Ganjar Terus Dorong Desa Gerakkan Lumbung Pangan dan Manfaatkan Pekarangan
Sukoharjo – Gerakan lumbung pangan desa terus digerakkan di Jawa Tengah, termasuk lumbung sayur. Melalui lumbung pangan, diharapkan dapat menyiapkan ketahanan pangan warga.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, salah satu contoh gerakan lumbung pangan yang digerakkan adalah lumbung sayur Pondok Makmur di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lumbung sayur itu merupakan wujud pemanfaatan dana desa untuk menyiapkan ketahanan pangan dan pangan alternatif.
“Lumbung pangan sekarang coba kita gerakkan, jadi kekuatan ibu-ibu ini luar biasa. Kades memfasilitasi, dana desa bisa digunakan tetapi di seluruh pekarangan kita minta untuk dioptimalkan lagi, agar mereka bisa menanam,” kata Ganjar, seusai berkeliling melihat greenhouse lumbung sayur Pondok Makmur, dan berdialog dengan warga di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Senin (31/10/2022).
Ditambakan, praktik memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan atau kebutuhan pokok juga mulai dilakukan di Desa Pondok. Mereka menggunakan media tanam berupa polibag dan hidroponik untuk menanam.
“Tadi saya senang mendapatkan cerita dari ibu-ibu, lahan yang sempit di rumahnya ditanami menggunakan media polibag dan hidroponik. Teknologinya biar didampingi oleh dinas. Saya kira di Sukoharjo mulai berjalan cukup bagus,” kata Ganjar.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa (Pemdes) dalam menjaga ketahanan pangan di desa ini diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Dalam keputusan itu Pemdes didorong mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk program ketahanan pangan.
Terkait hal itu, Pemdes Pondok merealisasikannya dalam bentuk greenhouse yang dibangun dengan anggaran desa tahun 2022 senilai Rp166.252.400. Di dalamnya ditanami aneka tanaman sayur seperti cabai, tomat, terong, kacang panjang, pare, dan lainnya.
“Nah ini dari desanya membuat greenhouse, ini sudah latihan tinggal nanti kualitasnya kita perbaiki agar nanti kita pangannya tahan, dan pangan alternatif untuk mendampingi bahan pokok seperti beras kita siap. Kita ada porang, singkong, ketela, lalu tadi ada sukun. Sebenarnya banyak sekali,” kata Ganjar.
Adapun hasil panen perdana di lahan itu, imbuh gubernur, tidak dijual tetapi dibagikan kepada warga secara gratis. Baru pada panen berikutnya hasilnya sebagian dijual untuk kemudian digunakan operasional dan kas desa.
Melihat praktik itu, Ganjar sangat yakin jika program ketahanan pangan desa melalui lumbung pangan itu dilakukan di seluruh Jawa Tengah, maka kondisi pangan akan terjaga. Misalnya, cabai yang kemarin harganya sempat tinggi dan memicu inflasi, sekarang bisa ditanam sendiri.
“Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sebenarnya bisa direncanakan dan pemerintah bisa membantu kok benihnya. Tinggal pendampingan, mereka punya talenta atau keterampilan untuk bisa merawat dan menanam sendiri. Itu cita-cita yang ada sehingga dari sisi daya tahan kita akan sangat kuat,” katanya.
Meskipun sudah berjalan cukup baik, Ganjar masih melihat ada beberapa kekurangan dari greenhouse yang ada di Desa Pondok itu. Sebab bangunan masih kurang bagus dan banyak yang terbuka sehingga ancaman serangga dan penyakit tanaman masih ditemukan.
“Ini tinggal ditingkatkan. Kalau sudah greenhouse ya yang tertutup semua, yangaauk juga dibatasi. Kalau tidak ya sama saja, tadi saya lihat ada tanaman yang diserang penyakit. Untuk pupuknya ini sudah bagus karena pakai organik dan pupuk kandang,” pesannya kepada warga Desa Pondok.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
