Getol Bangun Infrastruktur Agar Indonesia Berdaya Saing
Jakarta – Selama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini memasuki 3 tahun masa pemerintahannya, mengakui memang getol membangun infrastruktur. Seperti apa alasannya?
Kepala Negara menyebut biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan negara lain.
“Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari [peringkat] 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar Presiden Jokowi saat Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro seperti dikutip dalam siaran pers, Selasa (17/10/2017).
Pada 1977, menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) sepanjang 60 kilometer dan selesai dibangun pada 1981. Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan China.
Namun hingga 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 kilometer. Adapun, China dalam setahun bisa membangun lebih dari 4.000 kilometer dan kini sudah memiliki 220.000 kilometer.
Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada 2014 menjadi Rp401 triliun pada 2017.
Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, salah satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan.
Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan irigasi (foto : presidenri.go.id)
Rencananya, tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua. Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau yang tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal.
Pembangunan pembangkit listrik, juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35.000 MW terlalu ambisius, tetapi pemerintah tetap berupaya mewujudkannya.
“Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu, kalau tidak daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” ujarnya.
Membuka Akses Ekonomi
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mengakui, telah membuat beberapa proyek infrastruktur untuk membuka akses ekonomi menjadi lebih luas. “Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas,” kata Jokowi saat penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR, menyambut HUT RI Ke-72, 16 Agustus 2017 lalu.
Dalam pidatonya yang berisi 25 halaman tersebut, Jokowi menyampaikan capaian yang telah dilakukannya setelah memimpin Indonesia selama 3 tahun, di antaranya target di bidang infrastruktur. Selain itu, lanjut Jokowi pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit.
Selain itu, sejak tahun 2015, Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017.
“Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan NonTunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 Kota,” katanya.
Pembangunan koridor ekonomi Jokowi (Istimewa)
Tak sampai disitu, untuk mempercepat pembangunan di Daerah, melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa target pembangunan telah berhasil di tingkatkan.
“Dengan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386,7 ribu sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016,” katanya.
Selain itu, Pemerintah juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8%, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2% dan irigasi pertanian seluas 895 ribu hektar.
“Komitmen Pemerintah untuk membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil ditunjukkan dengan capaian-capaian alokasi Dana Desa. Sejak dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga 1,7 ribu unit tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, 9,9 ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung,” paparnya.
Sementara itu, terkait Pembiayaan Anggaran, dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dikarenakan Pemerintah berkeinginan mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pemerintah tetap melaksanakannya dengan hati-hati serta menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
