Ganjar: Terus Diintervensi, Grafik Kemiskinan Ekstrem Jateng Turun
Jakarta – Progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah menunjukkan grafik yang terus menurun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah pada 2024 sesuai target Presiden RI Joko Widodo, yakni nol persen atau mendekati nol.
“Maka hari ini kita rapatkan, bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya,” kata Ganjar, seusai memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).
Ganjar menjelaskan, berdasarkan grafik intervensi PKE per 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, progresnya bagus. Dari data itu, diketahui stunting dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen. Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.
“Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem,” jelasnya.
Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem. Sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi. Sisanya, masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.
“Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari dan tadi nemu banyak daerah, yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu nggak ada sekolahnya. Maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan kalau nggak ya jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong,” kata Ganjar.
Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi PKE terdapat pada klaster tidak bekerja. Ada sekitar 23.589 orang yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja. Sisanya, sekitar 40.089 orang masih masuk dalam daftar intervensi, dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.
“Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu, untuk bisa bekerja di perusahaan,” ujarnya.
Ditambahkan, progres intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga terus menurun angkanya. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.
“Jamban juga bagus ini, turun terus angkanya. Sumber air ini agak kesulitan di beberapa daerah remote. Maka tadi di daerah ada yang bilang mencari ‘dukun air’. Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa,” beber Ganjar.
Sementara, terangnya, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah RTLH dan listrik yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot untuk RTLH. Selama ini gotong royong yang dilakukan menunjukkan grafik penurunan yang bagus.
Ganjar memaparkan, untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga, dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi. Untuk klaster ini, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.
“Terakhir tertinggi itu listrik ternyata. Listrik itu urusannya dengan PLN, maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS, dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, yuk kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya, yang penting di tempat itu ada,” katanya.
Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan.
“Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi mesti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar,” ungkapnya.
Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun di Pemkab. Yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.
Ia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa, untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sudah saya sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix,” pungkas Ganjar.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
