Ganjar Beri Penghargaan Tokoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah, Salah Satunya Pemulung
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan piagam penghargaan kepada beberapa orang sebagai Tokoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah. Piagam bertuliskan kalimat ‘Balekake Yen Dudu Duweke’ itu ditandatangani langsung oleh Ganjar.
“Saya itu mendengar kabar, ada cerita-cerita hebat dari masyarakat kecil yang menginspirasi. Maka, saya ingin mendengar langsung dan mengundang mereka. Banyak cerita bagus tentang kejujuran dan integritas. Saya bangga, nilai-nilai seperti inilah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sampai pada masyarakat tingkat bawah,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Ganjar meyakini masih banyak orang baik di Jawa Tengah dan di Indonesia. Ia pun mendengarkan cerita orang-orang yang dipanggilnya itu. Ternyata mereka juga terinspirasi dari orang lain, ada dari orang tuanya, pemuka agama, dan lainnya.
“Ada banyak orang yang melakukan seperti ini, saya meyakini itu. Maka saya berharap berikanlah cerita-cerita kebaikan dan kejujuran pada dunia. Kepada orang-orang baik di luar sana, saya memberikan hormat setinggi-tingginya pada mereka, dan mari kita meniru,” tukasnya.
Pada Senin (7/12), Ganjar pun mendengar kisah-kisah kejujuran dari warganya itu jelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember. Berikut kisah orang-orang yang menjadi okoh Teladan Kejujuran Jawa Tengah.
Dimulai dari seorang pemulung di Kartasura Sukoharjo bernama Mulyadi (45). Pada 2018 silam ia pernah menemukan dompet coklat berisi uang Rp 15 juta di jalanan. Akhirnya, pemilik dompet itu lanjut Mulyadi datang mencari dompet yang jatuh itu. Setelah bertemu pemiliknya, dompet berisi uang itu langsung dikembalikan Mulyadi.
“Kulo tingali enten duite (saya lihat ada uangnya). Kathah pak, lembaran abang (banyak pak, lembaran merah ratusan ribu). Akhire kulo nunggu sing duwe ning pinggir dalan nganti magrib (saya nunggu pemiliknya di pinggir jalan sampai magrib),” kata Mulyadi.
Mulyadi yakin bahwa uang yang ditemukannya itu pasti ada pemiliknya. Ia tidak berkeinginan memiliki, karena memang bukanlah haknya. Ia berpikir, nungkin si pemilik uang itu ingin menggunakannya untuk keperluan mendesak.
“Kui dudu nggone kulo (itu bukan punya saya), akeh sing ngomong ngopo ora digawe wae (banyak yang bilang kenapa tidak dipakai), kulo ajrih kalih gusti Allah (saya takut pada Allah). Alhamdulillah Gusti Allah mbales, kulo sekeluarga sehat (saya dan keluarga selalu diberikan kesehatan), rezeki lancar, kulo ditulungi wong akeh (saya ditolong orang banyak),” ucapnya.
Kisal lain disampaikan Tan Le Hok Fuk atau Kakek Afuk (50). Pemulung asal Solo ini nekat bersepeda Solo-Pasuruan hanya demi mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Kepada Ganjar, Kakek Afuk menceritakan awalnya sedang mencari rongsok di jalanan. Ketika itu, ia menemukan dompet berisi STNK dan KTP yang menunjukkan bahwa pemiliknya ada di Pasuruan.
“Dalam hati saya seperti ada yang membisiki, kui balekno, dudu nggonmu (itu dikembalikan, bukan milikmu). Lalu, saya berniat mengembalikan,” ucapnya.
Kakek Afuk bahkan rela menjual handphone miliknya untuk memperbaiki sepeda dan ongkos ke Pasuruan. Akhirnya, dompet itu bisa ia kembalikan ke pemiliknya dengan bersepeda ke Pasuruan.
Ganjar juga mendengarkan kisah Widiyanti (33), penjual sayur dan gorengan keliling asal Kebumen. Widiyanti yang saat berjualan menemukan plastik kresek jatuh di jalan dan berisi uang, langsung berusaha mengejar pemiliknya yang menaiki motor. Sayang, dirinya yang hanya bersepeda, tak bisa mengejar.
“Akhirnya saya berikan uang itu ke polisi. Setelah itu diposting di medsos dan orangnya mengambil. Lega saja rasanya, bisa mengembalikan. Saya tahu dia itu penjual ayam, sebagai sama-sama pedagang, saya tahu rasanya cari uang itu susah,” jelasnya.
Meski sebenarnya ingin memiliki handphone dan banyak orang yang menyalahkan kenapa uang itu dikembalikan, namun Widiyanti merasa lega bisa berbuat seperti itu. “Lega saja rasanya. Lagian saya juga takut nemu uang sebanyak itu, mau dipakai itu bukan hak saya. Takut sama Allah,” ucapnya.
Selain tiga kisah itu, ada juga kisah driver ojek online bernama Dian Ramadhan asal Purwokerto yang mengembalikan uang kelebihan pembayaran Rp 100.000, penghulu asal Klaten bernama Abdurrahman M Bakri yang tidak pernah mau menerima amplop, Ernita Sihono yang lupa membayar pesanan ojek online dan mencari pengemudi sampai ketemu dan kisah Muhsono dan Nur Azizah asal Wonosobo yang mengembalikan handphone serta dompet kepada pemiliknya.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
