Connect with us

Ganjar Sambut Pendaratan Pertama Pesawat di Bandara JBS Purbalingga

Purbalingga – Pesawat Citilink jenis ATR berhasil mendarat mulus di Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) Purbalingga, Kamis (3/6/2021) pagi. Setelah parkir dan mesin pesawat dimatikan, tak lama kemudian keluar para penumpang dengan wajah-wajah sumringah.

Bagaimana tidak, para penumpang yang mayoritas berasal dari Purbalingga ini merupakan penumpang komersial pertama yang mendarat di bandara baru itu. Sejak diresmikan sebagai bandara komersial pada Selasa (1/6/2021), hari ini, Kamis (3/6/2021) adalah penerbangan komersial perdana di bandara tersebut.

Apalagi, kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan jajaran pejabat penting lainnya. Sang pilot dan salah satu penumpang, mendapat kehormatan berupa pengalungan bunga oleh Ganjar dan Tiwi. Tak kalah serunya, di luar bandara, ratusan warga Purbalingga bersorak-sorak menyambut pendaratan pesawat komersial perdana di sana.

“Senang sekali rasanya. Alhamdulillah sudah ada bandara di sini, dan kami jadi penumpang pertama. Apalagi, ini disambut langsung sama pak Ganjar. Senang sekali rasanya,” kata Aditya (35), salah satu penumpang yang baru turun dari pesawat.

Aditya yang biasa kerja di Surabaya biasanya pulang kampung ke Purbalingga menggunakan moda kereta api atau bus. Perjalanan yang harus ditempuhnya bisa 9-10 jam.

“Tapi sekarang cepat, tadi saja cuma satu jam lebih sedikit. Jadi membantu sekali, lebih cepat. Jadi, saya kali ini mengajak anak saya ini, baru pulang kampung pertama kali buat anak saya, karena naik pesawat, jadi lebih nyaman saya mengajaknya,” ucapnya.

Tak hanya Aditya, sejumlah penumpang yang hendak menaiki pesawat juga sudah tak sabar menantikan kedatangan di terminal. Salah satunya Linto (41). Bersama istri dan anaknya yang masih kecil, Linto begitu senang saat melihat pesawat yang akan dinaikinya ke Jakarta telah mendarat.

“Saya mau ke Jakarta, ini baru pertama naik pesawat dari Purbalingga ke Jakarta. Biasanya naik kereta, travel atau bus. Susah sekali, lama waktunya,” ucapnya.

Namun kerepotan itu kini sudah teratasi. Dengan adanya bandara di daerahnya, ia lebih mudah bepergian ke Jakarta dan sekitarnya.

“Bangga sekali Purbalingga punya bandara sebagus ini. Sekarang mau kemana-mana jadi gampang, waktunya lebih singkat dan cepat. Harapannya nanti lebih banyak maskapainya, tidak hanya satu,” ucapnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan begitu bangga dengan dibukanya bandara Jenderal Soedirman Purbalingga sebagai bandara komersial. Sebab, itu merupakan sejarah panjang yang telah puluhan tahun dimimpikan.

“Saya senang sekali, hari ini pesawat Citilink berhasil mendarat dari Surabaya. Membawa 34 penumpang dan ini pendaratan pertama komersial di Bandara Jenderal Soedirman ini. Ini mimpi besar sejak puluhan tahun dan hari ini terlaksana. The dream come true,” kata Ganjar.

Ganjar ingat betul bagaimana panjangnya proses menjadikan Bandara Jenderal Besar Soedirman seperti saat ini. Pembahasan bandara itu sudah dilakukannya sejak ia masih menjadi anggota DPR RI.

“Sejak saya jadi DPR, sejak Pak Triyono masih jadi bupati. Alhamdulillah sejarah panjang itu hari ini terwujud dan sudah ada pesawat yang mendarat,” terangnya.

Ganjar berharap, dengan adanya bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, tak hanya masyarakat yang terbantu karena akses perjalanan semakin mudah. Ganjar berharap, bandara baru itu bisa menjadi awal yang baik untuk peningkatan ekonomi di wilayah Jateng bagian tengah.

“Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk peningkatan ekonomi di wilayah ini. Tak hanya Purbalingga, tapi juga daerah sekitarnya seperti Banjarnegara, Banyumas, Pemalang, Cilacap, Kebumen dan lainnya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga diresmikan sebagai bandara komersial pada Selasa (1/6/2021). Dan hari ini, penerbangan komersial perdana berhasil dilakukan dengan selamat.

Maskapai yang siap melakukan penerbangan adalah Citilink. Perjalanan yang dilayani adalah Bandara Juanda Surabaya-Purbalingga-Halim Perdanakusuma Jakarta. Jadwal penerbangan dilayani seminggu dua kali, yakni Kamis dan Sabtu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya