Connect with us
DPR RI

Guspardi: Urusan Administrasi di Ranah Publik Mesti Beralih ke Metode Digital

Guspardi: Urusan Administrasi di Ranah Publik Mesti Beralih ke Metode Digital
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Dok/Man

Jakarta – Sebuah dokumen permohonan pembuatan KTP di Kantor Kecamatan Pangandaran milik Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menjadi viral lantaran dijadikan bungkus gorengan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan seluruh pihak mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasian data pribadi yang penting seperti data  kependudukan.

Menurutnya, baik pemerintah atau instansi maupun masyarakat saat memanfaatkan dan menggandakan dokumen berisi identitas diri harus senatiasa waspada dan berhati-hati.  “Bila lalai, data-data tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu, sehingga bisa menimbulkan kerugian pada pemilik data,” ujar Guspardi dalam siaran persnya,  Rabu (29/12/2021).

Dikatakannya, peristiwa semacam ini akan terus terjadi secara berulang jika dalam setiap urusan administrasi dengan pemerintah dan berbagai sektor lainnya di ruang publik masih meminta salinan data kependudukan. Ini juga pertanda bahwa pemerintah mesti segera beralih dari data fisik menjadi data digital. “Metoda permintaan salinan atau foto copy data penduduk dalam berbagi urusan di ranah publik mesti diganti dengan metode digital,” ujar politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, kejadian data penduduk yang di temukan dijadikan bungkus makanan sudah sering terjadi. Oleh karenanya harus dilakukan investigasi apakah kejadian ini di sebabkan oleh kelalaian dari Dukcapil atau pihak lain.

“Bila berasal dari Dukcapil, kenapa hal ini bisa terjadi. Seyogyanya, Dukcapil sudah mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani data-data kependudukan yang tidak diperlukan lagi. Biasanya dimusnahkan dengan berbagai metode. Hal ini di lakukan agar data-data yang sudah  tidak diperlukan tidak jatuh kepada pihak lain yang dapat disalahgunakan,” tuturnya.

Selain itu, tambah Guspardi, diharapkan kepada masyarakat agar segera memusnahkan salinan data yang memuat nomor induk kependudukan, kartu keluarga dan berbagai dokumen penting lainnya. “Jangan abai terhadap salinan data-data penting  itu. Kemudian data penting masyarakat agar dapat dijaga dengan baik guna menghindari jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.  Di zaman serba online ini bisa-bisa salinan data penting kita di manfaatkan orang untuk melakukan tindak penipuan atau dipakai untuk pinjaman online (pinjol) dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa segala jenis dokumen yang di dalamnya tertera NIK dan Nomor KK seharusnya disimpan dengan rapi dan baik karena sudah menjadi tanggung jawab warga yang menerima. Ia juga menambahkan apabila sudah tidak dipakai alangkah baiknya dimusnahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di lain pihak, Susi Pudjiastuti dalam akun medsosnya mengaku, sampai saat ini ia tidak tahu harus merespons seperti apa dan juga bingung protes kemana terkait dengan masalah tersebarnya dokumen pribadinya itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya