Connect with us

Gandeng KPK, Erick Thohir Teken Kerja Sama Pemberantasan Korupsi di 27 BUMN

Jakarta – KPK bersama 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 perusahaan BUMN. Acara digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Erick mengatakan sebagai laporan kepada pimpinan KPK serta jajaran, transformasi dan kasus-kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN memang sejak awal menjadi salah satu isu yang penting. Saat pertama kali menjabat, lanjutnya, sudah ada 159 kasus hukum dengan 53 tersangka yang tercatat dalam Kementerian BUMN.

“Tentu sebagai pimpinan, saya justru berpikir terbalik. Bagaimana tentu Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibandingkan menyalahi yang terkena. Karena saya yakin, dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas, tentu kita harapkan bisa meminimalisasi daripada kasus-kasus tersebut,” kata Erick dalam sambutan yang disiarkan di Youtube KPK.

Erick menginginkan proses-proses yang tidak transparan di BUMN dapat dihilangkan. Dia yakin dengan perbaikan sistem dengan proses yang transparan akan terus memperbaiki keuangan perusahaan BUMN.

“InsyaAllah bulan ini pertama kali secara tuntas laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden langsung di tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyebut pemberantasan korupsi memang tidak bisa dilakukan oleh hanya satu lembaga. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergi.

“Berbicara sinergi, maka pagi hari ini kami terima kasih kepada pak Menteri BUMN yang telah bersedia mengajak menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN, dan 2 di antaranya pada 20 Desember 2020 lalu telah tanda tangan kesepakatan kerja sama terkait dengan whistleblowing system,” ucap Firli.

Firli mengatakan, setidaknya ada dua program KPK yang akan diterapkan di Kementerian BUMN. Pertama adalah manajemen antisuap, kedua yakni BUMN menerapkan yang dikenal dengan membangun unit pengelola gratifikasi.

“Namun demikian tentu upaya kita berantas korupsi tak cukup bangun sistem. Karena sesungguhnya sekuat-kuatnya sistem tentu tergantung sumber daya manusianya. Disebut dengan man behind the gun, senjatanya bagus kalau sumber daya manusianya tak bagus tentulah tak begitu bermanfaat,” katanya.

Berikut 27 perusahaan BUMN yang teken kerja sama dengan KPK:

Batch 1:

  1. Bank Mandiri
  2. Bank Rakyat Indonesia
  3. Bank Negara Indonesia
  4. Bank Tabungan Negara
  5. PT Taspen

Batch 2:

  1. Pertamina
  2. PLN
  3. Jasa Marga
  4. PT Telkom Indonesia
  5. PT INTI

Batch 3:

  1. PT Adhi Karya
  2. PT Waskita Karya
  3. PT Wijaya Karya
  4. PT Hutama Karya
  5. PT Pembangunan Perumahan

Batch 4:

  1. Garuda Indonesia
  2. PT Pelabuhan Indonesia I
  3. PT Pelabuhan Indonesia II
  4. PT Angkasa Pura I
  5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
  6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:

  1. PT Indonesia Asahan Aluminium
  2. PT Kereta Api Indonesia
  3. PT Krakatau Steel
  4. PT Pupuk Indonesia
  5. PT Semen Indonesia
  6. Perhutani
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Akan Dorong Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Krisis Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Kolaborasi saat ini, seperti Covax Facility, hanyalah solusi sesaat. Selain itu, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.

“Oleh karena itu, ke depan, kita perlu solusi permanen, agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) di sektor keuangan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu fokus Indonesia pada Presidensi G20.

Menurut Presiden Jokowi, badan tersebut memiliki tugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, obat dan alat kesehatan. Selain itu, juga untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.

“Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produksi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lain,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa untuk membangun arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut dibutuhkan pembiayaan bersama. Presiden meyakini bahwa biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerapuhan sistem kesehatan global, sebagaimana saat dunia menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Seharusnya, negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Pastikan Indonesia Terus Lakukan Reformasi Struktur Ekonomi dan Perbaiki Iklim Bisnis

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menjadikan masa pandemi sebagai masa berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis.

“Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada pertemuan World Economic Forum dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari up-skilling dan re-skilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerja sama dengan universitas di luar negeri.

“Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya untuk enam sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan.

Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery), dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

“Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia. Maju bersama, tumbuh bersama,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Presidensi G20 Indonesia Akan Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Indonesia akan berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

“Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

“Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat (sebagai) upaya untuk mencegah krisis selanjutnya,” ungkapnya.

Sedangkan prioritas kedua menurut Presiden Jokowi adalah optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus turut ditingkatkan dan keamanan data juga harus tetap dijaga.

“Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau,” ucap Presiden.

“Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif. Kerja sama tidak hanya antara pemerintah, not only G-to-G but also G-to-B, or even B-to-B,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Presiden Jokowi meyakini bahwa Presidensi G20 Indonesia akan memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Presidensi Indonesia harus memanfaatkan kerja sama G20 untuk meningkatkan perdagangan, industrialisasi, hingga penguasaan teknologi, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

“Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia,” ungkap Presiden.

Selain interaksi secara intensif, berturut-turut dengan KTT G20, Indonesia juga akan menyelenggarakan WEF Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo.

“Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di tiga sektor prioritas: kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya