Gelar Sapa Aruh, Sultan HB X Berikan Semangat Bangkit Ekonomi kepada Warga Yogyakarta
Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) kembali menggelar sapa aruh dengan tema Mengadaptasi Perubahan, Menggugah Semangat Bangkit Ekonomi. Sultan juga memberikan semangat kepada warganya dengan jargon “kolaborasi atau mati”. Sapa aruh disampaikan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada hari ini, Selasa (16/2/2021).
Berikut isi sapa aruh yang disampaikan oleh Sultan HB X;
Konon kata orang bijak, mahkluk yang mampu mempertahankan hidup bukan yang terbesar, terkuat atau terkaya, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Jika semuanya berubah total, sistem baru menjelang tiba, apakah kita siap menyongsongnya?
Maka, ubahlah cara berpikir dan bertindak sejak sekarang juga! Kalau dulu, suntikan semangatnya “merdeka atau mati!”. Kini pilihannya juga tinggal dua: “kolaborasi atau mati” “collabs or collapse”.
Kalau kini, diberlakukan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), apakah kita cukup dengan bersungut-sungut lalu marah? Dalam kaitan ini, kita bisa belajar dari nelayan saat merespons gelombang besar.
Mereka pun tidak bisa melaut, tapi mengerti: “Untuk apa mengganggu pasang-surut air laut yang sedang mengantarkan oksigen untuk plankton di dasar laut?”.
Benar saja, saat badai reda, plankton tumbuh lebih subur, ikan-ikan berkembang biak. Lalu nelayan bisa kembali mendapatkan ikan dalam jumlah cukup.
Para nelayan tidak pernah menghujat gelombang dan badai, tetapi mereka mengetahui kapan saat terbaik untuk istirahat. Tetap “semangat tanpa sambat”.
Sama halnya petani. Membiarkan lahan istirahat untuk memulihkan diri. Mereka berpikir sederhana: “Bukankah ini saat terbaik untuk memperbaiki alat-alat yang rusak?” Yang masih baik dibuat lagi varian yang lebih baik.
Sikap-sikap rajin inilah yang mempertemukan kita pada produk-produk jenius. Produk-produk tidak sekali jadi yang terasah oleh mentalitas perajin yang ingin memperbaiki diri dan karyanya.
Beberapa bulan ini, wajah media kita penuh dengan berita tentang corona dan segala dampak yang menakutkan. Kecemasan mengintai separuh warga dunia. Sektor usaha yang paling merasakan dampaknya. Bagaimana cara menanggulanginya?
Ada baiknya kita bertanya: Adakah nelayan yang melawan gelombang dan badai, agar reda? Adakah petani yang membiarkan tanahnya terus dipaksa untuk menghasilkan? Jika ada, mereka pasti hanya melakukan hal yang sia-sia.
Meredakan gelombang hanyalah sebuah ilusi. Menanam di tanah yang tak punya waktu memulihkan diri untuk menghasilkan lebih banyak, hanyalah solusi jangka pendek tanpa memikirkan kesuburan tanah di kemudian hari.
Lalu, bagaimana dengan jagat bisnis, terutama UMKM? Seperti pelaku bisnis tradisional, setiap pelaku bisnis semestinya juga mengenal masa jeda. Bukan untuk tidak produktif, tetapi justru untuk lebih produktif dengan memperbaiki piranti-piranti bisnis.
Belajar dari mereka, saat datangnya wabah corona inilah momentum terbaik bagi para pelaku bisnis untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kemampuan SDM dan juga menajamkan wawasan bisnis.
Di mana pemerintah wajib memberikan insentif dan stimulus ekonomi sebagai modal survival untuk gumrégah-bangkit. Dalam hal ini, saya menyediakan ruang dialog untuk mencari solusi terbaik.”
Harus kita pahami, Covid-19 ini bukanlah sekadar mampir. Selesainya pun tidak bisa kita prediksi. Bukankah Depresi tahun 1929 berlangsung selama 6 tahunan?
Karena itu, tidak bisa lain, hadapi dan terima kenyataan. Bisnis harus mencari model atau rekayasa baru yang berbiaya murah dan terima pembayaran cepat. Tentu ini tidaklah mudah seperti halnya membalik telapak tangan.
Hidup memang tak selamanya berjalan mulus. Karena itu, hilangkanlah ke-AKU-an. Sebab butuh batu kerikil agar kita berhati-hati; butuh semak berduri agar kita waspada; butuh masalah agar kita punya kekuatan; butuh pengorbanan agar kita tahu cara bekerja keras; butuh melihat orang lain agar kita tahu, tak sendiri.
Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apa pun penghasilan kita, pasti akan cukup, bila digunakan untuk kebutuhan hidup.
Sebesar apa pun penghasilan kita, pasti akan kurang, bila digunakan untuk gaya hidup dan memenuhi kepuasan hati.
Janganlah selesaikan masalah dengan mengeluh atau marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, bekal optimisme. Teruslah melangkah walau banyak rintangan, dan jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.
Dan, tak kalah penting, kita mendamba petunjuk-Nya, agar punya harapan tentang arah masa depan.
Berdiam di rumah bagaikan madrasah, tempat kita belajar hidup dan berkreasi untuk menimba kehidupan yang lebih baik dalam situasi berbeda, keadaan baru dengan segala kesahajaannya.
Maka, hidupkanlah birokrasi yang melayani, akademisi yang inovatif, serta masyarakat yang peduli, melindungi dan berbagi.
Ya Allah, jauhkanlah itu semua dari sekadar utopia. Dekatkanlah menjadi realita. Semoga keberkahan dan kebahagiaan berada di sekitar kita.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
