Ganjar Pranowo: Pemprov Jateng Terus Tingkatkan Kapasitas Tes Massal Covid-19
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot kapasitas tes massal COVID-19. Bahkan saat ini, Pemprov meningkatkan kapasitas tes di Jateng, dari 2.000 menjadi 4.991 tes perhari.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai memimpin rapat percepatan penanganan COVID-19 di gedung B lantai 5 kompleks kantor Gubernur Jateng, Senin (20/7/2020). Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Gubernur Jateng, Ketua DPRD Jateng dan jajaran Forkompimda lainnya.
“Rapat ini untuk evaluasi rutin kami. Karena pusat memerintahkan tes massal diperbanyak, maka kami meningkatkan target tes sebanyak 4.991 perhari. Makanya hari ini saya kumpulkan untuk membicarakan kapasitas lab serta pemenuhan kebutuhan lainnya,” kata Ganjar.
Rencananya, peningkatan tes massal itu akan mulai dilakukan pada Rabu pekan ini. Untuk daerah yang menjadi prioritas adalah Semarang Raya dan Solo Raya.
“Kenapa daerah itu yang jadi prioritas, karena masukan dari tim ahli kami terkait peningkatan kasus di daerah-daerah itu yang cukup tinggi. Selain itu, tentu potensi Pantura yang cukup bahaya juga menjadi perhatian,” imbuhnya.
Disinggung terkait kapasitas laboratorium di Jateng, Ganjar memastikan semuanya masih bisa mencukupi. Bahkan Ganjar menyebut, kapasitas dari seluruh lab di Jateng bisa menangani 8000 spesimen dalam sehari.
“Saat ini kalau dihitung masih 51 persen dari kapasitas itu yang digunakan. Maka kalau targetnya menjadi 5000, kita masih bisa. Bahkan kalau ditingkatkan lagi, kita bisa maksimal 8000 spesimen,” terangnya.
Meski begitu, penyiapan sarana prasana juga tetap akan diperhitungkan. Kebutuhan reagen dan barang habis pakai akan tetap dijaga serta penambahan sumber daya manusianya.
“Termasuk evaluasi SOP para tenaga medis kita yang menangani lab ini. Sebab, faktanya di tenaga laboratorium kita ada yang positif covid. Artinya, siapa saja bisa terkena penyakit ini meskipun sudah dijaga maksimal,” imbuhnya.
Ganjar pun memerintahkan seluruh bupati/wali kota untuk melakukan pengetesan massal. Beberapa daerah seperti Banyumas sudah bagus dalam pelaksanaan program ini.
“Saya minta teman-teman bupati/wali kota terus lakukan testing massal. Jangan hanya rapid test, tapi PCR tes. Itu bisa dilakukan dengan cara mengejar siapa saja yang memiliki hubungan erat, dekat dan sosial dengan kasus positif. Kalau satu orang dimungkinkan berhubungan dengan 28 orang sesuai hitungan ahli begitu, maka ini bisa dikejar dan petanya ketahuan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menerangkan, kapasitas lab Jateng masih cukup untuk memenuhi target peningkatan pemeriksaan itu. Selain lab yang sudah ada, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa tempat untuk dijadikan laboratorium PCR.
“Beberapa laboratorium baru sedang kami siapkan, seperti Balai POM dan Universitas Kristen Satya Wacana yang sudah siap untuk dioptimalkan. Ditambah beberapa rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas PCR dan tinggal ditingkatkan kapasitasnya,” ucapnya.
(hels)
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.