Connect with us

Ganjar Klasifikasikan Daerah Beresiko dan Siapkan Regulasi Anggaran Pelaksanaan PPKM Mikrozonasi untuk Jateng

Semarang – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikrozonasi akan dilakukan pada 9-22 Februari 2021. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menyiapkan detail program tersebut, salah satunya melakukan klasifikasi kategori daerah berisiko.

“Sudah kami siapkan secara detail, termasuk data daerah mana saja yang memiliki klasifikasi kategori merah, kuning dan sebagainya. Kami sudah sampaikan pada seluruh bupati/wali kota untuk mempersiapkan. Datanya akan kami kirim untuk dikonfirmasi sehingga bisa dilasanakan dengan baik,” kata Ganjar usai memimpin rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Senin (8/2/2021).

Dalam paparannya, berdasarkan peta zonasi ada lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori risiko tinggi dan 30 lainnya kategori sedang. Jika dikerucutkan per kecamatan, ada 25 daerah yang beresiko tinggi, 475 kategori sedang, 58 kategori rendah dan 18 kecamatan tidak ada kasus.

“Sementara di tingkat desa, terdapat 158 desa kategori risiko tinggi, 2.468 kategori sedang, 1.275 kategori rendah dan 4.671 desa tidak ada kasus. Peta inilah yang kita siapkan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PPKM mikro,” sambung Ganjar.

Dengan melihat peta zonasi yang ada, PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah. Dengan demikian program itu bisa dilaksanakan dengan optimal.

“Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya,” tegas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan tempat isolasi terpusat dan posko. Nantinya, akan ada bantuan tracer atau surveilans dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang membantu proses tracing.

“Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap Puskesmas. Untuk teknisnya, nanti pak Sekretaris Daerah Jawa Tengah akan membahas lebih detail dengan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah,” jelas Ganjar

Selain itu, Ganjar menargetkan setiap petugas tracing untuk menemukan setidaknya 15 kontak erat dari pasien COVID-19.

“Target kita setiap satu orang yang terkena di desa, RW atau RT wajib hukumnya tracer itu mencari minimum 15, karena teorinya 15 sampai 30. Jadi bukan hanya sekadar tiga atau empat,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan regulasi terkait anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM mikrozonasi ini.

“Kemudian dari Kemenkeu (Kementrian Keuangan) akan menyiapkan dukungan-dukungan anggaran, termasuk kita sendiri juga akan menyiapkan. Nah nanti regulasinya sedang akan disiapkan,” tandas Ganjar.

Terkait bantuan logistik kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo memaparkan bantuan datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Banyak dukungan logistik dari pemerintah pusat provinsi, kabupaten atau kota. Pemerintah desa juga bisa menganggarkan 8 persen dari Dana Desa. Jadi dari sumber anggaran cukup banyak, bisa dipakai karena pandemi ini prioritas. Hari ini mengajukan kebutuhan anggaran tersebut,” ujar Yulianto.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membekali teknis pelacakan (tracing) kepada kepada satgas jogo tonggo atau pemerintah desa. Itu mengingat, keterbatasan petugas dari puskesmas.

“Bisa dibantu dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, satgas Jogo Tonggo, kita bekali teknis bagaimana tracing, bagaimana mencegah infeksi, pembekalan logistik rapid tes antigen, kemudian Alat pelindung diri,” tutup Yulianto.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, Minggu (7/2/2021).

Dalam instruksi itu, tujuh wilayah yang akan melaksanakan PPKM Mikro yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenko PMK Sebut Penyebab Stunting Nonmedis Perlu Penanganan Serius

Oleh

Fakta News

Sleman – Permasalahan stunting masih menjadi isu kompleks yang perlu ditangani secara komprehensif. Selain disebabkan karena masalah medis, stunting juga diakibatkan oleh berbagai faktor permasalahan yang bersifat nonmedis.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyebutkan permasalahan stunting akibat nonmedis antara lain karena faktor ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi.

“Di bidang kesehatan itu sudah jelas aksesnya kemana-kemana saja, tapi masalah-masalah nonintervensi yang sensitif di mana mereka bisa memperoleh kehidupan yang layak itu yang sebetulnya sangat penting,” ujarnya saat acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (12/4).

Agus menyatakan bahwa pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam upaya menangani permasalahan stunting, terutama diakibatkan urusan nonmedis. Bukan sekadar untuk sosialisasi, melainkan internalisisasi terhadap pemuda itu sendiri.

Internalisasi yang dimaksud, menurutnya, ialah bagaimana pemuda mampu memahami dan menerapkan konsep pentingnya mencegah generasi masa depan Indonesia yang terlahir stunting.

“Yang kita harapkan pemuda bukan hanya melakukan sosialisasi advokasi, tapi bagaimana mereka bisa menginternalisasi. Karena sebetulnya pemuda inilah yang menjadi sasaran utama kita sekarang sampai nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan pentingnya pengetahuan bagi calon ibu untuk dapat mencegah bayi lahir stunting. Hal itu dimulai sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu paling penting di bulan pertama dan kedua. Bibit-bibit cacat itu bisa dimulai dari usia satu sampai dua bulan. Ini yang biasanya jarang diketahui oleh calon ibu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman 7,24% atau sebanyak 4.014 dari total 55.479 bayi. Sementara di Kapanewon Godean 305 dari 3.383 bayo lahir stunting atau sekitar 9,02%.

“Merencanakan kehamilan menjadi salah satu kunci mencegah generasi stunting. BKKBN mengajak seluruh pihak untuk ikut serta menyukseskan upaya penanganan stunting melalui program 1000 mitra kerja 1000 HPK,” pungkas Hasto.

Baca Selengkapnya