Ganjar Dukung Pemberdayaan Eks Pekerja Migran di Wonosobo
Wonosobo – Ada yang menarik di Desa Sindupanten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjunginya, Selasa (16/6/2020). Di desa yang cukup terpencil itu, Ganjar melihat pemberdayaan pada masyarakat khususnya eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah dilakukan dengan baik.
Di desa tersebut, total ada 119 warga yang mencoba peruntungan bekerja ke luar negeri. Dari jumlah itu, 78 orang di antaranya sudah kembali ke kampung dan dibina untuk menekuni industri kecil seperti pembuatan masker, jas hujan, sepatu dan sandal jepit. Hebatnya lagi, produk-produk itu dijual secara online.
Saat Ganjar datang, ibu-ibu eks pekerja migran sedang asyik menjahit masker dan jas hujan di kantor desa. Seperti kebiasaannya, Ganjar langsung mengajak mereka ngobrol.
“Wis suwi njahit masker lan mantel bu (sudah lama jahit masker dan mantel), hasilnya bagus ndak? opo wis ora kepingin kerjo ning luar maneh (apa sudah tidak mau kembali kerja di luar negeri),” tanyanya.
Kepada Ganjar, seorang ibu bernama Rohayati (53) mengatakan sudah tidak minat lagi bekerja menjadi pekerja migran. Ia mengatakan, sudah cukup lama mengais rejeki di negeri orang, yakni dua tahun bekerja di Singapura dan enam tahun di Hongkong.
“Sekarang sudah tidak mau kembali kesana lagi pak, sudah disini saja. Kalau pagi saya jual gorengan di pasar, siang bantu buat masker dan jas hujan ini. Alhamdulillah, ini sudah mencukupi kehidupan keluarga,” kata dia.
Rohayati mengatakan, hasil tabungan saat bekerja ke luar negeri ia tabung untuk membeli tanah, rumah dan untuk usaha. Saat ini, semua itu sudah bisa menghidupi ia dan dua anaknya.
“Sudah cukup untuk masa depan saya pak,” ucapnya.
Selain industri kerajinan masker dan jas hujan, di desa Sindupaten juga ada industri pembuatan sepatu dan sandal dari ban bekas. Meski ada beberapa yang dikelola masyarakat biasa dan bukan eks PMI, namun mereka juga membantu melakukan pelatihan kepada warga sekitar ataupun eks PMI yang memutuskan tetap berada di kampung.
“Kami lakukan pelatihan pada warga, ada yang menjahit, masak, buat sepatu dan lainnya. Kami anggarkan dana desa untuk mensuport kegiatan pemberdayaan ini,” kata Kepala Desa Sindupaten, Kukuh Zubaidi.
Sementara itu, Ganjar mengatakan senang dengan adanya pemberdayaan masyarakat eks pekerja migran ini. Menurutnya, cara itu bisa dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak covid-19 agar tetap bisa mandiri.
“Ini menarik, pemberdayaannya sudah jalan. Tinggal mereka tadi bilang butuh peralatan. Pasti bisa kami bantu, tapi mereka mesti membuat kelompok agar mudah dikelola,” kata Ganjar.
Menurutnya, pemberdayaan semacam inilah yang nantinya akan disuport pasca wabah covid-19. Mereka masyarakat yang terdampak, apakah korban PHK, dirumahkan, tidak bisa kembali bekerja ke berbagai daerah lain dapat didata. Mereka nantinya dapat dibina sesuai minat masing-masing, diberikan pelatihan, pendampingan hingga akses modal.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
