Hadapi Covid-19, Psikolog Kak Seto Dorong Orang Tua Terapkan GEMBIRA kepada Anak
Jakarta – Dalam melaksanakan Work from Home atau #DiRumahSaja, sebagai upaya memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, Psikolog Dr Seto Mulyadi mendorong para orang tua menerapkan cara GEMBIRA kepada anak-anak yang merupakan kepanjangan dari Gerak, Emosi cerdas, Makan dan minum sehat, Beribadah di rumah, Istirahat, Rukun dan Aktif berkarya.
Hal tersebut menjadi salah satu cara yang bisa menumbuhkan energi positif untuk diterapkan selama masa di rumah saja mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona.
“Marilah kita temukan kekuatan untuk terus bisa bertahan saat ini, sementara pemerintah menganjurkan kita selalu berada di rumah saja,” ujar Seto dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (4/4).
Psikolog yang akrab disapa Kak Seto itu memaparkan selama masa kampanye di rumah saja, masyarakat didorong untuk tetap bergerak, di antaranya berolahraga, melakukan pekerjaan rumah seperti menjaga kebersihan rumah.
Selama masa karantina atau menjauhkan diri dari lingkungan sosial sementara, ia mengungkapkan memang manusia bisa emosi tetapi harus dilakukan dengan cerdas khususnya kepada anak-anak.
“Emosi boleh, marah boleh tapi marah yang cerdas tidak banting piring, atau membanting pintu atau menyebut koleksi kebun binatang, tapi ungkapan tanpa merusak persahabatan dengan putra putri tercinta,” katanya.
Berikutnya, makan dan minum yang sehat dan bergizi untuk kesehatan keluarga, kemudian beribah atau berdoa dari rumah serta melakukan istirahat sekaligus memperbaiki kondisi tubuh yang selama ini terlalu lelah dalam bekerja.
Selain itu, rukun sekaligus ramah menjadi momentum untuk ditingkatkan kembali bersama keluarga dengan ungkapan kasih sayang.
Terakhir, Ia menganjurkan untuk tetap aktif berkarya misalnya melukis, menggambar, memasak atau melakukan kegiatan yang memancing kreatifitas.
“Mudah-mudahan dengan kegembiraan, kita betul-betul merasa lebih kompak lagi dan tentu memposisikan diri sebagai artis serba bisa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kak Seto juga mendorong masyarakat memanfaatkan kesempatan bersama keluarga menemukan kembali keharmonisan, komunikasi dan mempererat kebersamaan yang selama ini terlupakan.
“Ayah dan bunda juga menjadi sahabat bagi anak, beralih menjadi guru yang menciptakan suasana belajar yang nyaman,” tutupnya.
Kak Seto juga mengajak orang tua menjadi guru bagi anak-anak menggantikan peran tenaga pendidik di sekolah saat mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah atau Work From Home. Orang tua dapat mengisi waktu luang bersama anak dengan aktivitas seperti membaca dongeng atau mengajarkan mereka menyanyikan tentang lagu yang berisi tentang edukasi mengenai corona.
“Untuk menghargai anak-anak, tetap harus bisa sediakan kekuatan sabar yang melimpah dan kreatifitas. Mengajar bisa sambil menyanyi atau dongeng bisa dengan boneka,” ujarnya.
Kak Seto mendorong orang tua untuk menjadi guru sesuai dengan tren kekinian yakni penuh dengan kreatifitas dan menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Hal itu bertujuan agar anak-anak tidak stres saat belajar di rumah karena cara mengajar orang tua yang kemungkinan kurang sabar.
Selain ikut mengajarkan anak-anak mata pelajaran di sekolah selama masa Covid-19 ini, orang tua juga didorong agar tidak henti mengedukasi anak-anaknya terkait etika batuk dan bersin serta menjaga kesehatan.
Kemudian anak-anak juga harus diedukasi untuk menjaga jarak satu hingga dua meter dari orang lain jika terpaksa harus keluar rumah.
“Saat bersin, menutup dengan siku bagian dalam. Tentu juga diajarkan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kita harus tetap produktif di rumah baik bagi ayah dan bunda termasuk bekerja dan beribadah dari rumah,” imbuhnya.
Dengan cara edukatif dan kreatif itu, penularan virus Corona dapat ditekan, yang diawali sinergi dari keluarga.
“Ayah, bunda dan anak-anak dengan potensinya, bersinergi menjadi satu untuk bisa memenangkan upaya melawan Corona ini. Mari bersama meang melawan Covid-19 dan Indonesi bisa,” ujar Kak Seto.
Kak Seto hadir di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak lain adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat cara-cara menumbuhkan energi positif di kalangan keluarga khususnya saat berada di dalam rumah menghindari penyebaran Covid-19.
(ngip)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
