Ganjar: Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jawa Tengah Capai 98,26 Persen
Semarang – Realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26 persen. Sekitar 85,6 persen atau sekitar Rp2,4 trilun dari capaian tersebut menggunakan produk dari UMKM.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, seusai menghadiri dan mendengar arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan produk dalam negeri dalam Rakor Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Ganjar menjelaskan perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jawa Tangah nilainya kurang lebih Rp4 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 23.967 paket barang dan jasa. Dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen senilai Rp2,8 triliun dengan rincian 19.671 paket.
“Dari jumlah yang sudah divalidasi itu, ada Rp2,7 triliun atau sekitar 98,26 persen telah menggunakan produk dalam negeri. Informasi ini menyenangkan buat kita karena komitmen kita tidak buruk. Apalagi Rp2,4 T atau 85,6 persennya menggunakan produk UMKM dan koperasi,” katanya.
Menurut Ganjar, komitmen tersebut cukup bagus. Ia juga akan terus memantau agar pelaksanaan komitmen sukses dan terus meningkat. Sebab kesuksesan program P3DN tersebut akan mendorong bergeraknya industri dalam negeri.
“Presiden mengingatkan dunia internasional atau eksternalnya berubah demikian drastis, dan akan banyak negara akan mengalami situasi sangat rumit. Kalau kita tidak siap-siap, kita akan ikut rumit. Dengan kekuatan dalam negeri, kalau bahasa Bung Karno itu berdikari dalam bidang ekonomi, dengan aksi-aksi ini menurut saya ini menjadi terobosan yang dahsyat,” ungkap Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga setuju dengan afirmasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk menstimulus perekonomian dengan membeli produk dalam negeri. Afirmasi tersebut langkah yang bagus untuk memberikan kesempatan membela dan menyerap produk dalam negeri lebih banyak sehingga perekonomian meningkat. Juga memberikan tantangan terhadap industri dalam negeri agar membuat produk yang berkualitas.
“Tinggal nanti kita sampaikan itu kepada BPKP dan BPK agar komitmen ini betul-betul bisa dipegang. Saya setuju dengan Presiden, pasti ini akan mendorong kita semuanya bisa menyerap produk dalam negeri jauh lebih banyak. Ini nanti akan menjadi tantangan bagi produk dalam negeri untuk membuat dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih bagus. Kalau kita membeli, kira-kira konsumen tidak akan kecewa,” jelasnya.
Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan realisasi komitmen penggunaan produk dalam negeri harus lebih digenjot. Ia menyampaikan bahwa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari 209 pemda targetnya Rp543 triliun, bersumber dari ApBN dan APBD. Komitmen yang sduah terealisasi ada sekitar 22 persen atau Rp122,1 triliun.
Dalam kesempatan itu, Jokowi secara tegas mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa lebih mengutamakan produk dalam negeri. Ia menemukan masih banyak lembaga dan kementerian yang membeli barang dari luar negeri meskipun di dalam negeri produk yang sama juga diproduksi.
Jokowi memberikan contoh beberapa barang yang masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya mesin jahit low speed dengan harga impor melebihi Rp13 juta, sedangkan produksi dalam negeri seharga Rp12,8 juta. Kemudian Nazal Oxygen Kanula atau selang oksigen dengan harga impor sebesar Rp8.325 sedangkan produksi dalam negeri lebih murah yaitu Rp6.996.
“Ini contoh yang menurut saya bagus. Ada contoh produk dalam negeri lebih murah tetapi tidak dibeli. Habis ini saya akan saya perintahkan seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, dimulai yang milik provinsi, untuk beli yang itu. Kalau tidak nanti yang kita evaluasi direkturnya. Itu biar bisa jalan,” ujar Ganjar menanggapi pernyataan Jokowi.
Satu contoh lagi adalah alat mekanik standar. Untuk alat ini harga impornya memang lebih murah sekitar Rp22,9 juta, jika dibandingkan dengan produksi dalam negeri yang masih tinggi sekitar Rp28 juta. Namun untuk hal ini Presiden menggarisbawahi agar tetap mengutamakan produk dalam negeri karena peningkatan nilainya mendukung industri dalam negeri.
“Yang ini memang lebih mahal, tetapi Presiden bilang beda harga dikit belilah yang dalam negeri,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
