Gunakan Peralatan Bekas, Bandara Kualanamu Hentikan Sementara Kerja Sama Layanan Tes Antigen dengan Kimia Farma
Jakarta – Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) menghentikan sementara kerja sama tes antigen dengan Kimia Farma. Keputusan itu kerja sama dilanjutkan atau tidak menunggu hasil pemeriksaan terkait dugaan adanya penggunaan peralatan antigen bekas.
“Sementara memang kita setop karena ini artinya dalam pemeriksaan ya. Nanti tindaklanjutnya akan diputuskan kembali setelah ada putusan dari hasil pemeriksaan. Sementara ini tidak beroperasi dulu,” kata Plt Eksekutif General Manager (EGM) Bandara Kualanamu, Agoes Soepryanto kepada wartawan di Kantor Angkasa Pura, Kualanamu, Rabu (28/4/2021).
Agoes mengatakan ruangan untuk tes antigen di Bandara kualanamu saat ini masih disegel. Penyegelan itu dilakukan setelah penyidik dari Polda Sumatera Utara datang melakukan pemeriksaan,
“Kemarin dari hasil penyelidikan dari Polda ruangan tersebut, sementara masih di segel, jadi kami tutup, menunggu tindak lanjut dari kepolisian,” ujar Agoes.
Agoes mengatakan layanan antigen di Bandara Kualanamu masih tersedia. Lokasinya berada di area drive thru antigen.
“Tapi kami ada satu layanan lagi, itu area terminal juga, kalau dia berhadapan dengan bandara ada di wilayah sebelah kiri itu area rapid test drive thru, yang awalnya penggunaannya kendaraan dengan mobil ya, dan kami sudah sampaikan pengelolanya untuk dapat menampung melakukan pelayanan untuk non drive thru. Dan sudah disiapkan dan Alhamdulillah dan sudah dilakukan layanan tersebut dan pada sore ini tadi saya update mencapai 300 konsumen yang sudah melakuakan layanan rapid tes,” sebut Agoes.
Agoes menyebut pihak yang melakukan rapid tes drive thru itu merupakan perusahaan lokal di Sumut. Perusahaan itu bukan dari Kimia Farma.
“Dari perusahaan lokal di Sumut,” ujar Agoes.
Sementara itu, PT Kimia Farma Diagnostik mendukung penuh proses pemeriksaan dan penyidikan terkait dugaan tes antigen dengan alat bekas di Bandara Kualanamu. Namun, pihak Kimia Farna belum mau meminta maaf soal peristiwa tersebut.
“Kami belum menyampaikan permohonan maaf karena ini belum terbukti bersalah, masih dalam proses penyidikan Kepolisian,” kata Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik, Adil Bulqini kepada wartawan di Kantor Angkasa Pura, Kualanamu, Rabu (28/4/2021).
Adil menuturkan penggunaan secara berulang itu murni inisiatif oknum karyawannya. Dia menyebut bahwa peristiwa itu di luar SOP yang telah ditetapkan.
“Jadi dugaan penggunaan daur ulang, kalaupun itu terjadi itu murni inisiatif oknum karyawan kami karena kami sudah sampaikan tadi bahwa sudah ada SOP yang tidak mentolerir adanya penggunaan bahan medis ini secara berulang,” ujar Adil.
Selain itu, Adil menjelaskan pihaknya saat ini meng-handel lima bandara yang bekerja sama dengannya terkait rapid tes antigen. Dia menyebut perlakuan untuk kelima bandara itu tetap sama.
“Bandara yang kami handle itu ada lima bandara yakni Soekarno Hatta terminal 1 dan 2. Kemudian di KNO, kemudian di Padang, Minangkabau, Depati Amir dan Tanjung Pandang. Perlakuannya sama, dalam pengertian bahwa barang yang digunakan mereknya bisa beda tapi sudah lolos uji komparasi di kantor pusat Kimia Farma Diagnostik,” sebut Adil.
Adil menyebut dalam kurun waktu selama 10 hari terakhir, ada sedikitnya 692 pasien yang menggunakan layanan rapid tes antigen di Kualanamu. “Data yang kami dapatkan selama 10 hari terakhir, 692 pasien yang di Kualanamu,” sebut Adil.
Adil mengaku sejauh ini tidak ada keterlibatan unsur lainnya dalam peristiwa tersebut. Namun, dia mengaku bakal menyampaikan apapun data jika diperlukan oleh pihak kepolisian.
“Kami jawab tidak ada (keterlibatan unsur lainnya). Ini murni operasional di cabang ini, di cabang Kualanamu ini. Apabila ada data yang diminta oleh kepolisian kami dengan senang hati menyampaikan dan mensupportnya,” ucap Adil.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
