Connect with us

Genap Tiga Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Gagal Penuhi Janji Kampanyenya

Jakarta – Anies Baswedan genap tiga tahun mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.

“Kalau kita lihat dari kacamata RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Sangat mustahil Anies mampu mengejar target itu,” sebut Gembong kepada wartawan, Kamis (15/10/2020) malam.

Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350 ribu unit, penanganan banjir hingga rumah DP Rp 0.

“Kalau kita mencermati 3 tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian RPJMD. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga ibu kota 350 ribu unit, di tahun ke-3 ini belum mencapai 50 ribu. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasi DP Rp 0,” sebut Gembong.

Sementara itu Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyoroti janji kampanye Anies berupa rumah DP Rp 0, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang menurutnya hingga kini belum kunjung terealisasi.

“Memang faktanya masih ada beberapa yang belum terealisasikan, kayak ITF, pengelolaan sampah sama (rumah) DP Rp 0 kan belum jalan, belum ada kebentuk,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Baco berharap Anies mampu menyelesaikan seluruh janji kampanyenya. Menurutnya, Anies dapat dianggap sebagai pemimpin amanah apabila mampu menuntaskan janji kampanyenya.

“Tiga hal, satu urusan banjir tuntaskan, kedua pengelolaan sampah tuntaskan, ketiga DP Rp 0 itu. Itu saja, kalau itu bisa selesai maka Pak Anies bisa kita anggap pemimpin yang amanah memenuhi janji-janji politiknya untuk rakyat Jakarta,” imbuh Baco.

Fraksi Golkar juga meminta Anies memperbaiki komunikasi politiknya dengan legislatif.

“Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera. Itu yang paling penting,” sebut Baco.

Baco menganggap koordinasi Anies dengan DPRD DKI masih kurang. Dia juga menyebut Anies terkesan sebagai pemilik tunggal Jakarta karena sering membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan DPRD DKI.

“Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunker ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan,” ucapnya.

“Contoh lagi ya depan mata kita sampai sekarang urusan APBD 2021 juga belum masuk, wilayah lain sudah selesai, minimal sudah pertengahan jalan. Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik. Ya ini juga teguran juga buat pimpinan Dewan dan teguran kepada Pak Gubernur, jangan hanya mementingkan ego pribadi kedua pimpinan ini. Duduklah bareng-bareng mari kita atas nama negara, atas nama rakyat, kedua pejabat penyelenggara negara ini duduk bareng dan jalan bersama, segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga kan,” sambungnya.

Diketahui, Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 silam. Di Pilkada 2017, Anies memiliki 23 janji kampanye.

Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria pada April 2020.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tutup Dua Hari, Kompleks Gedung DPR Akan Disterilisasi Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gedung DPR RI akan ditutup selama dua hari ke depan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan penutupan dilakukan untuk sterilisasi demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Iya (kompleks DPR akan disterilisasi), Kamis-Jumat, 22 dan 23 Oktober,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Namun, Indra memastikan aktivitas pekerjaan DPR tetap akan dilakukan. Ia mengatakan semua gedung yang ada di kompleks DPR akan disterilisasi.

“Seluruh aktivitas akan dilakukan dengan cara work from home, karena akan dilakukan sterilisasi seluruh, termasuk gedung Setjen DPR. Ini untuk memastikan seluruh kawasan benar-benar steril sebelum masa sidang II dimulai pada tanggal 9 November,” papar Indra.

Penutupan gedung DPR tertuang dalam Surat Pengumuman Sekretariat Jenderal DPR RI tertanggal 21 Oktober 2020 yang diteken oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sterilisasi tidak hanya dilakukan di tempat tertutup.

“Surat ini benar, karena kita kemarin itu semi-lockdown, jadi kegiatan sangat-sangat terbatas. Tetapi besok, selama 2 hari, sesuai dengan surat, kita memang akan semprot, dikarenakan seluruh area akan diadakan semprot ulang. Tidak terkecuali, baik tempat terbuka maupun tertutup, untuk penyemprotan dalam rangka protokol COVID-19,” papar Dasco.

Untuk diketahui, setelah sejumlah anggota Dewan positif COVID-19, Sekretariat DPR memutuskan menutup atau me-lockdown gedung Nusantara I. Lockdown dilakukan sejak 12 Oktober hingga 8 November 2020.

“Karena berkaitan dengan sterilisasi ruang anggota Dewan, tentu yang akan kami lockdown mulai Senin (12/10) nanti adalah zonasi Nusantara I,” kata Sekretaris DPR RI Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Baca Selengkapnya