Connect with us

Gudang Sabu Berkedok Showroom Mobil Bekas Berhasil Diungkap Polisi

Tersangka penyelundupan sabu-sabu di Medan Sumatera Utara(foto : karirsumut.co.id)

Jakarta – Sepertinya, beragam modus akan dilancarkan para penyelundup narkoba. Kali ini modus baru penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Medan Sumatera Utara (Sumut) itu, berhasil dibongkar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri.

Narkoba jenis sabu-sabu itu, diselundupkan dengan cara dimasukkan dalam plastik teh China warna kuning, lalu diplester dengan isolasi atau lakban berwarna hitam. Kemudian, barang haram tersebut dimasukkan bagasi mobil dengan modus jual beli mobil bekas.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Eko Daniyanto mengungkapkan, jaringan narkoba internasional melibatkan lima orang dan sudah ditahan. Mereka adalah MS (31), SW (24), MN (50), SD alias DIN (41), dan AK alias Adek, 34.

“Masing-masing mereka mempunyai peran yang berbeda. MS, SW dan MN sebagai kurir. Sementara SD sebagai kurir penerima dan penyimpan barang di gudang atau showroom dan AK sebagai pengendali,” ujar Eko di Jakarta, Kamis  (7/9/2017).

Kasus ini berhasil diungkap, menurut Eko, berawal dari penangkapan MS dan SW di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Dari mereka disita lima bungkus sabu seberat lebih kurang 5 kilogram. Selanjutnya dari hasil pengembangan, pihanya kembali menangkap MN di Kota Medan dengan barang bukti 3 kg sabu. Selanjutnya ikut ditangkap AK dan SD di Medan Petisah Kota Medan.

“Dari Malaysia ke Aceh barang tersebut dikirim menggunakan jalur laut, kemudian dari Aceh ke Medan jalur darat,” ungkap Eko.

Selain menangkap lima tersangka, pihaknya juga menyita tiga unit mobil yang digunakan pelaku mengirim sabu dari Aceh ke Medan. Untuk memperdaya petugas, mobil-mobil tersebut dikirim ke showroom yang diklaim sudah beroperasi dua tahun.

Selain menjerat para tersangka dengan pasal kejahatan narkoba, Polisi membuka kemungkinan untuk menjatuhkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada tersangka SD selaku pemilik showroom mobil bekas tersebut.

“Kami bisa saja kenakan pasal TPPU kepada tersangka SD Alias DIN, tapi saat ini kami masih akan konsentrasi terhadap pasal narkotikanya terlebih dahulu,” papar Eko.

Dari penangkapan terhadap jaringan internasional di Medan tersebut, menurut Eko, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 142 bungkus dengan total berat 142 kg yang disimpan dalam mobil.

Rinciannya, 32 paket di dalam mobil HRV warna silver dengan pelat nomor BK 1243 BD, 59 paket di mobil Honda CRV warna silver dengan pelat nomor BK 1717 EB, 43 paket di dalam mobil Nissan Xtrail dengan pelat nomor BK 1988 JF, serta delapan paket yang disita dari tersangka.

Atas perbuatannya, kelima pelaku dikenakan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1, Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun ancaman hukumannya maksimal pidana mati atau pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat enam tahun atau paling lama 20 tahun.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPU Ingatkan Calon Peserta Pemilu 2024 untuk Serahkan LHKPN ke KPK

Oleh

Fakta News
Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengingatkan para calon peserta Pemilu 2024 untuk melapor LHKPN terlebih dahulu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan LHKPN untuk calon peserta Pemilu 2024 merupakan salah satu syarat wajib bagi peserta Pemilu 2024.

“Kemudian kedua, juga soal syarat calon, terutama berkaitan dengan surat keterangan LHKPN, ini komitmen-komitmen yang disiapkan oleh KPU dan ini bukan sesuatu yang baru dalam beberapa pemilu terakhir. Beberapa pilkada sudah dilakukan oleh KPU,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Hasyim mengatakan penyerahan LHKPN sebagai bentuk keteladanan. Untuk itu, dia mengingatkan peserta pemilu mendatang untuk melaporkan LHKPN.

