Ganjar Luncurkan Perahu Listrik di Cilacap, Bantu Nelayan Hemat Pengeluaran
Cilacap – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menggenjot program transisi energi. Tak hanya di darat, Ganjar juga menginisiasi program ramah lingkungan di sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu dibuktikan dengan menjadikan Cilacap sebagai pilot project perahu listrik. Menggandeng PLN dan perusahaan teknologi terkemuka, Ganjar mengajak nelayan Cilacap mengganti mesin perahu berbahan BBM ke mesin listrik berbasis baterai.
Launching dilakukan Ganjar di Pantai Teluk Penyu Cilacap pada Jumat (11/8/2023). Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan bantuan mesin perahu listrik kepada sejumlah nelayan. Selain itu, bantuan lain juga diberikan antara lain hibah alat perikanan tangkap senilai Rp1,6 miliar, asuransi nelayan senilai Rp1 miliar dan bantuan lainnya.
“Kita harus berani melakukan tindakan cepat, apa itu transformasi energi ke energi ramah lingkungan. Hari ini produk-produknya sudah jadi, sekarang yang perlu dilakukan adalah eksekusi,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, sudah saatnya peralihan energi dimulai. Meski begitu, Ganjar menegaskan harus ada insentif agar nelayan mendapatkan kemudahan.
“Kalau tidak ada insentif, ini akan sulit. Maka saya tadi usulkan, pemerintah memberikan insentif kepada mereka. PLN memberikan apa, pemerintah daerah, provinsi dan pusat memberikan apa. Sehingga, para nelayan kita siap dan menerima peralihan ini,” jelasnya.
Selain mengurangi emisi, perahu listrik juga membuat nelayan semakin sejahtera. Sebab, pengeluaran yang dikeluarkan nelayan semakin sedikit untuk pergi melaut.
Jika biasanya nelayan harus mengeluarkan Rp230.000 untuk membeli 20 liter BBM sekali melaut, dengan mesin listrik ini hanya butuh Rp25.000 saja. Sebab biaya listrik per KWH hanya Rp2.500.
“Bayangkan, biayanya jelas lebih murah. Perbandingannya bisa sepersepuluh. Ya memang untuk investasi awal cukup mahal, di situlah saya katakan tadi, harus ada insentif yang diberikan,” jelasnya.
Cilacap, lanjut Ganjar, akan dijadikan pilot project peralihan energi di laut. Ke depan, sejumlah daerah di Jateng akan didorong untuk melakukan hal itu.
“Tidak hanya perahu nelayan, tapi juga kapal angkutan dan kapal wisata. Sudah saatnya sekarang kita beralih dan harus dimulai,” pungkasnya.
Seorang nelayan, Budi mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya program peralihan mesin kapal. Apalagi, setelah mendengarkan pemaparan, biaya yang dikeluarkan untuk melaut jauh lebih murah.
“Ya tentu ini kabar baik, soalnya biayanya jauh lebih murah. Jika biasanya kami menghabiskan 10 liter BBM dalam sehari seharga Rp230.000, kalau pakai listrik hanya Rp25.000 saja,” katanya.
Meski begitu, Budi mengatakan bahwa kemungkinan harga mesin listrik lebih mahal dibanding mesin berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia sepakat dengan Ganjar bahwa nelayan harus mendapatkan insentif.
“Jadi harus diberi kemudahan dan keringanan agar nelayan tidak keberatan,” ucap pria yang sudah 20 tahun menjadi nelayan itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
