Gerindra Beri Surat Tugas Koalisi, La Nyalla Bangun Komunikasi dengan PAN
Jakarta – La Nyalla Mattalitti mendapat surat tugas dari Partai Gerindra untuk mencari koalisi, jika dirinya memang ingin mendapat dukungan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jatim 2018 nanti, dalam 10 hari kedepan sejak surat tugas tersebut diberikan. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, dijelaskan beberapa hal.
Pertama adalah soal usulan La Nyalla dalam pencalonan Gubernur Jawa Timur periode 2018-2013 untuk diproses di Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Melalui surat tugas ini, La Nyalla diminta memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan. La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Apabila sampai 20 Desember 2017 La Nyalla tidak mampu memenuhi persyaratan dukungan dari partai lain dan kelengkapan pemenangan, surat tugas ini otomatis tidak berlaku.
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan surat tersebut bukan penanda bahwa La Nyalla resmi diusung Gerindra sebagai cagub di Pilgub Jatim. Dia menegaskan La Nyalla mesti bekerja mencari dukungan dari partai lain sebelum diusung. “Itu kan bukan calon gubernur, baru surat tugas, harus cari koalisi dulu dalam tempo 10 hari. Kalau dia nggak dapat 10 hari, ya sudah, nggak jadi,” ujar Dasco, Senin (11/12/2017).
Hal yang sama juga dikatakan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade yang membenarkan surat tugas La Nyalla tersebut. Andre mengatakan La Nyalla mesti mencukupkan kursi dukungan sebelum diusung Gerindra di Pilgub Jatim. “Itu surat tugas dalam rangka agar La Nyalla bisa melakukan konsolidasi dengan parpol-parpol lain. Itu benar surat diterbitkan Gerindra. Membangun komunikasi politik dengan partai lain agar bisa mencukupkan kursi maju di Pilkada Jatim. “Belum resmi (diusung), surat rekomendasi belum tapi itu baru sebatas surat tugas membangun koalisi apakah dengan PKS atau PAN dan partai lain,” ujar Andre.
Sementara itu La Nyalla sendiri mengatakan kesiapannya atas penugasan tersebut, menurutnya dalam waktu dekat, pihaknya akan meningkatkan komunikasi ke sejumlah partai, termasuk kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Insyaallah kami akan menjalankan perintah dalam surat tugas ini dengan baik, dengan sekuat tenaga. Kita akan mengonsolidasikan kekuatan untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Sejauh ini kita berkomunikasi dengan partai, termasuk PAN cukup baik dan intens,” jelas La Nyalla.
La Nyalla yang juga mantan Ketum PSSI ini mengungkapkan dirinya masih terus menggerakkan relawannya yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Baliho pencalonan La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jatim juga beredar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Kami dengan partai lain dan relawan membicarakan bagaimana Jatim ke depan harus lebih berkeadilan sosial, masyarakatnya lebih sejahtera, dan ketimpangan bisa terus dikurangi,” pungkas La Nyalla.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
