Connect with us

Ganjar Minta Para Seniman Menyepakati dan Uji Coba Prokes Manggung

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima kunjungan para seniman khususnya pemusik Jawa Tengah, untuk meminta ijin manggung di tengah pandemi. Namun, Ganjar memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan sebelum hal itu bisa terwujud.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar kepada sejumlah seniman yang datang ke kantornya, Selasa (16/3/2021). Seniman yang hadir diantaranya penyanyi dangdut asal Kota Semarang, Resa Lawangsewu, penyanyi muda asal Magelang, Woro Widowati, Ketua Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) Kota Semarang, Hendra Saputra serta beberapa seniman lain itu.

Kepada seniman yang datang, Ganjar meminta ada kesepakatan bersama antara seniman, terkait pelaksanaan event hiburan di tengah pandemi sekaligus dilakukan uji coba.

“Kemarin teman-teman seniman ini buat video judulnya surat terbuka, intinya ingin curhat kenapa mereka tidak bisa manggung. Tentu ini terkait ekonomi,” kata Ganjar.

Dari video surat terbuka tersebut, Ganjar mengajak para seniman duduk bersama dan berkoordinasi tentang penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam setiap event hiburan.

“Yuk kita uji coba dulu, seniman tampil di acara pernikahan tapi prokesnya diatur ketat. Jaraknya diatur, flow tamu diatur, dan tidak boleh mengajak bernyanyi atau berjoget bersama,” terang Ganjar.

Jika bisa dilakukan, maka potensi para seniman kembali menggelar konser akan sangat tinggi. Apalagi, hal itu didukung dengan warna zonasi COVID-19 di Jawa Tengah yang terus membaik.

“Sama seperti sekolah tatap muka, saat ini saja kita siapkan, lengkap dengan prokesnya. Nah teman-teman seniman ini juga harus disiapkan. Seumpama daerahnya hijau (zonasi COVID-19), ada acara pernikahan, silahkan tampil menghibur, tapi harus prokesnya benar-benar dijaga,” tegas Ganjar.

Dari sejumlah PR yang diberikan, Ganjar meminta para seniman tersebut berdiskusi untuk menentukan prokes seperti apa yang nantinya akan dijalankan.

“Maka saya kasih kesempatan kepada seniman, coba didiskusikan terlebih dahulu dan hasilnya diberikan ke kita. Sambil menunggu itu, saya berpesan agar jangan berputus asa dan terus berkreasi,” tegas Ganjar.

Menanggapi PR yang diberikan oleh Ganjar, Resa Lawangsewu mengatakan bahwa ide dan PR dari Ganjar menjadi sebuah tantangan para seniman Jawa Tengah. Menurutnya, selama ini belum ada kesepakatan bersama antar seniman tentang tata cara penyelenggaraan hiburan sesuai protokol kesehatan.

“Awalnya kami minta perizinan, ternyata Pak Ganjar ngasih ide sekaligus PR untuk kita. Kita kumpul dulu, gimana kesepakatan kita sebagai seniman. Tantangannya, bisa tidak kita mengadakan konser dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Resa.

Hal senada disampaikan Woro Widowati. Setelah berdialog dengan Ganjar, ia mendapat banyak hal baru tentang bagaimana kewajiban para seniman yang harus dipenuhi sebelum menuntut perizinan manggung diberikan.

“Kita jadi lebih terbuka, oh kita harus seperti ini. Kedepannya akan kami sampaikan pada teman-teman seniman lain, akan kami bahas bersama bagaimana caranya agar ke depan bisa lebih baik lagi,” ucap Woro Widowati.

Sementara Ketua PAMMI, Hendra mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar diskusi dengan sejumlah seniman lintas genre di Jawa Tengah guna mencapai kesepakatan bersama terkait penyelenggaraan event hiburan di tengah pandemi. Bila telah didapat kata sepakat dan itu telah disetujui, mereka akan melakukan uji coba.

“Kami akan melakukan uji coba di daerah kami masing-masing untuk melihat perkembangannya. Kalau itu berjalan, maka bisa dilakukan lebih besar lagi. Intinya dari audiensi ini, pak gubernur mengatakan seniman bisa kembali manggung, asal benar-benar bertanggung jawab terkait protokol kesehatan,” ucap Hendra.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya