Connect with us

Gerakan #SelasaBerkebaya, Mengembalikan Jati Diri Bangsa dan Jauhkan Radikalisme

Warisan Budaya Indonesia

Rahmi berharap dengan adanya kegiatan ini keberadaan kebaya sebagai busana perempuan Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu tetap dipertahankan. Bukan hanya dikenakan di acara-acara formal seperti upacara, pesta atau wisuda, tapi juga dikenakan sehari-hari seperti halnya ibu dan nenek kita dulu.

Rahmi menjelaskan bahwa komunitas perempuan berkebaya juga cukup aktif mensosialisasikan kebaya melalui media sosial kepada orang-orang terdekat, menggelar diskusi soal jenis dan sejarah kebaya, kain batik, kain tenun dan hal lain yang berhubungan dengan kebaya.

“Indonesia begitu kaya budaya, salah satunya adalah kebaya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh, Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai Kesultanan Tidore, para perempuannya memakai kebaya. Meski modelnya berbeda-beda, pakemnya tetap sama,” ungkap Rahmi.

Menurut Rahmi, berkebaya adalah wujud apresiasi anak bangsa terhadap Indonesia. Dia pun sempat bercerita, bahwa perjalanannya ke berbagai daerah hingga luar negeri memberi kesimpulan bahwa Berkebaya melahirkan kedekatan emosional antar sesama anak bangsa.

“Saya pernah ke gunung Fak-Fak di Papua, ibu-ibunya menggunakan kebaya saat mengadakan acara. Saya baru tahu, wilayah yang berada pada ketinggian sekira 2 ribu MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut) itu ternyata betuk-betul mengapresiasi kebaya dalam berbusana,” paparnya.

Baca Juga:

 

Yuch

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Lima Startup Anak Bangsa Bakal Unjuk Keunggulan di Pameran Teknologi Jerman

Oleh

Fakta News
Passenger Drone Frogs 282 Version 2

Jakarta – UMG Idealab, perusahaan Venture Capital (VC) serta Venture Builder (VB) yang dikenal dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, mengirim lima startup asal Indonesia untuk memamerkan produknya di pameran teknologi Hannover Messe pada 20 sampai 24 April 2020 di Hannover, Jerman.

Lima startup ini adalah Frogs, Widya, Botika, MSMB, dan Arutala.

Selaku official country partner pameran Hannover Messe 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian turut menggandeng UMG Idealab. Kali ini, komitmen UMG idelab untuk memajukan bangsa melalui sentuhan teknologi 4.0 akan dipamerkan di Hannover Messe.

Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi, salah satu tujuan Indonesia menjadi official country partner di perhelatan ini adalah menarik minat kerja sama dalam bidang investasi, teknologi, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM).

Pada tahun 2019, pameran ini berhasil menarik pengunjung mencapai 215.000 orang dari 91 negara dengan diikuti lebih dari 6.500 exhibitors yang mewakili 73 negara, dan menghasilkan sekitar 5,6 juta kontrak bisnis.

Kiwi Aliwarga, Founder UMG Idealab mengatakan kehadiran UMG Idealab di Hannover Messe tahun ini akan menampilkan beberapa startup unggulan, di antaranya adalah Frogs, Widya, Botika, MSMB, dan Arutala.

“Tentunya kami sangat antusias mengingat ini adalah pameran teknologi 4.0 terbesar di dunia, juga berpotensi besar mendatangkan investor ke Indonesia yang akan menekan angka ketidakmerataan di Indonesia. Tentu saja, ini juga membuka peluang kami untuk melakukan partnership dengan negara lain untuk semakin memajukan industri teknologi digital Tanah Air,” kata Kiwi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Belum Dapat Izin, Setneg Minta Pemprov DKI Taat Aturan dan Setop Revitalisasi Monas

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, meminta agar Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas untuk sementara waktu. Perintah itu dikatakan Pratikno karena DKI belum memperoleh izin revitalisasi dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

“Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu,” ujar Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Pratikno menyebut perintah tersebut akan diberitahukan secara tertulis. Surat itu akan dikirim dalam waktu dekat.

“Ya kita surati ajalah. Secepatnya,” tuturnya.

Pratikno mengatakan Pemprov DKI sudah mengirimkan surat pemeberitahuan revitalisasi Monas. Namun, Pratikno meminta agar Pemprov DKI taat dengan aturan sebelum melakukan revitalisasi kawasan Medan Merdeka.

“Kami memang sudah menerima surat yang dikirim oleh Sekda DKI yang intinya memberitahukan pelaksanaan itu. Jadi secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi pengarah karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus kita taati,” katanya.

Pratikno mengatakan keputusan terkait revitalisasi itu akan diambil oleh Komisi Pengarah. Dia mengatakan Komisi Pengarah akan menggelar rapat dalam waktu dekat.

“Bagaimana nanti tanggapan Komisi Pengarah itu nanti akan dilakukan rapat penuh Komisi Pengarah,” jelas dia.

Adapun soal Komisi Pengarah itu sendiri, strukturnya diketuai oleh Mensesneg, sedangkan Gubernur menjadi sekretaris. Ini sesuai dengan Keppres Nomo 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah susunan keanggotaan Komisi Pengarah berdasarkan Keprres itu:

  1. Menteri Negara Sekretaris Negara: sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Pekerjaan Umum: sebagai Anggota;
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: sebagai anggota;
  4. Menteri Perhubungan: sebagai Anggota;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sebagai anggota;
  6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: sebagai Anggota;
  7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jawa Timur

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Jawa Timur di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020

Gresik – Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya,” ujar Presiden merinci asal penerima sertifikat.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” tuturnya.

Baca Selengkapnya