Connect with us

Gugatan Praperadilan Ditolak, HT Kecewa Putusan Hakim

Munathsir Mustaman, Kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, kecewa beratYendhi / Poskota

Jakarta – Sudah dapat diduga, Munathsir Mustaman, kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo (HT), akan mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang menolak gugatan praperadilan kliennya. Pasalnya, hakim dinilai tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti dalam persidangan.

“Ya kalau putusan tadi ada beberapa tidak sesuai keinginan kita. Kalau kecewa jelas kami bahwa itulah yang terjadi di persidangan nanti kita tunggu salinan putusan dan koordinasi dengan pak HT,” kata Munathsir usai mengikuti sidang putusan praperadilan HT di PN Jaksel, Senin, (17/7).

Seperti yang mereka permasalahkan sejak awal, terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terlambat diberikan kepada terlapor, Munathsir menyayangkan keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang tidak mempertimbangkan hal tersebut. Alasannya, hal itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 dimana polisi wajib menyampaikan SPDP pada terlapor, pelapor, dan pihak terkait selambat-lambatnya 40 hari setelah dikeluar Sprindik.

“Padahal sudah sangat jelas di putusan MK bahwa SPDP harus diberikan kepada pihak terlapor, pihak terkait maksimal 7 hari,” katanya.

Selain itu, mereka juga menyayangkan keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan dari kubunya, yang menyebut SMS HT kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur pidana dan tidak bernada ancaman. “Kami melihat bahwa ini bermula dari alat bukti, kami melihat SMS ini jadi alat bukti dan kami menganggap alat bukti itu tidak cukup kuat karena SMS ini harus dibuktikan dengan digital forensik ataukah dari nomer lain,” ucapnya.

Menanggapi keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan telatnya SPDP HT karena tidak ada bukti komplain sejak awal. Munathsir mengatakan, bahwa Ketua Umum Partai Perindo itu sebagai termohon tidak mengetahui proses tersebut.

“Keterlambatan SPDP ini mungkin karena pak Hary Tanoe tidak tahu prosesnya kalau sudah sampai ada SPDP, pak HT menganggap normal-normal saja, tiba-tiba ada SPDP gimana kita mau protes,” katanya.

“Tiba-tiba ternyata sprindiknya mulai 5 Mei dan kita terima SPDP 20 Juni meski tenggat waktunya cukup lama kita telat menerimanya, jadi kami berpikir saat itu yanb mgkn kami lakukan ya praperadilan,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan yang tidak dihadiri langsung oleh termohon Hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan menolak gugatan praperadilan Hary Tanoe.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi dari pemohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan dari pemohon,” kata hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan putusan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (17/7/017).

Dalam putusannya, Hakim Cepi juga menyatakan bahwa penetapan tersangka Ketua Umum Partai Perindo tersebut oleh Bareskrim Polri adalah sah dengan memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. “Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon Hari Tanoesoedibjo adalah sah. Membebankan biaya perkara sebesar nihil,” tandasnya.

Hary Tanoe ditetapkan tersangka dalam kasus SMS Kaleng yakni dugaan ancaman yang ditujukan kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, melalui pesan singkat. HT dikenakan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo Pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008, (UU ITE).

M Riz

 

 

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya