Ganjar Cek Harga Beras dan Stok Minyak ke Sejumlah Pasar
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek harga serta stok komoditas beras dan minyak goreng ke beberapa pasar di Kota Semarang, Jumat (10/2/2023). Dari semua pasar yang ia datangi, Ganjar hampir tidak dapat menemukan stok minyak subsidi, Minyakita.
Sambil olahraga sepeda pagi, Ganjar mendatangi lima pasar di Kota Semarang. Antara lain, Pasar Wonodri, Peterongan, Langgar, Dargo, dan Johar Kanjengan.
Di setiap pasar, Ganjar menyapa dan berbincang dengan sejumlah pedagang. Kepada Gubernur Jateng dua periode, para pedagang pasar mengatakan, stok beras dan minyak goreng secara umum aman.
“Beras sama minyaknya gimana, harganya naik semua? Minyakita ada stoknya?” tanya Ganjar ketika bertemu pedagang.
Sebagian besar pedagang di pasar menyebutkan, harga dua komoditas tersebut naik. Ia mencontohkan, harga minyak dari yang semula di harga kisaran Rp15.000 per liter, kini naik menjadi Rp 16.500 per liter.
Bahkan, sejumlah pedagang di pasar mengaku minyak goreng subsidi sudah lama tidak ada.
“Kalau Minyakita sudah lama nggak ada pak. Adanya ya yang kemasan sama curah,” ujar pedagang sembako di Pasar Langgar.
Di Pasar Dargo, Ganjar mendatangi penjual beras. Menurut sang penjual, harga beras mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir.
“Saya ini stoknya nggak banyak pak. Biasanya paling sepuluh sak. Naik terus harganya, kadang Rp100, kadang Rp200. Ya kalau saya kan maunya nggak naik,” ujar penjual beras di Jalan Dargo.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pengecekan seperti ini penting dilakukan. Selain memantau stok, Ganjar juga berupaya menghimpun informasi tentang kenaikan harga pada dua komoditas yang mempengaruhu inflasi.
“Ini lagi coba kami konsolidasikan ya, untuk ngecek, kenapa beberapa harga pangan kita naik, wabil khusus dua ini. Satu terkait dengan minyak goreng, dua terkait beras,” kata Ganjar, di Pasar Johar Kanjengan.
Mantan anggota DPR RI itu menyebut, ada banyak faktor disampaikan pedagang yang menyebabkan harga beras naik. Di antaranya banjir dan serangan hama.
“Kami cek dari beberapa tempat alasannya sama. Maka, selebihnya kami akan melakukan kontrol kepada hasil-hasil panen, termasuk para pedagang dan sekitarnya,” ucapnya.
Sedangkan stok minyak goreng curah, kata Ganjar, masih tersedia di pasar. Meski demikian, harga minyak goreng curah sudah mulai naik.
“Harganya Rp16.000- Rp16.500 (per liter). Terus yang brand dengan merk tertentu ada yang bisa harganya sekitar Rp17.000 (per liter). Jadi ini yang konkret. Maka kalau kemarin kami rapat pengendali inflasi, ternyata memang satu, harga berasnya naik, dua, memang minyak goreng naik dan Minyakita tidak ada. Maka nanti kita dengan pemerintah pusat segera, ini Minyakita didrop, segera dilakukan operasi pasar,” imbuhnya.
Ganjar juga terus berkoordinasi dengan Bulog untuk menghitung stok beras yang ada. Selain itu, Ganjar meminta Satgas Pangan terus bergerak mencari penyebab dari kenaikan harga, khususnya dua komoditas tersebut.
“Maka, saya mau cek beberapa daerah yang sudah panen, apakah ini terkait dengan suplai atau dengan yang lainnya. Apakah ada yang nampung stoknya atau tidak. Kami juga akan komunikasi dengan Satgas Pangan nantinya. Satgas Pangan juga kemarin menemukan yang di Kendal, mudah-mudahan tidak ada siapapun yang bermain spekulasi pada soal itu,” paparnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
