Connect with us

Gubernur Koster Nyatakan Siap Bersinergi dan Dukung Upaya P4GN BNN Wujudkan Bali yang Bebas Narkoba

Gubernur Bali I Wayan Koster menerima penghargaan dari Kepala BNN Heru Winarko di Denpasar, Bali, Selasa (28/1). (Foto: instagram @infobnn_ri)

Denpasar – Tingginya jumlah wisatawan asing yang datang berkunjung ke Bali, menjadikan Pulau Dewata ini rawan peredaran gelap narkoba. Hal ini menjadi perhatian serius Gubernur Bali, DR I Wayan Koster, untuk memperketat jalur masuk narkoba ke Provinsi Bali.

Hal ini disampaikan Wayan Koster saat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Selasa (28/01).

“Kami memerlukan sistem yang betul-betul memadai dan canggih untuk memperkecil peluang lolosnya peredaran narkoba ke Bali. Kami akan proteksi Bali dengan peralatan yang canggih,” tegas Wayan Koster.

Wayan Koster menyampaikan pihaknya sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan Rapat Pimpinan BNN ini. Menurutnya, Bali merupakan tujuan wisata dunia, Bali begitu terbuka, berbagai warga negara datang ke sini dengan berbagai tujuan. Ada dampak negatif yang menurutnya harus dijaga, salah satunya adalah maraknya ancaman peredaran gelap narkoba.

“Untuk itu kami menyiapkan rencana kerja terkait permasalahan narkoba di Bali. Tadi saya berbicara dengan Kepala BNN RI, Bali ini harus dilakukan treatment khusus karena posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang memiliki resiko cukup tinggi bagi peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu harus diberi treatment kebijakan dan fasilitas memadai dalam mendukung upaya memerangi narkoba,” ujar Koster seperti dikutip dari laman bnn.go.id.

Wayan Koster menilai upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNN. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dan bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

“Selaku Gubernur Bali, di tahun 2020 ini, saya dan seluruh jajaran pemerintah daerah di Bali akan bersinergi dan mendukung upaya P4GN BNN agar Pulau Bali sebagai destinasi dan etalase pariwisata Indonesia dapat terhindar dari peredaran gelap narkoba dan menjadikan Bali sebagai Provinsi yang bebas dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, gubernur Bali mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan dukungannya terhadap upaya pencegahan peredaran gelap narkotika dengan membuat Perda, Pembangunan pusat rehabilitasi dan program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Ungkap Klaster Penularan Covid-19, Pemukiman Paling Tinggi

Oleh

Fakta News
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah

Jakarta – Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, klaster penularan virus corona (Covid-19) paling banyak terjadi permukiman padat. Klaster tersebut, kata dia, terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahwa klaster tertinggi yaitu klaster yang berasal dari pemukiman atau lokal transmisi,” kata Dewi dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Jadi artinya ada seseorang yang positif kemudian mungkin yang tulari adalah keluarganya, keluarganya sudah keburu dia belanja ke warung, dia ikut arisan misalnya akhirnya mengenai orang-orang yang lain dalam satu wilayah yang sama,” kata dia.

Klaster tertinggi kedua yakni pasar dan pusat pelelangan ikan. Disusul pusat pelayanan kesehatan. Sementara itu, klaster tertinggi keempat yakni perkantoran yang menyumbang angka pasien positif Covid-19 cukup banyak.

“Ini (perkantoran) salah satunya juga menyumbang angka, karena kembali ketika masyarakat mulai beraktivitas mau tidak mau sudah mau ketemu dengan banyak orang lagi lagi protokol kesehatan harus diterapkan,” ujar dia.

Klaster terakhir yakni rumah ibadah. Dewi pun mengingatkan agar semua pihak selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas.

“Kita juga melihat rumah ibadah ini juga ada angka klastering di sana. Beberapa klaster itu yang harus kita hati-hati,” ucap Dewi.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin ini pukul 12.00 WIB, tercatat ada 1.679 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien baru itu menyebabkan secara akumulasi kini ada 113.134 kasus Covid-19 sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data yang sama, juga diketahui ada penambahan 1.262 pasien yang sembuh dari Covid-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Kendati demikian, masih ada 66 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 2-3 Agustus 2020. Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah mengidap Covid-19 dan terinfeksi virus corona ada 5.302 orang.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

Oleh

Fakta News
Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Syaiful menjelaskan dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Saya minta anggaran POP yang Rp 494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful secara virtual, beberapa waktu yang lalu.

Saran tersebut disampaikannya saat acara Dialektika Demokrasi bertema “Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia” bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, ditayangkan secara virtual di Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Syaiful mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. “Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (eko/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertumbuhan Ekonomi Minus 11,9 Persen, Uni Eropa Masuk ke Jurang Resesi

Oleh

Fakta News

London – Uni Eropa masuk ke jurang resesi, setelah mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi minus 11,9 persen pada kuartal II 2020 akibat virus corona. Dilansir dari CNN, Senin (3/8/2020), anjloknya pertumbuhan ekonomi secara kuartalan itu merupakan rekor terburuk bagi Uni Eropa.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi 27 negara anggota Uni Eropa digabungkan dilaporkan minus 3,2 persen. Resesi ekonomi dapat terjadi ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama dua kuartal berturut-turut.

Adapun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa merosot 14,4 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Uni Eropa pada kuartal II 2020 lebih buruk dibandingkan Amerika Serikat, yakni minus 9,5 persen.

Survei-survei teranyar terkait aktivitas bisnis menunjukkan perekonomian Uni Eropa dalam kondisi perbaikan. Namun, faktanya kasus positif virus corona di sejumlah negara anggota melonjak, seperti di Jerman, Perancis, Spanyol, dan Italia.

Jerman, ekonomi terbesar Uni Eropa, melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1 persen. Sementara itu, Perancis membukukan pertumbuhan ekonomi minus 13,8 persen pada kuartal II 2020.

Adapun pertumbuhan ekonomi Italia minus 12,4 persen pada periode yang sama. Spanyol melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 18,5 persen. Kalangan ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa anjlok 13 persen.

Namun demikian, perbedaan antara angka kontraksi pertumbuhan ekonomi antara Spanyol dan negara-negara Uni Eropa lainnya cenderung mengkhawatirkan.

“Perbedaannya lebih besar dari yang diperkirakan, dan dengan pembukaan kembali (perekonomian), Spanyol tampaknya akan mengalami kemerosotan berkepanjangan,” kata Bert Colijn, ekonom senior di ING.

Berdasarkan proyeksi teranyar Komisi Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa akan minus 8,3 persen sepanjang 2020. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pembatasan sosial akan terus dilonggarkan dan tidak ada gelombang kedua virus corona secara besar-besaran.

 

(zico)

Baca Selengkapnya