“Kami di KPU ada komitmen pimpinan KPU, para anggota KPU di pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekretariat jenderal, sampai sekretaris di kabupaten-kabupaten/kota membuat dan menyerahkan atau melaporkan LHKPN kepada KPK. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah 100 persen,” ujarnya.

“Kenapa itu penting dilakukan KPU? Karena KPU adalah pemimpin kepemiluan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan komitmen kami sebagai pemimpin kepemiluan, maka yang efektif adalah kepemimpinan dan keteladanan. Jika meminta dan memberi, syaratkan bagi partai politik kepada calon untuk menyampaikan surat keterangan bahwa lapor LHKPN ke KPK sebagai syarat dalam pencalonan, tentu KPU sudah di awal memberikan contoh salah satu hal yang terpenting,” sambungnya.

Diketahui, KPK menggelar program politik cerdas berintegritas hari ini. Sebanyak 20 partai politik diundang KPK mengikuti program antirasuah itu.

Partai yang diundang merupakan peserta dalam ajang kontestasi politik pada Pemilu 2019. Di antaranya Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD).

Lalu, KPK juga mengundang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menuturkan program ini penting untuk upaya pencegahan korupsi.

“Berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 wali kota atau bupati dan wakil yang ditangani KPK. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara,” ujar Ipi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Tindaklanjuti Laporan Politik Uang, Bawaslu Persiapkan dan Perbaiki Sistem Penanganan Pelanggran Pemilu 2024

Oleh

Fakta News
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan dan memperbaiki sistem penanganan pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya adalah politik uang. Menurutnya hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan tindaklanjut laporan masyarakat jika ditemukan adanya politik uang tersebut.

“Nah kemudian yang keempat adalah perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran kami sebut sebagai sigap lapor. Jadi jika ada teman-teman yang menemukan entah itu masa kampanye itu terjadi adanya praktik-praktik politik uang, maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana,” kata Rahmat Bagja di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Rahmat mengatakan wadah tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Kini, Bawaslu juga tengah merevisi program-program pengawasan di masa kampanye.

“Pada saat ini Bawaslu sedang merevisi lagi beberapa program tentang pengawasan di masa kampanye, masa tenang dan juga sebelum masa kampanye akan dimulai. Pertama adalah melakukan perbaikan terhadap Bawaslu, sistem pelaporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran administratif hukum pidana di Badan Pengawas Pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menyiapkan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengatakan pihaknya telah rampung melaporkan LHKPN ke KPK.

“Kemudian yang ketiga dalam hal penyusunan LKHPN sama dengan KPU teman-teman baik eselon satu, kemudian juga eselon dua, dan juga jabatan fungsional di Bawaslu, alhamdulillah telah selesai dalam melakukan pelaporan LHKPN,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan pihaknya berperan sebagai pembina bagi para pejabat-pejabat pembina di daerah. Dalam hal ini, Kemendagri bekerja sama dengan Bawaslu dan BKN.

“Di dalam mengawal pilkada dan pemilu tersebut, khususnya pilkada, bahwa Kemendagri juga melakukan pembinaan terhadap pejabat pembina kepegawaian di daerah, bersama-sama dengan Bawaslu dan BKN, artinya nilai-nilai politik cerdas integritas memang harus dikawal salah satunya melalui fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Kemudian, Tumpak mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada serta pemilu yang dialokasikan di APBD.

“Nah kemudian terhadap fasilitasi lingkaran politik cerdas berintegritas, Kemendagri kita mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan juga di dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya itu adalah hibah pemerintah daerah kepada penyelenggara pilkada, pemilu di daerah yang dialokasikan di APBD,” katanya.

“Oleh karena itu, dua kata itu pembinaan dan pengawasan menjadi aspek yang juga sangat krusial dalam mengawal apa yang sudah dideklarasikan hari ini politik cerdas berintegritas,” tambahnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  SE yang ditandatangani Ketua Satgas Suharyanto pada tanggal 18 Mei ini berlaku mulai 18 Mei 2022.

“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga,” ujar Suharyanto dalam SE.

Adapun maksud SE ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

Berikut ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan berupa:

a. Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan;

b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;

c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;

d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan

e. Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

2. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;

2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau

4) PPDN dengan usia di bawah enam tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf c.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

4. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.

5. Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.

6. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

“Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 dan Addendum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkas Suharyanto.

Baca Selengkapnya