Ganjar Ajak Peserta Tour de Borobudur Naik Kereta Uap Ambarawa
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama para peserta Tour de Borobudur tahun ini. Dalam tour kali ini, Ganjar bersama rombongan menaiki kereta uap peninggalan Belanda sejak tahun 1898, menikmati pemandangan indah wisata unggulan di Jawa Tengah itu.
Adapun kereta yang dinaikinya merupakan lokomotif B-5112. Kereta Uap Ambarawa ini bisa berjalan membawa tiga gerbong dengan menembus jalanan dari stasiun Tuntang menuju stasiun Ambarawa Kabupaten Semarang.
“Wah, ini keren kita disambut sama suara kereta uap, dengar itu suaranya melengking. Ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Yok kita naik,” kata Ganjar dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).
Bersama istrinya, Siti Atikoh, Ganjar terlihat sangat menikmati 30 menit perjalanannya yang disuguhi keindahan Rawa Pening, pemukiman penduduk, bentangan sawah, hingga pemandangan Gunung Merbabu dan Telomoyo yang berdiri gagah.
Ganjar mengatakan ini merupakan potensi luar biasa yang harus terus dikembangkan. Apalagi wisata kereta api uap ini disebut hanya ada tiga di dunia yakni India, Swiss dan Indonesia.
Selain bisa menikmati sensasi menaiki kereta uap bersejarah, pemandangan yang ditawarkan juga sangat mempesona. Bahkan, penumpang bisa melihat dengan bebas dari jendela pada gerbong kereta yang terbuka.
“Suasananya begitu eksotis, saya kira ini bisa kita jadikan destinasi unggulan, tentu harus ada perbaikan dan penataan. Kalau ini bisa dijadikan paket wisata, tentu menarik sekali,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Ganjar memang sengaja mengajak para peserta Tour de Borobudur menikmati sensasi lain dari event tahunan itu. Jika biasanya peserta hanya gowes di jalan dan hanya bisa menikmati Candi Borobudur, saat ini mereka juga bisa merasakan pengalaman wisata baru.
“Saya pengen berikan suasana lain, karena hampir tiap minggu jalurnya sama, saya ingin mendapatkan suasana berbeda. Saya sengaja ajak peserta naik kereta uap ini, agar mereka yang banyak juga dari luar Jawa Tengah tahu ada destinasi wisata menarik ini,” jelasnya.
Di tengah COVID-19, Ganjar menjelaskan wisata kereta uap di Ambarawa ini tentunya masih melakukan pengurangan jumlah wisatawan dan penerapan protokol yang sangat ketat.
“Kalau nanti pandemi sudah selesai, silahkan ramai-ramai wisata ke sini,” pungkasnya.
Adanya wisata baru ini tentu mendapat antusias dari para peserta. Seperti halnya salah satu peserta Tour de Borobudur asal Malang, Maydanil (22) yang tak menyangka mendapat kejutan saat mengikuti Tour de Borobudur.
“Seru sekali, saya baru kali ini naik kereta uap. Senang ya, selain itu juga bisa tahu tentang sejarah kereta api di Indonesia,” ucapnya.
Peserta yang akrab disapa Danil ini pun mengapresiasi Pemprov Jateng yang telah menggelar acara gowes dan dipadukan dengan pengenalan pariwisata.
“Keren ya, tidak hanya gowes, tapi juga bisa sekaligus berwisata. Ini tempatnya bagus, bisa dikembangkan lagi jadi wisata unggulan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Operasional Raden Agus Dwinanto Budiaji mengatakan kereta uap tersebut merupakan peninggalan Belanda sejak 1898. Sampai saat ini, kondisi lokomotif masih asli, dengan penggerak utama adalah uap dari kayu bakar.
“Minat masyarakat untuk menaiki kereta api uap ini sangat tinggi. Karena selain sensasi naik kereta api bersejarah, kami juga menawarkan sensasi pemandangan alam yang sangat eksotis selama perjalanan,” ucapnya.
Untuk bisa menaiki kereta uap, Agus mengatakan masyarakat harus melakukan reservasi dahulu secara online atau datang langsung ke kantor di Lawang Sewu Semarang. Adapun harga sewa untuk menaiki kereta uap itu mulai dari Rp 10 juta – Rp 15 juta.
“Masyarakat juga bisa naik kereta diesel. Kalau naik kereta itu, masyarakat bisa langsung datang ke stasiun Ambarawa dengan membayar tiket Rp 50.000. Tapi untuk sementara karena pandemi, wisata itu masih kami tutup,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
