Ganjar Pastikan Warga Jateng yang Tak Mudik Dapat Bantuan
Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan warga Jawa Tengah yang berada di perantauan akan mendapatkan bantuan. Hal itu seiring kebijakan tidak mudik ke kampung halaman untuk menanggulangi penyebaran virus Corona (Covid-19).
Menurut Ganjar, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus melakukan pendataan warga yang berada di daerah perantauan. Upaya tersebut juga bekerja sama dengan pemerintah di mana ada warga perantauan.
“Kita menghitung warga Jawa Tengah yang ada di sana 7 juta (orang), ini kurang lebih. Ini bayangkan semua warga (Jateng) di Jabodetabek. Sampai hari ini yang sudah mendaftar baru 1.033 orang. Ini yang masih terus-menerus kita data supaya mereka bisa kita bantu dengan baik,” ujarnya, usai Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Senin (13/4/2020)
Ditambahkan, pendataan perantau dilakukan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Selain itu, Badan Penghubung Jawa Tengah di Jakarta menjadi posko untuk pendaftaran, dengan menggandeng komunitas warga Jawa Tengah di sana.
“Kalau Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) menyampaikan ke saya pendaftaran lewat kelurahan. Semoga kelurahan bisa on semua. Harapan saya ada aplikasi, jadi tidak harus bertemu,” imbuhnya.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), papar Ganjar, bisa berjalan baik dan membantu daerah dalam memutus penyebaran Covid-19.
“Iya, mereka akan dapat bantuan dari nasional, Pak (Presiden) Jokowi, Kemensos. Namun demikian ada plan B yang ada dari Jateng. Siapkan skenario membantu mereka,” tandasnya.
Sebelumnya Ganjar juga kembali menegaskan agar warga mengingatkan keluarga yang merantau supaya tidak mudik.
“Bapak ibu, sekaligus saya ndherek titip. Tolong berpesan pada keluarga panjenengan (Anda) yang saat ini masih ada di Jakarta, Surabaya, atau kota perantauan lainnya. Tolong bilang agar tidak usah pulang sekarang. Tetap di posisi masing-masing hingga virus ini mereda. Saya akan berkoordinasi dengan gubernur setempat,” kata Ganjar dalam maklumatnya yang direkam dalam video berdurasi 5 menit 46 detik, Jumat (3/4/2020).
Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk jaring pengaman sosial. Ia juga mengimbau agar masyarakat bergotong royong.
“Bapak ibu, dalam menghadapi masa sulit ini, saya ingin mengingatkan sekaligus menggerakkan lagi satu kekuatan yang sebenarnya sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa itu? Gotong royong. Ya, gotong royong yang diikat oleh paseduluran dan rasa memiliki. Kebiasaan saling memberi, berbagi makanan antar tetangga, adalah modal kekuatan sosial kita yang bisa menjadi senjata ampuh untuk survive dari situasi sulit ini,” tuturnya.
“Kekuatan gotong royong ini tidak hanya ada di desa. Di kampung-kampung dan di gang- gang perkotaan pun saya yakin ada. Kuncinya pada kekompakan warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa atau lurah, dibantu perangkat, didukung ketua RW dan RT,” imbuh Ganjar.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
