Ganjar Sampaikan Maklumat Tekankan Gotong Royong dan Minta Warga Jangan Mudik Saat Pandemi Corona
Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan maklumat di tengah penanganan pandemi Covid-19 atau Corona. Ganjar menekankan pada upaya gotong-royong dalam masyarakat.
Dalam maklumat tersebut Ganjar menjelaskan dirinya paham dengan kekhawatiran warganya karena pandemi Corona, termasuk soal menurunnya pendapatan hingga PHK akibat Corona.
“Situasi ini pasti membuat bapak ibu cemas dan semakin khawatir. Bukan sekadar khawatir akan terpapar Corona, tapi juga khawatir akan kehilangan pekerjaan karena di-PHK, atau tak bisa lagi kerja karena dagangannya sepi dan tak ada pembeli,” kata Ganjar dalam maklumatnya yang direkam dalam video berdurasi 5 menit 46 detik, Jumat (3/4/2020).
Ganjar juga kembali menegaskan agar warga mengingatkan keluarga yang merantau supaya tidak mudik.
“Bapak ibu, sekaligus saya ndherek titip. Tolong berpesan pada keluarga panjenengan (Anda) yang saat ini masih ada di Jakarta, Surabaya, atau kota perantauan lainnya. Tolong bilang agar tidak usah pulang sekarang. Tetap di posisi masing-masing hingga virus ini mereda. Saya akan berkoordinasi dengan gubernur setempat,” kata Ganjar.
Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk jaring pengaman sosial. Ia juga mengimbau agar masyarakat bergotong royong. Berikut isi lengkap maklumat Ganjar Pranowo:
GERAKAN GOTONG ROYONG MELAWAN CORONA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bapak ibu seluruh warga Jawa Tengah, sudah satu bulan virus Corona mengancam kita. Persebarannya semakin merajalela. Situasi ini pasti membuat bapak ibu cemas dan semakin khawatir. Bukan sekadar khawatir akan terpapar corona, tapi juga khawatir akan kehilangan pekerjaan karena di-PHK, atau tak bisa lagi kerja karena dagangannya sepi dan tak ada pembeli. Saya bahkan mendengar ada yang cemas keluarganya bakal mati kelaparan lantaran tak mampu membeli makanan.
Bapak Ibu, saya memahami kekhawatiran penjenengan semua. Namun, perlu saya tegaskan, bapak ibu tidak sendiri. Pemerintah ada dan hadir untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak Presiden, pemerintah akan mengucurkan paket bantuan dengan anggaran 405 triliun rupiah. Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sedikitnya Rp 1.4 triliun rupiah. Dana itu, antara lain akan digunakan untuk jaring pengaman sosial.
Bapak ibu, dalam menghadapi masa sulit ini, saya ingin mengingatkan sekaligus menggerakkan lagi satu kekuatan yang sebenarnya sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Gotong royong. Ya, gotong royong yang diikat oleh paseduluran dan rasa memiliki. Kebiasaan saling memberi, berbagi makanan antar tetangga, adalah modal kekuatan sosial kita yang bisa menjadi senjata ampuh untuk survive dari situasi sulit ini.
Kekuatan gotong royong ini tidak hanya ada di desa. Di kampung-kampung dan di gang- gang perkotaan pun saya yakin ada. Kuncinya pada kekompakan warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa atau lurah, dibantu perangkat, didukung ketua RW dan RT.
Bapak ibu, satukan kekuatan. Catat data setiap warga di tempatmu yang membutuhkan uluran tangan, bantu mereka. Bagi bapak ibu yang mampu, inilah saatnya panjenengan berbagi pada tetangga di sekitar. Boleh uang boleh bahan makanan. Jadikan balai desa sebagai lumbung pangan. Kalau perlu lumbung pangan dibuat di setiap RW, bagi makanan setiap hari.
Di saat bersamaan, pimpinan wilayah harus menjaga setiap perbatasan desa, kampung, dan gang. Jika dulu ronda hanya malam, sekarang 24 jam. Bergantian, bergiliran. Data siapa saja yang masuk dan keluar. Jika ada pendatang, pastikan sudah periksa ke puskesmas, kemudian wajib isolasi mandiri 14 hari. Kalau ada yang ngeyel masih keluar-keluar harus tegas diperingatkan, kalau perlu sediakan rumah karantina darurat memanfaatkan kantor desa. Jika ada warga mau keluar untuk bekerja dan hal penting lainnya, pastikan sudah memakai masker, dan paham cara-cara agar tidak tertular.
Susah, repot? Iya, seluruh dunia sedang susah, Indonesia sedang susah, maka kita semua harus mau repot bersama-sama.
Bapak ibu, sekaligus saya nderek titip. Tolong berpesan pada keluarga panjenengan yang saat ini masih ada di Jakarta, Surabaya, atau kota perantauan lainnya. Tolong bilang agar tidak usah pulang sekarang. Tetap di posisi masing-masing hingga virus ini mereda. Saya akan berkoordinasi dengan gubernur setempat. Gotong royong ini kita terapkan juga di tingkat Nasional. Kita saling bantu antarprovinsi. Kalau ada warga Jakarta, Jabar, Jatim di sini akan kita openi. Sebaliknya warga Jateng di Jakarta dan lainnya juga akan ditulungi. Jika memberatkan, kami Pemprov Jateng akan ikut urunan agar dulur-dulur kita di perantauan tidak terlantar. Karena kita senasib sepenanggungan, dan bersama-sama kita akan memenangkan pertempuran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
