“Gawe” Besar Selesai, Pemerintah Tindaklanjuti Hasil KTT G20 Secara Detail
Jakarta – Pemerintah telah berhasil menjalankan amanat presidensi G20 yang ditutup dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022 lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, pemerintah akan menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada gelaran tersebut secara detail.
Hal tersebut sampaikan Menlu dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTT G20 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022) siang.
“Gawe besarnya selesai tetapi kita perlu tindaklanjuti secara detail, termasuk kerja sama-kerja sama yang sifatnya dalam konteks pemulihan ekonomi global yang inklusif dan dari Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Menlu.
Retno mengungkapkan, setiap selesai menyelenggarakan perhelatan, Presiden Jokowi selalu meminta jajarannya untuk menindaklanjuti hasil dari gelaran tersebut.
“Ini betul-betul gaya Bapak Presiden bahwa setelah semua perhelatan selesai, maka selalu kami-kami ditagih dengan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Untuk mengawal tindaklanjut tersebut, imbuh Menlu, Presiden telah menunjuk penanggungjawab baik untuk investasi, politik, maupun noninvestasi dan nonpolitik atau kerja sama yang sifatnya lebih luas.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa khusus untuk investasi nanti yang akan mem-follow up, yang menjadi contact person utamanya adalah Pak Menkomar [Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi], kemudian untuk urusan yang politik adalah Menteri Luar Negeri, di luar politik dan investasi adalah Pak Menko Ekonomi. Tentunya, sekali lagi seperti pada saat kita melakukan gawe G20, ini akan menjadi kerja keroyokan bareng-bareng untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Retno juga menyinggung keberhasilan Presidensi G20 Indonesia untuk mengesahkan kesepakatan para pemimpin G20 yang tertuang dalam G20 Bali Leader’s Declaration. Retno menilai, capaian tersebut merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
“Di situ pula kita menunjukkan kepemimpinan kita bahwa di tengah perbedaan yang tidak saja tajam tetapi juga lebar dan dalam kita dapat menjembatani perbedaan-perbedaan ini, sehingga perbedaan masih ada, tetapi kita dapat mengumpulkan komitmen kerja sama dari negara-negara G20 yang tertuang di dalam deklarasi yang 52 paragraf tersebut,” tandasnya.
Dalam deklarasi tersebut, imbuh Menlu, terdapat juga Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery (Annex 2 Deklarasi Bali) yang memuat daftar kerja sama multilateral negara-negara G20. Daftar tersebut berisi 226 proyek kerja sama multilateral. Sebanyak 226 proyek tersebut ditambah 140 proyek kerja sama bilateral merupakan capaian konkret atau concrete deliverables dari Presidensi G20 Indonesia.
“Kita mencoba menyinergikannya dengan kerja sama yang sifatnya bilateral dengan Indonesia, yang kita sebut Basket 2. Jadi, Basket 1 itu yang G20, pure G20, yang kedua adalah Basket 2, yaitu yang Indonesia lakukan dengan negara-negara di dalam G20 yang jumlah proyeknya ada 140 proyek dengan nilai sekitar 71,49 miliar Dolar AS,” pungkas Retno.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
