Ganjar Telah Ciptakan Inklusivitas di Jateng, Komunitas Difabel Sampaikan Salam Perpisahan dan Terima Kasih
Jakarta – Puluhan difabel yang tergabung dalam Komunitas Sahabat Difabel Semarang, menyambangi kediaman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (2/9/2023). Mereka memberikan persembahan terakhir dan salam perpisahan, sebelum Ganjar purnatugas sebagai gubernur, sekaligus berterima kasih karena telah menciptakan inklusivitas di Jawa Tengah.
“Hari ini kami menghadiri perpisahan bersama Pak Ganjar, karena selama sepuluh tahun ini kami memang bermitra dengan Pemprov Jawa Tengah. Kami terus bekerja sama dengan Pak Ganjar, dan hari ini tentunya selain berterima kasih juga menyampaikan harapan-harapan kami bagaimana untuk Indonesia ke depannya,” kata pendiri Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel Semarang, Noviana Dibyantari.
Noviana menjelaskan, selama ini Ganjar Pranowo selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman difabel, dalam perencanaan dan penetapan kebijakan di Jawa Tengah. Ganjar memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam Musrenbang, baik tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, hingga provinsi.
“Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan penetapan kebijakan, kami juga dilibatkan di sana. Sudah mulai terlihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu konsepnya bukan charity concept, tetapi sudah hak asasi manusia. Jadi kesetaraan dan inklusivitas itu selalu didengungkan oleh Pak Ganjar, di mana saja beliau menyampaikan kebijakan-kebijakannya,” beber Noviana.
Ditambahkan, komunitas difabel selalu kritis dan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada difabel. Meski demikian mereka selalu memberikan solusi dan mendampingi program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo.
“Kami sering mengkritisi, tetapi kami juga memberikan solusi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel dengan konsep pemberdayaan, dengan konsep penempatan kerja, juga dengan konsep bagaimana kesetaraan kita diwujudkan dalam suasana yang inklusif,” katanya.
Maka, ia tidak heran ketika melihat Ganjar Pranowo selalu bersemangat ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas. Sebab, pada banyak kesempatan, mereka sering bertemu dan bertukar pikiran untuk menciptakan inklusivitas.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, perkenalan dengan teman-teman disabilitas itu sudah berlangsung cukup lama. Pertemuan yang dilakukan juga cukup intens. Bahkan, ia mengaku belajar banyak dari komunitas difabel dan teman-teman penyandang disabilitas, dalam membangun inklusivitas.
“Tadi kita lihat anak-anak perform, Kiki ini hebat ya. Jadi Kiki ini salah satu yang sangat aktif di sana. Jadi betapa apa yang menjadi gagasan dan ide mereka, termasuk harapan mereka, bisa diberikan kepada pemerintah dan ditransformasikan menjadi kebijakan publik. Jadi membangun lebih banyak inklusivitas, dan kemudian mereka bisa mendapatkan hak-haknya,” katanya.
Ganjar berterima kasih karena selama sepuluh tahun sudah berkontribusi tentang inklusivitas, yang makin hari makin bisa didengarkan dan dilaksanakan. Ia paham, apa yang dilakukan selama ini belum sempurna semuanya. Tetapi sejauh ini sudah bersama menapaki perubahan, dan semua makin tahu apa itu inklusif.
“Apa sih yang diharapkan, hanya satu kok. Kesetaraan. Maka kami senang setiap kami akan menyusun RAPBD terus kemudian kita Musrenbang mereka selalu hadir. Jadi kita belajar dari mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Faradila Ramadani dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang, menyampaikan, apa yang dilakukan Ganjar Pranowo selama ini di Jawa Tengah sudah bagus. Inklusifnya sudah mulai terbangun dan terus berkembang. Dia berharap apa yang dilakukan Ganjar tidak berhenti. Terutama dalam memajukan bidang pendidikan bagi difabel.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
