Gobel: Harus Cari Cara Agar Pemuda Tertarik Bertani
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengajak pada jajaran pemerintah daerah untuk membangun iklim usaha pertanian agar generasi muda tertarik menjadi petani. “Kita harus memperbanyak petani muda. Kita harus peduli pada pertanian dan pangan,” kata Gobel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Jumat (17/3/2023).
Hal itu ia sampaikan saat melakukan ceramah umum di hadapan para pegawai pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam acara itu hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, dan Sekda Konawe Selatan, Sitti Chaddidjah. “Hari ini saya sengaja hanya akan berbicara tentang pertanian. Karena pertanian makin memiliki kedudukan strategis ke depan,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, salah satu faktor yang memudahkan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah karena para petani dan nelayan berhasil menyediakan pangan. “Bayangkan jika saat itu kita gagal menyediakan pangan. Kita susah membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Karena itu saya menyebutkan petani dan nelayan kita sebagai petani dan nelayan pejuang,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Namun, setelah badai Covid-19 mereda, kata Gobel, muncul perang Ukraina dan Rusia. Pada sisi lain, katanya, dunia masih terus dihantui oleh perubahan iklim yang membuat pertanian terganggu. Perang Ukraina-Rusia, katanya, memiliki dua dampak besar. Pertama, suplai pangan terganggu karena masalah boikot serta transportasi yang mahal dan iklim transportasi yang diganggu sabotase. Kedua, harga pupuk melonjak sehingga harga produk pertanian ikut melonjak, suplai pupuk terganggu, dan daya beli petani terhadap pupuk menurun. Sedangkan perubahan iklim memiliki dampak terhadap pola tanam dan produksi pertanian. “Karena itu, ke depan pertanian makin menduduki posisi strategis. Ancaman krisis pangan merupakan hal yang nyata,” katanya.
Hanya saja, kata Gobel, para petani Indonesia umumnya berusia tua. “Generasi muda kurang tertarik. Ini ada sebabnya, yaitu pendapatan petani relatif kecil dibandingkan dengan profesi lain,” katanya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian. “Saya sudah melakukan uji coba di Gorontalo dengan menggunakan pupuk organik. Hasilnya lebih dari dua kali lipat. Ini meningkatkan pendapatan petani,” katanya.
Penggunaan pupuk organik, kata Gobel, memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, pupuk organik merupakan produk dalam negeri. Hal ini juga sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi kesulitan pupuk kimia akibat perang Ukraina-Rusia. Kedua, harga pupuk organik lebih murah daripada harga pupuk kimia. Ketiga, produktivitasnya lebih besar daripada pupuk kimia murni. “Jadi ini sangat menguntungkan. Ini bisa membuat generasi muda akan tertarik untuk menjadi petani,” katanya. Ketiga, dunia sedang tren untuk mengkonsumsi produk pertanian organik.
Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar Indonesia kembali ke produk herbal. “Belanda datang ke Indonesia bukan untuk mencari tambang, tapi untuk mencari rempah-rempah. Itu produk herbal. Lalu mengapa kita meninggalkannya?” tanyanya.
Pasca Covid-19, katanya, penduduk dunia, termasuk di negara-negara maju makin gandrung mengkonsumsi produk herbal. Selain itu, katanya, pasar herbal dunia sangat besar. “Pasar herbal dunia mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Tapi Indonesia baru bisa mengisi kurang dari satu persennya saja. Padahal alam Indonesia sangat kaya oleh produk herbal,” katanya.
Untuk itu, Gobel mengajak kepada aparat pemerintah daerah agar giat dalm membangun pertanian. “Ini tanah leluhur kita. Harus kita jaga,” katanya. Menurutnya, tanah Sulawesi sangat kaya dan sangat subur. “Ada satu peluang lagi yang sangat besar bagi Sulawesi, yaitu pembangunan IKN di Kalimantan. Sulawesi bisa menjadi penyuplai pangan bagi penduduk IKN. Akan ada peningkatan jumlah penduduk,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
