Ganjar Apresiasi Penanganan Covid-19 di Pati yang Membuat Pasien Nyaman dan Senang
Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati. Daerah ini merupakan salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah yang menjadi perhatian Ganjar. Tiga tempat yang disambangi Ganjar pada hari Selasa (15/6/2021), yaitu RSUD Soewondo, tempat isolasi terpusat di Hotel Kencana dan pelaksanaan Jogo Tonggo di Desa Kudur, Kecamatan Winong.
Pada sidak hari itu, ada yang menarik perhatian Ganjar, yakni kondisi pasien Covid-19 yang melakukan isolasi di Hotel Kencana. Saat mengunjungi lokasi itu, Ganjar melihat pasien Covid-19 sumringah dan sehat semuanya.
“Halo Bapak Ibu, pripun kabare (Apa kabar)? Kok pada tidur di hotel ini kenapa,” sapa Ganjar.
Para pasien Covid-19 itu menjawab bahwa mereka sehat-sehat saja. Mereka berada di hotel karena sedang menjalani isolasi terpusat akibat positif Covid-19. Ada 45 pasien yang sedang melakukan isolasi di tempat itu.
Ganjar pun menanyakan kondisi para pasien, termasuk layanan yang diberikan selama isolasi. Kepada Ganjar, mereka mengatakan pelayanannya menyenangkan dan tidak ada kekurangan.
“Pelayanannya bagus Pak, tempatnya bersih dan nyaman. Makan juga enak,” kata mereka.
Ganjar mengapresiasi penanganan Covid-19 di Pati. Menurutnya, kondisi BOR di Pati agak longgar karena penanganan yang baik.
“Tadi di RSUD Soewondo ada gedung lama dijadikan tempat isolasi, disini ada juga. Untuk ICU memang penuh, tapi saya sudah minta ada konversi ICU umum untuk Covid-19 dan mereka siap,” kata Ganjar.
Inisiatif Bupati Pati menyewa hotel untuk dijadikan tempat isolasi terpusat menurut Ganjar sangat bagus.
“Saya lihat pasiennya juga senang, mereka bisa dirawat di sini, aman dan tempatnya bagus. Menurut saya ini penanganan yang oke, dan kalau daerah lain bisa meniru, ini lebih baik,” imbuhnya.
Hal paling penting untuk pengendalian Covid-19 adalah penanganan di tingkat hulu. Edukasi protokol kesehatan perlu terus digalakkan dan operasi justisi juga harus ditingkatkan. Di luar itu, Ganjar ingin ada kesepakatan kebijakan antar Pemerintah Kabupaten/Kota terkait untuk meningkatkam efektifitas upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Saya juga minta semua Kepala Daerah, khususnya yang zona merah dan sekitarnya untuk membuat kesepakatan bersama. Mana-mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tempat wisata, tempat ibadah dan kegiatan sosial bagaimana aturannya. Kalau itu dilakukan, maka bisa mencegah penyebaran,” pungkasnya.
Bupati Pati, Haryanto yang mendampingi Ganjar menerangkan, hotel itu sengaja ia sewa untuk penanganan Covid-19. Hotel ini memiliki 94 kamar dan bisa menampung hingga 100 lebih pasien Covid-19.
“Ini tempat isolasi terpusat kedua kami untuk yang OTG. Kami ada beberapa tempat isolasi terpusat seperti Diklat KB dan lainnya. Selain itu, kami juga punya isolasi mandiri di tingkat RT/RW,” kata dia.
Haryanto mengatakan, pihaknya sengaja menjadikan hotel sebagai tempat isolasi terpusat, salah satu alasannya demi kenyamanan pasien. Ia berharap, saat pasien karantina merasa nyaman, kondisi pemulihan menjadi lebih cepat.
“Ini kami sewa sejak dulu, tapi karena (kasus Covid-19) sempat mereda, kami hentikan sewanya. Sekarang kami sewa lagi. Dengan adanya tempat isolasi terpusat ini, BOR kami di rumah sakit jadi terbantu,” jelas Haryanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
