Ganjar Luncurkan Si Sakti, Bank Data Atlet Jawa Tengah
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan Sistem Informasi Olahraga Prestasi (Si Sakti), Jumat (17/3/2023). Aplikasi itu menampung seluruh informasi dan data keolahragaan dari para atlet di Jawa Tengah.
Si Sakti diluncurkan bersamaan dengan logo dan maskot Porprov XVI Jawa Tengah Tahun 2023, di Grhadhika Bhakti Praja. Event tahunan itu akan berlangsung pada Agustus mendatang di Pati Raya.
“Kalau logo sama maskot emang ini tinggal kita jalankan saja, nanti Porprov di Pati. Tapi kalau Si Sakti ini memang saya minta dari dulu agar ada sistem informasi tentang atlet,” kata Ganjar usai acara.
Dotambahkan, Si Sakti adalah aplikasi yang dibuat oleh KONI Jateng, merespon keinginan Ganjar untuk lebih memperhatikan para atlet. Mulai dari pembinaan, pengembangan, hingga masa depannya.
Dalam aplikasi Si Sakti, memuat dan memublikasikan data atlet dan prestasi mereka dalam kancah olahraga nasional. Ganjar mendorong agar log pertandingan yang dilakoni oleh para atlet dicatatkan dengan lengkap.
“Sehingga kami mau seluruh atlet kami didata, talent scouting-nya dilakukan yang dia pelajar, dia dari kampus, dari masyarakat itu bisa didata, sehingga kami log atau catatan pertandingan semuanya,” ujarnya.
Ganjar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Special Olympics Indonesia (SOIna) itu berharap, dengan database yang tercatat dalam Si Sakti, akan memudahkan Jawa Tengah memantau kondisi para atletnya.
“Kalau nanti mau ada pertandingan, kami harapkan mereka itu sudah fit dan bisa dipilih dengan sistem itu, dan siapa yang punya kemampuan atau potensi untuk bisa kami kembangkan, (akan) kami kembangkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengajak serta perguruan tinggi untuk turut terlibat. Tak hanya pengembangan dan pembinaan atlet, tetapi juga pendampingan terhadap aplikasi Si Sakti tersebut.
“Mudah-mudahan sistem ini nanti bisa berjalan dengan baik. Namun kampus kita minta untuk mendampingi, atau yang kelompok peduli kita bisa untuk mendampingi mereka (atlet),” tegasnya.
Melalui bank data atlet itu, Ganjar berharap ke depan tidak ada lagi cerita atlet Jawa Tengah yang nasibnya terkatung-katung.
“Sampai kalau mereka sudah selesai, mereka mau purna, ke mana mereka. Jangan sampai lagi kemudian kita mendengar medalinya digadaikan, kemudian hidupnya sulit, padahal dia meraih medali emas yang pernah mengharumkan nama daerah atau bangsa gitu ya. Saya kira perlu diperhatikan, nah sistem ini kami harapkan bisa memantau,” tutur Ganjar
Disinggung banyak atlet Jawa Tengah yang berpindah atau memilih transfer ke provinsi lain, Ganjar berharap melalui sistem yang ada ini mereka bisa terdata dan dapat diketahui penyebabnya, sehingga menjadi bahan untuk koreksi.
“Kalau kemudian kami bisa tahu kami kan bisa coba komunikasikan, itu sistem yang nanti juga apa namanya penting untuk kami bisa tahu, sehingga kami bisa melakukan koreksi atas sikap-sikap itu tapi selagi masih di Indonesia ya ora apa-apa,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu pula, Ganjar melepas 450 atlet dan 113 pelatih Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) untuk mengikuti pembinaan mental (Character building), ⁸di Resimen Induk Kodam IV/Diponegoro (Rindam IV) Jl Pahlawan 133 Kota Magelang.
Selain itu, Ganjar juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana, dengan tujuh rektor perguruan tinggi di Jateng. Yakni rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Semarang (USM), Universitas Katolik (Unika) Sugijapranata Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang (Udinus), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, dan Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
Kerja sama dengan PTN/ PTS di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka menyalurkan pendidikan para atlet dan mantan atlet Jateng, sehingga masa depannya lebih terjamin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
