Connect with us

Gandeng Himbara, PLN Permudah Masyarakat Miliki Kendaraan Listrik

Labuan Bajo – PT PLN (Persero) bersinergi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mendukung pengembangan green ecosystem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) nasional untuk mendukung program transisi energi. Kerja sama ini khususnya untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan listrik serta pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Tanah Air.

Kolaborasi ini merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pelaksanaan transisi energi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik guna mempercepat tercapainya target _carbon neutral_ pada 2060. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direksi PLN bersama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI), PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (Mandiri) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) (BTN) saat perhelatan forum Energy Transition Working Grup (ETWG) 2 di Labuan Bajo, 24 Juni 2022.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan untuk bisa mencapai target _Net Zero Emission_ pada 2060 mendatang perlu kolaborasi semua pihak. Salah satu program yang perlu didukung yaitu membangun ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

“ESDM mendukung penuh kerja sama yang dilakukan oleh PLN dan Himbara untuk bisa meningkatkan akses masyarakat untuk menjangkau KBLBB ini. Ini upaya bersama kita untuk bisa meningkatkan energi bersih, menekan emisi karbon dan sekaligus menghemat devisa dan menekan angka impor minyak,” ujar Ego.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon salah satunya dengan masifnya kendaraan listrik. Namun, untuk bisa mencapai hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi bersama salah satunya dengan Himbara yang menjadi salah satu akses pembiayaan murah bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat penting bagi kita semua untuk bisa menciptakan lingkungan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Himbara dalam memasifkan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.

Tak hanya kredit kepemilikan kendaraan listrik, PLN saat ini membuka juga peluang kerja sama pihak swasta untuk memasifkan SPKLU. Untuk itu, PLN menggandeng Himbara agar dapat memberikan kredit kepada swasta yang ingin bekerja sama dengan PLN dalam pembangunan SPKLU.

“Untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi pengisian kendaraan listrik di SPKLU, dalam kerja sama dengan Himbara ini nantinya metode _payment_ terintegrasi dengan bank yang tergabung dalam Himbara,” ujar Darmawan.

Untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik, PLN gencar membangun SPKLU di Tanah Air. Hingga Mei 2022, PLN membangun 129 unit SPKLU yang terdiri dari SPKLU _Fast Charging_ dan _Ultra Fast Charging_ yang tersebar di 98 titik.

“Targetnya, hingga akhir tahun nanti kami sudah menganggarkan akan menambah 40 unit SPKLU lagi untuk bisa memudahkan masyarakat dalam mengisi kendaraan listriknya,” tambah Darmawan.

Direktur Utama BNI, Royke Rumilaar mengatakan, BNI juga berkomitmen mendukung pengembangan _green ecosystem_ salah satunya adalah dengan turut mengembangkan KBLBB melalui bundling produk perbankan.

“Produk perbankan dimaksud adalah dengan memberikan skim khusus pembiayaan kepemilikan Kendaraan Bermotor Listrik, pembiayaan penyediaan SPKLU, serta menyediakan SPKLU di area BNI dan di beberapa lokasi lainnya,” ucap Royke.

Sementara, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Hal ini sudah ditunjukkan dengan Bank Mandiri sebagai BUMN non-PLN Group pertama yang menempatkan instalasi SPKLU di lingkungan kantor pusat perseroan.

“Keberadaan SPKLU ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perseroan dalam membentuk ekosistem EBT yang saling melengkapi, di mana Bank Mandiri juga telah memiliki beberapa kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional,” ujar Susana.

Selain SPKLU ini, lanjut Susana, Bank Mandiri juga konsisten mendukung pengembangan EBT di Indonesia tidak hanya melalui pemasangan SPKLU, namun juga telah bersinergi dengan PLN dan mitra Mandiri dalam memasarkan dan membiayai mobil listrik melalui anak perusahaan, Mandiri Tunas Finance.

“Dukungan lainnya juga terlihat melalui penyaluran pembiayaan untuk sejumlah proyek pengembangan seperti pembiayaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pemasaran produk-produk EBT seperti mobil listrik, solar panel hingga kompor induksi,” pungkas Susana.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya