Connect with us

“Gawe” Besar Selesai, Pemerintah Tindaklanjuti Hasil KTT G20 Secara Detail

Menlu Retno Marsudi mengabadikan momen sebelum Ratas mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTT G20, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (28/11/2022) siang. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Pemerintah telah berhasil menjalankan amanat presidensi G20 yang ditutup dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022 lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada gelaran tersebut secara detail.

Hal tersebut sampaikan Menlu dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTT G20 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022) siang.

“Gawe besarnya selesai tetapi kita perlu tindaklanjuti secara detail, termasuk kerja sama-kerja sama yang sifatnya dalam konteks pemulihan ekonomi global yang inklusif dan dari Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Menlu.

Retno mengungkapkan, setiap selesai menyelenggarakan perhelatan, Presiden Jokowi selalu meminta jajarannya untuk menindaklanjuti hasil dari gelaran tersebut.

“Ini betul-betul gaya Bapak Presiden bahwa setelah semua perhelatan selesai, maka selalu kami-kami ditagih dengan tindak lanjutnya,” ujarnya.

Untuk mengawal tindaklanjut tersebut, imbuh Menlu, Presiden telah menunjuk penanggungjawab baik untuk investasi, politik, maupun noninvestasi dan nonpolitik atau kerja sama yang sifatnya lebih luas.

“Bapak Presiden mengatakan bahwa khusus untuk investasi nanti yang akan mem-follow up, yang menjadi contact person utamanya adalah Pak Menkomar [Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi], kemudian untuk urusan yang politik adalah Menteri Luar Negeri, di luar politik dan investasi adalah Pak Menko Ekonomi. Tentunya, sekali lagi seperti pada saat kita melakukan gawe G20, ini akan menjadi kerja keroyokan bareng-bareng untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyinggung keberhasilan Presidensi G20 Indonesia untuk mengesahkan kesepakatan para pemimpin G20 yang tertuang dalam G20 Bali Leader’s Declaration. Retno menilai, capaian tersebut merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

“Di situ pula kita menunjukkan kepemimpinan kita bahwa di tengah perbedaan yang tidak saja tajam tetapi juga lebar dan dalam kita dapat menjembatani perbedaan-perbedaan ini, sehingga perbedaan masih ada, tetapi kita dapat mengumpulkan komitmen kerja sama dari negara-negara G20 yang tertuang di dalam deklarasi yang 52 paragraf tersebut,” tandasnya.

Dalam deklarasi tersebut, imbuh Menlu, terdapat juga Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery (Annex 2 Deklarasi Bali) yang memuat daftar kerja sama multilateral negara-negara G20. Daftar tersebut berisi 226 proyek kerja sama multilateral. Sebanyak 226 proyek tersebut ditambah 140 proyek kerja sama bilateral merupakan capaian konkret atau concrete deliverables dari Presidensi G20 Indonesia.

“Kita mencoba menyinergikannya dengan kerja sama yang sifatnya bilateral dengan Indonesia, yang kita sebut Basket 2. Jadi, Basket 1 itu yang G20, pure G20, yang kedua adalah Basket 2, yaitu yang Indonesia lakukan dengan negara-negara di dalam G20 yang jumlah proyeknya ada 140 proyek dengan nilai sekitar 71,49 miliar Dolar AS,” pungkas Retno.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim

Oleh

Fakta News
Ketua GaMan Indonesia Awaluddin Matondang

Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.

Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.

Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely

Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.

“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.

Baca Selengkapnya

BERITA

Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal

Oleh

Fakta News
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.

“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).

Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.

Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.

“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta  agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi

Oleh

Fakta News
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat mengikuti rapat di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.

“Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu adalah transformasi dan kolaborasi, enggak mungkin BNPT itu jalan sendiri, nggak mungkin BNN itu jalan sendiri,” papar nasir di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, transformasi tugas, fungsi penting dilakukan dan kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak, dengan para pemangku kepentingan. “Jadi kolaborasi itu kan bagaimana kita bisa berbagi informasi, saling menyetujui, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi kita ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Nasir.

Dia pun memberikan contoh, misalnya BNN dalam setahun di Aceh ada tiga bandar sabu kabur dari lapas. Menurutnya para institusi penegak hukum belum bisa mewujudkan kolaborasi, sehingga kemudian bandar sabu ini dengan leluasa bisa lari.

“Kita sudah menangkap ya sudah enggak ada urusan lagi, jadi ya itu tidak ada satu kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Bayangkan dalam setahun tiga bandar sabu itu keluar, yang terakhir di lapas ini. Sudah capek ya menangkap ya tiba-tiba dia kabur lenggang kangkung entah ke mana kira-kira begitu,” ungkap Nasir.

Terkait dengan BNPT, Nasir menyarankan agar melakukan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga Anggota DPR RI. Dalam melakukan kegiatan antisipasi dan pemberantasan terorisme bisa melibatkan tokoh setempat.

“Saya pikir pendekatan lainnya adalah soal pendekatan kultural, BNPT ya kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat, bagaimana kemudian kita BNPT bisa mendekati pendekatan ini,” jelas Nasir.

Baca Selengkapnya