Gulirkan Program Santripreneur, Kemenperin Sudah Bina Lebih dari 10 Ribu Santri
Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus melaksanakan program Santriprerneur dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren. Berbagai bentuk kegiatan dalam implementasi program Santripreneur, antara lain memacu kompetensi teknis para santri serta memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan produksi.
Program Santripreneur yang digulirkan sejak tahun 2013 ini telah membina sebanyak 84 pondok pesantren di berbagai wilayah Indonesia, dengan melibatkan 10.149 santri.
‘’Jumlah santri di Indonesia yang cukup besar, yaitu tercatat hingga 4,3 juta santri, merupakan aset potensial yang dapat mewujudkan kemandirian bangsa khususnya dalam membangun wirausaha,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Jumat (24/9).
Reni menjelaskan, para santri telah dikenal dengan kemandirian dan ketekunannya yang selalu ditanamkan semasa menempuh pendidikan di pondok pesantren.
“Kemandirian bangsa ini dimulai dengan kemandirian ekonomi, dimulai dari lingkungan terkecil termasuk pada pesantren,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu, Ditjen IKMA Kemenperin menggelar pembukaan bimbingan teknis dan penyerahan fasilitasi mesin peralatan pengolahan roti di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka kelanjutan dari pelaksanaan Program Santripreneur pada tahun ini.
Dalam kunjungan kerjanya di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Reni bersama Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan, juga melakukan diskusi bersama dengan pengasuh pondok pesantren dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menguatkan sinergi terkait pengembangan unit industri yang ditumbuhkan di pondok pesantren khususnya di wilayah Demak.
Masrokhan mengungkapkan bahwa pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang telah ada sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, telah berkontribusi nyata dalam perjuangan bangsa.
“Oleh karena itu, mempercayakan pondok pesantren untuk ikut serta dalam memajukan ekonomi melalui wirausaha industri adalah langkah yang tepat,” tegasnya.
Menurut Masrokhan, diperlukan inisiatif dan kreativitas dari pondok pesantren untuk dapat membuka pasar terhadap produk yang dihasilkan.
“Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan sebagai pendamping terdekat untuk memberikan pembinaan baik dari sisi teknis, perijinan, dan hal lain yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Reni menambahkan, pihaknya optimistis Indonesia bisa menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024, sesuai arahan Wakil Presiden Indonesia K.H Ma’ruf Amin. Hal ini tidak terlepas dari potensi besar yang dimiliki Indonesia, seperti bahan baku, pangsa pasar, dan juga santri yang termasuk ketersediaan sumber daya manusia kompeten.
“Hal itu menjadi logis karena tercatat bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar, yaitu sebanyak 229 juta penduduknya merupakan muslim atau 13% dari total populasi muslim dunia,” ungkapnya.
Berdasarkan peluang tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi target konsumen industri halal global, tetapi juga sebagai produsen yang dapat memenuhi pasar produk halal dalam negeri. Mendukung visi tersebut, pada Juni 2021 lalu, Ditjen IKMA Kemenperin telah menyelenggarakan Indonesia Industrial Moslem Product Exhibition (ii-motion). Ajang pameran virtual produk halal lifestyle premium Indonesia yang bertujuan membuka dan memperluas pemasaran produk muslim Indonesia.
“Kami berharap dengan program-program yang telah diinisiasi tersebut, dapat ikut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri secara ekonomi, dengan mampu memasok kebutuhan pasar, termasuk pasar produk halal di dalam negeri yang begitu besar,” papar Reni.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
