Gelar Puncak Kemah Budaya Kaum Muda 2021, Kemendikbudristek: Jadi Hub Anak Muda Pencipta Inovasi dan Budaya
Jakarta – Puncak acara Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) 2021 yang diselengarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi dibuka di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada 29 November 2021. Puncak acara KBKM ini diselengarakan selama 5 hari mulai 29 November 2021 hingga 3 Desember 2021.
KBKM ini, merupakan jawaban kaum muda atas tantangan kebudayaan di daerahnya dengan menciptakan inovasi teknologi.
Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek, Judi Wahjudin, menjelaskan KBKM 2021 menjadi suatu forum inkubator untuk melahirkan produk inovasi kebudayaan dari anak muda Indonesia. Mereka saling bertukar pikiran dan mengembangkan ide-ide dalam mengolah kekayaan budaya melalui interaksi dengan perkembangan teknologi.
“Tujuannya adalah untuk menyemai benih-benih inisiatif baru yang dapat memecahkan tantangan nyata di sekitar melalui jalan kebudayaan dan teknologi. Dalam arti itu, KBKM adalah semacam hackathon, suatu pekan retas tempat berkumpulnya pencipta inovasi,” kata Judi Wahjudin, seperti dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Ia menjelaskan, KBKM 2021 menjadi perhelatan kemah budaya ketiga yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Lewat KBKM, kata dia, kementerian berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam memberdayakan segala potensi budaya yang dimiliki bangsa ini, sehingga menjadi negara adidaya budaya seperti yang dicita-citakan.
“Kami yakin pada potensi yang terkandung dalam hasil karya anak-anak muda dan turut mengupayakan agar hasil karya itu diadopsi oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Sehingga dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih besar. Dengan cara itu, kita turut mengawal terlaksananya cita-cita bangsa kita untuk maju dengan daya kekuatan sendiri,” katanya.
KBKM tahun ini memiliki keunikan dari tahun sebelumnya. Keunikan itu terletak pada fokusnya mengolah potensi dan memecahkan persoalan pada tingkat desa. Jadi para peserta fokus dengan desa tempat tinggalnya karena banyak inspirasi budaya yang selama ini belum tergali lewat berbagai pendekatan teknologi modern.
Dengan begitu, fokus pada lingkup pedesaan juga mendorong para peserta untuk merumuskan solusinya dalam wujud yang lebih konkret dan kontekstual. Dengan begitu, semakin dimungkinkan kemunculan aneka solusi yang berlandaskan pada kenyataan di lapangan.
“Ini membedakannya dari KBKM tahun-tahun sebelumnya yang cenderung umum dalam orientasi kewilayahannya, ” jelasnya.
Ia menambahkan, tahun ini ada 2856 orang yang tergabung dalam 774 tim mengajukan ide dan gagasan. Setelah melalui tahap inkubasi dan pematangan karya yang didampingi oleh mentor profesional di tahap regional, sebanyak 21 tim berhasil lolos ke tahap Nasional, terdapat juga tim yang seluruh anggotanya adalah penyandang disabilitas Tuli, bentuk komitmen KBKM untuk membentuk ekosisten budaya yang inklusif.
“Mereka terdiri dari 10 produk aplikasi dan 11 produk purwarupa fisik,” pungkasnya.
Puncak acara KBKM ini, para peserta dari 11 regional juga akan mengikuti berbagai seminar dan pembekalan dari sejumlah narasumber, antara lain COO HANGRY, Andreas Rhesa, Saskia Aulia dan Kiki Latief.
Pada 3 Desember 2021, produk karya peserta nasional akan dipamerkan di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbudristek, Jakarta. Produk ini terbuka bagi siapapun untuk kemitraan dalam pengembangan secara subtansi, produk maupun bisnis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
