Ganjar Terus Dorong Desa Gerakkan Lumbung Pangan dan Manfaatkan Pekarangan
Sukoharjo – Gerakan lumbung pangan desa terus digerakkan di Jawa Tengah, termasuk lumbung sayur. Melalui lumbung pangan, diharapkan dapat menyiapkan ketahanan pangan warga.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, salah satu contoh gerakan lumbung pangan yang digerakkan adalah lumbung sayur Pondok Makmur di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lumbung sayur itu merupakan wujud pemanfaatan dana desa untuk menyiapkan ketahanan pangan dan pangan alternatif.
“Lumbung pangan sekarang coba kita gerakkan, jadi kekuatan ibu-ibu ini luar biasa. Kades memfasilitasi, dana desa bisa digunakan tetapi di seluruh pekarangan kita minta untuk dioptimalkan lagi, agar mereka bisa menanam,” kata Ganjar, seusai berkeliling melihat greenhouse lumbung sayur Pondok Makmur, dan berdialog dengan warga di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Senin (31/10/2022).
Ditambakan, praktik memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan atau kebutuhan pokok juga mulai dilakukan di Desa Pondok. Mereka menggunakan media tanam berupa polibag dan hidroponik untuk menanam.
“Tadi saya senang mendapatkan cerita dari ibu-ibu, lahan yang sempit di rumahnya ditanami menggunakan media polibag dan hidroponik. Teknologinya biar didampingi oleh dinas. Saya kira di Sukoharjo mulai berjalan cukup bagus,” kata Ganjar.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa (Pemdes) dalam menjaga ketahanan pangan di desa ini diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Dalam keputusan itu Pemdes didorong mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk program ketahanan pangan.
Terkait hal itu, Pemdes Pondok merealisasikannya dalam bentuk greenhouse yang dibangun dengan anggaran desa tahun 2022 senilai Rp166.252.400. Di dalamnya ditanami aneka tanaman sayur seperti cabai, tomat, terong, kacang panjang, pare, dan lainnya.
“Nah ini dari desanya membuat greenhouse, ini sudah latihan tinggal nanti kualitasnya kita perbaiki agar nanti kita pangannya tahan, dan pangan alternatif untuk mendampingi bahan pokok seperti beras kita siap. Kita ada porang, singkong, ketela, lalu tadi ada sukun. Sebenarnya banyak sekali,” kata Ganjar.
Adapun hasil panen perdana di lahan itu, imbuh gubernur, tidak dijual tetapi dibagikan kepada warga secara gratis. Baru pada panen berikutnya hasilnya sebagian dijual untuk kemudian digunakan operasional dan kas desa.
Melihat praktik itu, Ganjar sangat yakin jika program ketahanan pangan desa melalui lumbung pangan itu dilakukan di seluruh Jawa Tengah, maka kondisi pangan akan terjaga. Misalnya, cabai yang kemarin harganya sempat tinggi dan memicu inflasi, sekarang bisa ditanam sendiri.
“Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sebenarnya bisa direncanakan dan pemerintah bisa membantu kok benihnya. Tinggal pendampingan, mereka punya talenta atau keterampilan untuk bisa merawat dan menanam sendiri. Itu cita-cita yang ada sehingga dari sisi daya tahan kita akan sangat kuat,” katanya.
Meskipun sudah berjalan cukup baik, Ganjar masih melihat ada beberapa kekurangan dari greenhouse yang ada di Desa Pondok itu. Sebab bangunan masih kurang bagus dan banyak yang terbuka sehingga ancaman serangga dan penyakit tanaman masih ditemukan.
“Ini tinggal ditingkatkan. Kalau sudah greenhouse ya yang tertutup semua, yangaauk juga dibatasi. Kalau tidak ya sama saja, tadi saya lihat ada tanaman yang diserang penyakit. Untuk pupuknya ini sudah bagus karena pakai organik dan pupuk kandang,” pesannya kepada warga Desa Pondok.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
