Gus Muhaimin: Indonesia Perlu Redefinisi dan Perubahan Strategi Pembangunan
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Indonesia memerlukan redefinisi dan juga perubahan strategi pembangunan dengan mengembalikannya pada panji-panji dasar kenegaraan. Menurutnya redefinisi dan perubahan ini mutlak diperlukan sebagai pengejawantahan gagasan politik kesejahteraan sebagai peta jalan menuju Indonesia maju.
“Kalau kita tidak mampu menyusun langkah baru negara kesejahteraan, langkah baru strategi pembangunan, jangan salah bangsa ini juga akan gagal, yang besar-besar akan gagal,” kata Gus Muhaimin, saat menghadiri Ramadan Public Lecture bertajuk ‘Desain Politik Kesejahteraan untuk Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Kamis (14/4/2022).
Gus Muhaimin berujar, perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik. “Ada kasus BLBI di mana semua konglomerat mengalami kehancuran, hingga berdampak pada munculnya moral hazard. Hari ini kita juga akan mengalami hal yang sama apabila kita tidak benar-benar mengerti dan memahami betul keputusan yang ada,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat ini benih krisis tersebut sudah mulai ada, misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng serta naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok belakangan ini. “Kalau kemudian dominasi pengusaha di bidang CPO (crude palm oil) dan minyak goreng tidak mau diatur pemerintah, atau pemerintah tidak berdaya menghadapi keadaan ini, nanti akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri maupun pengusaha-perusahaan besar itu,” ungkap Gus Muhaimin.
“Bumerang itu antara lain terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi. Apalagi tragedinya kemarin ada yang antre minyak sampai ada yang meninggal, itu sudah ancaman kemarahan yang membahayakan. Belum lagi kalau harga kebutuhan pokok naik itu juga akan membahayakan, memunculkan kecemburuan, konflik, perpecahan dan kerusakan ekonomi,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Keponakan Gus Dur ini menilai dinamika tersebut sebagai warning untuk segenap bangsa Indonesia, terutama pemerintah bahwa keadaan bisa sulit apabila tidak bisa diatasi dengan baik. Terlebih kalau momentum perbaikan ekonomi saat ini terlambat mengatasi keadaan dan menjadikan kehidupan ekonomi dan politik menjadi runyam. “Hari ini dan ke depan kita diuji dan dituntut untuk memberikan jawaban atas keadaan yang tidak menentu dan belum ada gambaran untuk diatasi di masa yang akan datang,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dalam sambutannya menyatakan, gagasan politik kesejahteraan Gus Muhaimin sangat bagus dan cocok sebagai pondasi perubahan pembangunan Indonesia di masa depan. “Gus Muhaimin ini luar biasa, beliau punya pemikiran dan gagasan otentik seperti politik kesejahteraan, tumbuh dalam kultur pesantren yang kuat, ketua umum PKB, lama sekali malang melintang di legislatif dan eksekutif,” kata pria yang akrab disapa Abe itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PMII Muhammad Rafsanjani menyebut acara Public Lecture ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Lahir PMII yang jatuh pada 17 April 2022 mendatang. “Acara ini adalah salah satu rangkaian acara Harlah PMII, jadi kita tidak cuma khataman, tadarusan, tapi juga diskusi seperti sekarang ini,” kata Rafsya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
