Ganjar Dukung Pendampingan untuk Kemandirian Ekonomi Eks ODGJ
Surakarta – Halaman Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Ki Hadjar Dewantoro Solo mendadak ramai, Rabu (15/6/2022). Sejumlah stand berdiri di tempat itu, yang menjajakan aneka produk makanan serta kerajinan.
Sekilas tampak tak ada yang beda dengan pasar rakyat atau pameran UMKM lainnya. Namun ternyata, hampir semua penjual produk makanan dan olahan kerajinan itu, adalah mantan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah dirawat di rumah sakit itu.
Ya, sejak cukup lama para eks ODGJ didampingi untuk kemandirian ekonomi. Dengan program Duminten Dolan (dinten Jumat dodol lan ketemuan/ hari Jumat jualan dan bertemu), para eks ODGJ itu bisa berjualan dan berbaur dengan masyarakat umum lainnya.
Dalam rangka Bulan Pancasila dan Bulan Bung Karno, para eks ODGJ itu berjualan tiap hari di depan rumah sakit. Sejumlah kegiatan pendampingan juga dilakukan.
“Saya dirawat mengenai gangguan kejiwaan sejak 1999 lalu. Saya masuk di RSJD Solo ini sejak 2006, dan diberikan pendampingan ini,” kata Sri Haryanto, eks ODGJ yang ikut berjualan.
Berobat selama puluhan tahun, kini kondisi Sri sudah membaik. Ia sehari-hari berjualan aneka makanan. Seperti tahu bacem, tempe bacem, sosis bakar, dan lainnya.
“Selain bisa dapat uang, saya juga bisa lebih bersosialisasi masyarakat. Di manapun tempat, saya berusaha memberikan yang terbaik,” ucapnya.
Sri berharap, masyarakat dapat menerimanya tanpa memandang ia mantan ODGJ. Meski begitu, ia menyadari stigma negatif itu masih ada.
“Entah masyarakat mau menilai dengan tanggapan yang buruk, hal yang jelek, yang negatif, saya berusaha untuk menerima hal positif saja. Saya terima bahwa saya adalah juga dari rawat rumah sakit jiwa. Saya berusaha untuk tidak menyakiti mereka, bersosialisasi masyarakat dengan baik. Semoga kita semua bisa berguna bagi orang tua, keluarga dan bangsa. Saya doakan semuanya agar lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi kegiatan kemandirian ekonomi bagi eks ODGJ itu. Dia akan terus memberikan dukungan agar program tersebut terus berjalan.
“Ini sangat menarik ya, jadi ketika kawan-kawan dari rumah sakit merawat selama ini ternyata itu tidak cukup. Maka mereka, teman-teman ODGJ, ini mesti dimandirikan. Alhamdulillah tadi saya ditunjukkan karya mereka, ini menurut saya perjalanan yang sangat bagus sehingga fungsi rumah sakit tidak hanya sekadar kita mengobati, tapi juga membuat mereka bisa mandiri,” katanya.
Ganjar mengatakan akan terus melakukan pendampingan. Tidak sekadar membuat produk dan menjual, namun menjadikan usahanya lebih baik.
“Nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM bisa bantu, kita libatkan marketplace dan kurator, agar produk yang dijual bisa lebih baik. Dengan pendampingan dan bantuan yang diberikan, saya berharap produk-produk mereka bisa jangka panjang, dan hidup mereka tidak lagi bergantung pada orang lain,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
