Ganjar: Terus Diintervensi, Grafik Kemiskinan Ekstrem Jateng Turun
Jakarta – Progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah menunjukkan grafik yang terus menurun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah pada 2024 sesuai target Presiden RI Joko Widodo, yakni nol persen atau mendekati nol.
“Maka hari ini kita rapatkan, bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya,” kata Ganjar, seusai memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).
Ganjar menjelaskan, berdasarkan grafik intervensi PKE per 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, progresnya bagus. Dari data itu, diketahui stunting dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen. Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.
“Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem,” jelasnya.
Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem. Sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi. Sisanya, masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.
“Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari dan tadi nemu banyak daerah, yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu nggak ada sekolahnya. Maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan kalau nggak ya jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong,” kata Ganjar.
Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi PKE terdapat pada klaster tidak bekerja. Ada sekitar 23.589 orang yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja. Sisanya, sekitar 40.089 orang masih masuk dalam daftar intervensi, dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.
“Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu, untuk bisa bekerja di perusahaan,” ujarnya.
Ditambahkan, progres intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga terus menurun angkanya. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.
“Jamban juga bagus ini, turun terus angkanya. Sumber air ini agak kesulitan di beberapa daerah remote. Maka tadi di daerah ada yang bilang mencari ‘dukun air’. Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa,” beber Ganjar.
Sementara, terangnya, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah RTLH dan listrik yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot untuk RTLH. Selama ini gotong royong yang dilakukan menunjukkan grafik penurunan yang bagus.
Ganjar memaparkan, untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga, dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi. Untuk klaster ini, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.
“Terakhir tertinggi itu listrik ternyata. Listrik itu urusannya dengan PLN, maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS, dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, yuk kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya, yang penting di tempat itu ada,” katanya.
Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan.
“Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi mesti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar,” ungkapnya.
Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun di Pemkab. Yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.
Ia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa, untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sudah saya sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix,” pungkas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
