Ganjar Temui Mantan Pengawal Jenderal Ahmad Yani
Semarang – Ingatan Kapten Sanjoto akan kisah-kisah heroik saat melawan penjajahan Belanda dan Jepang masih tajam meski usianya telah memasuki 90 tahun. Kakek yang sudah memikul senjata melawan penjajah sejak usia 12 tahun itu nampak lancar saat menceritakan kisahnya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar menyempatkan untuk bertamu di rumah Kapten Sanjoto usai sepedaan keliling Kota Semarang, Rabu (19/8/2020). Kepada Ganjar, Kapten Sanjoto dengan bangga memperlihatkan foto-foto masa mudanya. Termasuk saat bertugas mengawal Presiden Soekarno hingga Jenderal Ahmad Yani.
“Saya juga pernah ditugaskan untuk mengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman, saat itu ditandu untuk menyeberang jalan poros Wonogiri-Ponorogo. Itu di jalan banyak tentara Belanda, sampai aman hingga Jenderal Besar Soedirman bertemu Bung Karno,” cerita Kapten Sanjoto.
Namun, di balik kisah heroik seorang Kapten Sanjoto, ada kisah pilu yang dirasakan. Selama bertahun-tahun, Ia tinggal di sebuah rumah, di Jalan Belimbing Peterongan Kota Semarang. Status kepemilikan rumah yang ditempati Kapten Sanjoto bersama keluarga itu belum jelas. Ia sempat mengurus hak atas rumah itu sejak 2004, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Saya hanya ingin, rumah ini menjadi tempat berlindung saya menikmati masa tua bersama keluarga,” terangnya.
Rumah tersebut menurut Kapten Sanjoto, dulunya adalah tempat persinggahan petinggi PKI, DN Aidit. Ketika mendapat perintah untuk melakukan penggrebekan di rumah itu, Ia tidak menemukan DN Aidit. Kondisi rumah saat itu rusak parah, dan ada peta di dinding yang ditujukan bagi pengikut Aidit untuk kabur.
“Setelah itu, saya kan tinggal di hotel. Karena saya Perwira, jadi tinggal di hotel. Komandan saya kemudian memberikan rumah itu kepada saya. Rumahnya rusak parah, kemudian saya dandani (renovasi) dan tempati sejak tahun 1969,” jelasnya.
Rumah yang ditempati Kapten Sanjoto itu jauh dari kata layak. Meski sudah ditembok, namun sering bocor saat hujan. Beberapa bagian atap juga sudah ambrol dan tembok retak-retak. Ganjar pun langsung bergerak cepat. Melihat ada Lurah dan Camat yang hadir di kediaman Kapten Sanjoto, Ia langsung memerintahkan untuk membantu mengurusnya.
“Beliau termasuk orang hebat, masih sehat dan sampai hari ini bisa menceritakan kisah perjuangannya saat gerilya melawan penjajah. Beliau juga menjadi pengawal Jenderal Besar Soedirman, pindah ke Tegal bersama Jenderal Ahmad Yani dan pernah mengawal Bung Karno. Kalau kita ingin mendengarkan cerita sejarah yang dilakukan pelaku, beliau ini veteran yang langka saat ini,” kata Ganjar.
Namun saat ini, hal yang paling penting adalah membantu kehidupan Kapten Sanjoto. Rumah yang ditempatinya saat ini, yang merupakan tempat persinggahan DN Aidit di Semarang, tidak jelas statusnya.
“Dan rumah ini ditempati beliau, yang statusnya juga hanya memakai. Ada rencana dan kabar baik akan dihibahkan, maka saya minta tolong Lurah dan Camat untuk mengecek asetnya. Kalau memang punya Pemkot Semarang, maka bisa diberikan sesuai yang beliau pernah dengar. Nanti saya akan bantu mendapatkannya,” kata Ganjar.
Ganjar juga akan membantu memperbaiki kondisi rumah yang sudah bocor. Bersama semua pihak termasuk TNI, Ganjar meminta semuanya ikut peduli.
“Saya rasa, setidaknya beginilah cara kita menghormati sesepuh-sesepuh kita. Dalam usia 75 tahun Indonesia merdeka, saya rasa ini waktu yang tepat,” tegasnya.
Ganjar juga begitu terkesan dengan sikap Kapten Sanjoto. Meski hidup pas-pasan, namun dia tidak pernah mengeluh. Gaji yang diterima dari negara sebagai veteran, juga tidak dipermasalahkan.
“Saya terharu, beliau sama sekali tidak mengeluh, tidak merasa kekurangan dan selalu menerima dengan ikhlas. Tidak ada keluar kata-kata, saya sudah berjuang kok hidupnya begini. Tapi, sebagai generasi berikutnya termasuk pemerintah saat ini, harus ikut perhatian. Kisah perjuangan dan integritas yang ditunjukkan beliau sungguh-sungguh berkesan bagi generasi muda saat ini,” tutupnya.
Sementara itu, istri Kapten Sanjoto, Sudarsih mengatakan sangat gembira dengan tindakan cepat Ganjar. Ia yakin, Ganjar mampu mewujudkan keinginan keluarganya untuk bisa mendapatkan hak atas rumah yang ditempati.
“Kalau cita-cita bapak itu, bisa memiliki rumah ini sebelum meninggal. Saya yakin pak Ganjar bisa membantu. Dan saya terimakasih pak Ganjar peduli dengan nasih kami,” ucapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
