Ganjar Dorong Daerah di Wilayah Perbatasan Kerja Sama Kendalikan Inflasi
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kabupaten/ kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, dapat bekerja sama dalam mengendalikan inflasi. Khususnya terkait komoditas yang bisa mendorong inflasi, seperti volatile food.
“Kita masih ada PR dari Presiden untuk mengendalikan inflasi. Area ini menjadi penting untuk mereka saling support, agar mereka yang berdagang di wilayah itu, berbagai komoditas yang bisa mendorong inflasi, bisa dikendalikan bersama,” kata Ganjar, seusai menerima kunjungan Sekretariat Kerja Kunci Bersama, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (21/9/2022).
Setidaknya, ada sembilan kabupaten/ kota di wilayah itu yang tergabung dalam Setker Kunci Bersama. Kesembilan daerah itu terdiri atas dua kabupaten di sisi paling Barat Jawa Tengah, yaitu Brebes dan Cilacap, serta tujuh kabupaten/ kota di sisi paling Timur Jawa Barat. Daerah-daerah itu diharapkan dapat menyampaikan potensi masing-masing, agar kemudian dapat direspons oleh masing-masing kabupaten/kota.
“Tadi akan mengajak Tegal Kota dan Kabupaten untuk bisa terlibat. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diciptakan khususnya yang terkait dengan urusan kemasyarakatan di wilayah perbatasan,” kata Ganjar.
Dia menjelaskan, beberapa wilayah di daerah perbatasan itu memiliki banyak kemiripan secara etnis. Wilayah Jateng sisi Barat masih ada yang secara etnis dekat dengan Sunda, dan sisi bagian Timur Jabar juga masih ada etnis Jawa.
“Mereka mencoba untuk mengurus wilayah yang ada di perbatasan ini, karena banyak secara etnis mirip sebenarnya. Sundanya, yang agak ke Timur ada Jawanya, dan mereka saling hidup bersama. Maka kerja sama di area itu mendorong penyelesaian banyak hal. Infrastruktur, perhubungan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, desa menurut saya sangat bagus,” ungkap Ganjar.
Ditambahkan, salah satu contoh kerja sama daerah di wilayah perbatasan itu juga ditunjukkan saat penanganan Covid-19. Masing-masing daerah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan, tanpa banyak mempertimbangkan kedaerahannya.
“Ketika kemarin pada pandemi, mereka bisa mengurus masyarakat yang ada di wilayah itu dengan baik, tanpa harus banyak mempertimbangkan soal perbatasannya. Maka yang di Kuningan ke Brebes oke, di Brebes ke Kuningan oke, atau Jawa Barat ke daerah Banjarnegara oke, atau sebaliknya, tidak masalah karena ini urusannya kemanusiaan,” jelasnya.
Bupati Kuningan sekaligus Ketua Serker Kunci Bersama, Acep Purnama, mengatakan, permintaan Ganjar agar daerah di wilayah perbatasan itu bekerja sama dalam mengendalikan inflasi merupakan arahan yang bagus. Melalui Kunci Bersama ini, setiap daerah akan memanfaatkan ruang-ruang yang bisa menurunkan inflasi.
“Misalnya, dengan pemanfaatan produk-produk daerah. Contoh, di Kuningan ada pabrik tape ketan, tapi untuk beras ketan kita ambil dari Brebes dan daerah lain. Lalu di Brebes ada lahan dan produksi bawang merah, sedangkan di Kuningan ada pabrik bawang goreng,” katanya.
Kerja sama antardaerah itu, juga mendorong peningkatan perekonomian daerah. Setiap komoditas yang dimiliki, daerah,akan dibantu pemasarannya di daerah lain. Lalu bidang sosial dan kesehatan, pihaknya juga sedang mencoba membangun rumah sakit di dekat perbatasan.
“Tujuannya mempermudah pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti kata Gubernur Ganjar, permasalahan yang harus kita selesaikan adalah soal JKN, jadi orang sakit asal Brebes bisa dirawat di Kuningan dan sebaliknya. Sebab inu maslah kemanusiaan,” jelas Acep.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
