Golkar Resmi Usung Ridwan Kamil – Daniel Muttaqien, Partai Pengusung Berebut Posisi Cawagub
Jakarta – Walikota Bandung saat ini Ridwan Kamil dinyatakan telah resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur Jawa Barat dalam Pilkada Jabar 2018. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi pada Jumat (27/10/2017).
Selain menyatakan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, Idrus juga menyampaikan bahwa Daniel Muttaqien akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. “Calon gubernur adalah Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat,” kata Idrus.
Idrus menegaskan bahwa pemilihan pasangan Emil-Daniel telah melalui proses panjang, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai yang telah lebih dulu mendukung Emil. Di samping dengan partai pengusung lainnya, Idrus mengatakan komunikasi terkait cawagub telah dilakukan juga dengan Emil.
“Karena ini pembicaraan kami sudah cukup lama sekaligus kami sudah bicara dengan Nasdem maka kita berharap tentu nanti ada pengertian dari teman-teman ya karena namanya calon gubernur itu hanya satu dan calon wakil gubernur juga hanya satu,” tutur Idrus.
Menurut Idrus, Surat Keputusan (SK) pengusungan Emil, sapaan Ridwan Kamil, dan Daniel sudah ditandatangani namun belum diumumkan. Idrus mengatakan pengumuman SK tersebut akan dilakukan pada waktu yang tepat. Namun saat ditanya kapan waktunya Idrus enggan menjawab. Ia hanya menjelaskan alasan utama partainya memilih Emil ialah elektabilitas. “Saya kira ini semua langkah sudah kami lakukan. Maka Golkar sudah mengambil keputusan calonkan Ridwan Kamil berpasangan dengan Daniel Muttaqien,” lanjut Idrus.
Seperti diketahui berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada Juni lalu, Emil berada di peringkat pertama dengan angka 21,38 persen. Sedangkan Dedi Mulyadi berada di posisi kedua di angka 4,88 persen.
Dengan bertambahnya dukungan terhadap Ridwan Kamil, maka Emil yang sebelumnya sudah diusung oleh tiga partai, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan bertambah dengan masuknya Partai Golkar. Total kursi yang dikumpulkan koalisi tiga partai tersebut adalah 21 kursi, yang mana jumlah yang cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar. Dengan Partai Golkar yang memiliki 17 kursi di Jabar, maka total kursi koalisi pendukung Emil adalah 38 kursi.
Berebut posisi cawagub
Beberapa hari sebelum Golkar mengumumkan keputusannya mendukung Emil, PPP mendeklarasikan dukungan resminya untuk Emil. Pada momentum yang sama, PPP juga memperkenalkan kadernya, Uu Ruzhanul Ulum sebagai cawagub pendamping Emil.
Sementara itu menanggapi Partai Golkar yang telah mengusung Ridwan Kamil – Daniel Muttaqien, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan PPP tetap dalam posisi mendorong Uu sebagai wakil Emil. Terkait posisi cawagub, masalah tersebut akan dibicarakan lebih lanjut. “Kalau misalnya yang baru (Daniel Muttaqien) tentu kami akan lihat dulu,” kata Arwani.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah mengusung Ridwan Kamil terlebih dahulu juga masih berupaya mengusung kadernya sebagai wakil gubernur. Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dirinya menyambut baik tambahan dukungan partai untuk Emil. Hal yang sama pun diucapkan Muhaimin mengenai posisi wagub, pihaknya akan membicarakan kembali soal posisi cawagub. “Soal cawagubnya harus kita bicarakan bersama,” kata Muhaimin.
Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung Ridwan Kamil pertama kali, menyambut baik keputusan partai Golkar tersebut. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, ada sejumlah sosok yang mumpuni di Jawa Barat untuk mendampingi Emil, baik berasal dari partai maupun nonpartai dan menyerahkan keputusan cawagub kepada Emil.
“Semakin banyak parpol semakin kuat, infrastruktur politiknya semakin kuat, setidaknya basis politiknya semakin kuat,” kata Johnny.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
