Gusur Bangunan Liar, Anies Tak Lebih Baik dari Ahok
Jakarta – Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Meidino Albajili mengecam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata tak lebih baik dari pendahulunya Basuki T Purnama alias Ahok dalam hal penertiban bangunan liar. Itu terbukti dari penggusuran terhadap bangunan liar di bantaran Kanal Banjir Barat, Senin (13/11/2017).
Menurut Charlie, tak adanya solusi yang ditawarkan Pemprov DKI kepada korban penggusuran KBB. Padahal, sebagian besar korban hanya berprofesi sebagai pemulung. “Pihak Pemprov telah menyatakan tidak memikirkan solusi bagi warga pasca penggusuran karena warga menghuni bangunan liar dan ‘dicap’ sebagai tempat prostitusi,” tegas Charlie, Rabu (15/11).
Charlie mengungkapkan, dari keterangan beberapa warga yang tergusur, mereka tidak mampu mengakses rumah yang layak dengan pekerjaan rata-rata sebagai pemulung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka pascapenggusuran ini selain kembali mendirikan tenda darurat. “Perlu diperhatikan bahwa terlantarnya warga terdampak tersebut tentu tetap menjadi persoalan Pemprov DKI Jakarta sepanjang mereka masih tidak sanggup mengakses rumah yang layak. Sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak peduli nasib warga pasca penggusuran merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajibannya menjamin kesejahteraan warganya,” kata Charlie.
Selain itu Charlie berpendapat, sebagai negara yang sudah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU No 11 tahun 2005, pemerintah memilki tanggung jawab untuk menjamin warga negaranya tidak kehilangan tempat tinggal dan tidak berkurang kualitas hidupnya dan keluarganya.
“Komentar Umum Kovenan Ekosob Nomor 7 tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Tempat Tinggal yang Layak telah menjelaskan bahwa penggusuran tidak boleh menyebabkan warga terdampak jadi tunawisma,” ujar Charlie menjelaskan.
Hal lain yang menjadi perhatian menurut Charlie, pelibatan personil Polri dan TNI dalam kasus ini juga perlu dikritisi, karena tidak sesuai dengan tugas pokok masing-masing institusi yang tertera di undang-undang. “Secara hukum, TNI sebagai pelindung kedaulatan negara tidak seharusnya ikut serta dalam tindakan penggusuran. Begitupun dengan Polri yang seharusnya melindungi hak-hak warga yang terlanggar karena menjadi korban penggusuran,” cetusnya.
Charlie menilai bahwa pelibatan TNI dan Polri dalam penggusuran juga marak dilakukan pada zaman Ahok. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, LBH Jakarta mencatat Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran paksa terhadap 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah dengan pola serupa dengan kasus ini.
Ironisnya, saat masa kampanye Pilkada DKI, Anies serta tim sukses dan pendukungnya kerap mengkritik penggusuran ala Ahok. “Tentu sangat disayangkan kasus ini justru mengulang pola-pola penggusuran yang masif dua tahun ke belakang, apalagi mengingat janji politik pasangan Anies-Sandi yang mengusung jargon anti penggusuran,” kata Charlie.
Charlie mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak mengesampingkan pemenuhan hak-hak dasar warganya dalam melakukan penataan kota dengan cara membuka ruang partisipasi warga, terutama dalam penyediaan solusi alternatif. “Standar-standar yang diatur dalam Komentar Umum PBB No. 7 tahun 1997 seharusnya dijadikan rujukan pemerintah dalam melakukan penataan,” ujar Charlie.
Selanjutnya Charlie menyarankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan solusi alternatif bagi warga terdampak, kewajiban menyampaikan informasi secara jelas kepada warga terdampak, pengerahan aparat secara proporsional dan tidak ada tindakan kekerasan.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
