Connect with us

Gara-gara Ikut Menyebarkan Hoax, Perwira di Kodam VI Mulawarwan Dicopot Jabatannya

Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Sonhadji (kiri) saat menggelar jumpa pers soal pencopotan Wakapendam.(foto : korankaltim.com)

Balikpapan – Terbukti menyampaikan sejumlah berita yang diduga tak terverifikasi di situs resmi Kodam VI Mulawarman Kalimantan Timur, Panglima Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Sonhadji mencopot jabatan Wakil Kepala Penerangan Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain.

Dalam pemeriksaan internal, terungkap sejumlah berita yang sempat tertayang di laman resmi Kodam VI Mulawarman, www.kodam-mulawarman.mil.id, ternyata disadur dari info yang beredar di media sosial.

“Berita-berita tersebut, bukan ditulis oleh personel dari Kodam VI/Mlw, tapi copas (copy paste) berita-berita dari Medsos (whatsapp),” tulis siaran pers Kodam VI MUlawarman dikutip dari laman resminya, Sabtu (30/9/2017).

Diketahui, terdapat tiga berita yang tak terverifikasi kebenarannya atau diduga hoaks dan terlanjur membuat heboh publik. Berita yang kini telah dicabut tersebut yakni; Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutar kembali Film Penghianatan G30.S/PKI, lalu kedua, Intelijen TNI valid inilah video bukti Polisi memiliki senjata anti tank yang dituduhkan Panglima TNI, dan yang ketiga yakni, Siapa yang mencatut nama Presiden ingin mendatangkan senjata 5000 pucuk ???.

“Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw mengakui perbuatannya bersalah, kurang mengawasi dan mengendalikan anggotanya, serta kurang memahami tentang SOP (standard operational procedure) berita yang tidak boleh atau dilarang dimasukkan ke website Kodam VI/Mlw,” tulis siaran pers tersebut.

Sharing Berita yang Salah
Sebelumnya, dari pemeriksaan internal yang dilakukan Kodam VI Mulawarman, hasilnya sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 19.22 Wita, anggota Pendam VI/Mlw menerima WA dari Sosmed dengan judul berita kontroversi yang direkayasa by Zeng Wei Jian : InstruksiPanglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memutar kembali film Penghianatan G30S/PKI, Intelijen TNI Valid : inilah Video : inilah Video bukti Polisi memiliki senjata anti Tank yang dituduhkan Panglima TNI, Copas dari teman anggota Pendam VI/Mlw : siapa yang mencatut nama Presiden ingin datangkan senjata 5000 pucuk dan Jenderal terbaik untuk umat Muslim Indonesia dan bangsa ini.

Berita yang bersumber dari medsos di website Kodam VI/Mlw.

15067522265621512313142

Sharing keliru hanya copy paste dari medsos

2. Setelah membaca Medsos yang diterima, anggota Pendam VI/Mlw berinisiatif untuk memasukkan berita-berita tersebut ke dalam website Kodam VI/Mlw dengan maksud untuk sharing berita. Tindakan tersebut tanpa lapor atau minta persetujuan dari pimpinan, sehingga pada tanggal 26 September 2017 pukul 21.45 Wita, dibeberapa berita yang didapat dari Medsos (WA) terdapat 3 judul berita yang dimasukkan ke website Kodam VI/Mlw yaitu :

Berita yang bersumber dari medsos di website kodam vi/mlw
Saat itu Pangdam VI/Mlw beserta sebagian besar para Asisten dan Kabalakdam VI/Mlw berada di Tarakan dalam rangka pembukaan Latma Kekar Malindo tanggal 27 September 2017.

3. Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2017 pukul 07.25 Wita, Pangdam VI/Mlw setelah membaca website Kodam VI/Mlw dan melihat berita yang termuat dalam website tersebut, langsung memanggil Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw.

4. Saat ditegur Pangdam VI/Mlw, Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw mengaku bersalah karena kurang melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam memasukkan berita-berita ke dalam website Kodam VI/Mlw.

5. Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw mengakui perbuatannya bersalah karena melakukan Copas berita-berita dari Medsos (WA), kurang mengawasi dan mengendalikan anggotanya (Pendam VI/Mlw) serta kurang memahami tentang SOP berita yang tidak boleh/dilarang dimasukkan ke website Kodam VI/Mlw.

6. Langkah yang diambil Pangdam VI/Mlw :

a. Memerintahkan Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw untuk segera menghapus berita-berita yang telah dimasukkan ke website tersebut yang berasal dari Medsos.

b. Memerintahkan Asintel Kasdam VI/Mlw untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw dan anggota Pendam VI/Mlw yang terlibat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

c. Memberikan sanksi atas kesalahannya terhadap Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw berupa pencopotan dari jabatan Wakapendam VI/Mlw.

d. Mengadakan Press Realese beserta Kapolda Kaltim yang diwakili oleh Wakapolda untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

7. Kesimpulan.
a. Bahwa berita-berita yang termuat dalam website Kodam VI/Mlw tentang :

1) Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutar kembali Film Penghianatan G30.S/PKI.

2) Intelijen TNI valid inilah video bukti Polisi memiliki senjata anti tank yang dituduhkan Panglima TNI.

3) Siapa yang mencatut nama Presiden ingin mendatangkan senjata 5000 pucuk ???.

Itu semuanya, adalah bersumber dari Medsos (WA).

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya