Connect with us
DPR RI

Gobel: Harus Cari Cara Agar Pemuda Tertarik Bertani

Gobel: Harus Cari Cara Agar Pemuda Tertarik Bertani
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat melakukan ceramah umum di hadapan para pegawai pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengajak pada jajaran pemerintah daerah untuk membangun iklim usaha pertanian agar generasi muda tertarik menjadi petani. “Kita harus memperbanyak petani muda. Kita harus peduli pada pertanian dan pangan,” kata Gobel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Jumat (17/3/2023).

Hal itu ia sampaikan saat melakukan ceramah umum di hadapan para pegawai pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam acara itu hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, dan Sekda Konawe Selatan, Sitti Chaddidjah. “Hari ini saya sengaja hanya akan berbicara tentang pertanian. Karena pertanian makin memiliki kedudukan strategis ke depan,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, salah satu faktor yang memudahkan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah karena para petani dan nelayan berhasil menyediakan pangan. “Bayangkan jika saat itu kita gagal menyediakan pangan. Kita susah membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Karena itu saya menyebutkan petani dan nelayan kita sebagai petani dan nelayan pejuang,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Namun, setelah badai Covid-19 mereda, kata Gobel, muncul perang Ukraina dan Rusia. Pada sisi lain, katanya, dunia masih terus dihantui oleh perubahan iklim yang membuat pertanian terganggu. Perang Ukraina-Rusia, katanya, memiliki dua dampak besar. Pertama, suplai pangan terganggu karena masalah boikot serta transportasi yang mahal dan iklim transportasi yang diganggu sabotase. Kedua, harga pupuk melonjak sehingga harga produk pertanian ikut melonjak, suplai pupuk terganggu, dan daya beli petani terhadap pupuk menurun. Sedangkan perubahan iklim memiliki dampak terhadap pola tanam dan produksi pertanian. “Karena itu, ke depan pertanian makin menduduki posisi strategis. Ancaman krisis pangan merupakan hal yang nyata,” katanya.

Hanya saja, kata Gobel, para petani Indonesia umumnya berusia tua. “Generasi muda kurang tertarik. Ini ada sebabnya, yaitu pendapatan petani relatif kecil dibandingkan dengan profesi lain,” katanya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian. “Saya sudah melakukan uji coba di Gorontalo dengan menggunakan pupuk organik. Hasilnya lebih dari dua kali lipat. Ini meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Penggunaan pupuk organik, kata Gobel, memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, pupuk organik merupakan produk dalam negeri. Hal ini juga sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi kesulitan pupuk kimia akibat perang Ukraina-Rusia. Kedua, harga pupuk organik lebih murah daripada harga pupuk kimia. Ketiga, produktivitasnya lebih besar daripada pupuk kimia murni. “Jadi ini sangat menguntungkan. Ini bisa membuat generasi muda akan tertarik untuk menjadi petani,” katanya. Ketiga, dunia sedang tren untuk mengkonsumsi produk pertanian organik.

Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar Indonesia kembali ke produk herbal. “Belanda datang ke Indonesia bukan untuk mencari tambang, tapi untuk mencari rempah-rempah. Itu produk herbal. Lalu mengapa kita meninggalkannya?” tanyanya.

Pasca Covid-19, katanya, penduduk dunia, termasuk di negara-negara maju makin gandrung mengkonsumsi produk herbal. Selain itu, katanya, pasar herbal dunia sangat besar. “Pasar herbal dunia mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Tapi Indonesia baru bisa mengisi kurang dari satu persennya saja. Padahal alam Indonesia sangat kaya oleh produk herbal,” katanya.

Untuk itu, Gobel mengajak kepada aparat pemerintah daerah agar giat dalm membangun pertanian. “Ini tanah leluhur kita. Harus kita jaga,” katanya. Menurutnya, tanah Sulawesi sangat kaya dan sangat subur. “Ada satu peluang lagi yang sangat besar bagi Sulawesi, yaitu pembangunan IKN di Kalimantan. Sulawesi bisa menjadi penyuplai pangan bagi penduduk IKN. Akan ada peningkatan jumlah penduduk,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Oleh

Fakta News
Pasangan Pilkada Kota Bogor Dedie A Rachim - Jenal Mutaqin

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin  yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor  2024 hasil hitung cepat terkini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor  dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat  menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.

“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.

Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno

Oleh

Fakta News
Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang  Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.

Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.

“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.

“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram  – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya