validitas data stok beras,” papar Bambang.
Bambang menambahkan, upaya mengawal dan mengingatkan pemerintah saat ini adalah bagian dari komitmen politik KAPT sebagai organisasi relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini sudah berjalan sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi di 2014 hingga periode kedua sampai tahun 2024.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
