Galang Dukungan Pencalonan Indonesia Menjadi Anggota Dewan ITU Region E, Indonesia Bawa Tiga Agenda Utama
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menggalang dukungan pencalonan kembali sebagai negara anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) Region E (Asia dan Australasia). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia mengusulkan tiga fokus agenda jika terpilih menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 yang sejalan dengan misi ITU yaitu “to connect the unconnected”.
“Ada tiga fokus utama yakni Capacity Building, Women Empowerment, dan Connecting the Unconnected. Indonesia optimis mampu menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 untuk Region E Asia dan Australasia. Dalam periode kerja Dewan ITU tersebut, Indonesia juga akan fokus pada misi yang selaras dengan tujuan akhir ITU yaitu to connect the unconnected,” tandasnya dalam acara Jakarta Reception for ITU Candidacies, di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2022).
Menkominfo menjelaskan Pemerintah RI telah menyusun Roadmap Transformasi Digital Nasional 2021-2024. Peta jalan itu menjadi pedoman untuk perjalanan mewujudkan bangsa digital melalui empat pilar utama yang meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
“Dengan semangat yang sama, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan dunia melalui pengembangan infrastruktur digital, pembuatan aplikasi, dan layanan yang inklusif untuk semua orang,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, ketersediaan akses bagi semua orang akan memungkinkan setiap warga negara untuk berkembang. “Sekitar 2,9 miliar orang belum memiliki konektivitas hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, kita harus menyediakan akses digital,” jelasnya.
Di hadapan duta besar negara-negara anggota ITU untuk Indonesia yang hadir, Menkominfo menyatakan Indonesia akan melanjutkan semangat untuk memberdayakan perempuan. Menurutnya, Pemerintah RI mendorong pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, program, dan posisi kepemimpinan ITU.
“Kami percaya bahwa banyak hal yang bisa dicapai jika ITU mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan ITU. Untuk itu, kita perlu memberi perempuan lebih banyak akses, ruang, dan kesempatan untuk tumbuh dan terlibat dalam menjalankan pekerjaan negara-negara anggota ITU,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan komitmen Pemerintah RI untuk mengembangkan literasi digital, keterampilan serta bakat dan memastikan upaya pemberdayaan dapat diakses oleh semua orang. Kementerian Kominfo sudah menerapkannya melalui program Digital Talent Scholarship (DTS).
“Program Digital Talent Scholarship, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital bagi masyarakat,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Pemerintah RI meyakini setiap upaya untuk mendorong kemajuan bangsa harus dimulai dari masyarakat.
“Dalam konteks domestik, Indonesia menjunjung tinggi pentingnya aspek kemanusiaan dalam kebangkitan dunia digital. Tidak peduli seberapa maju dunia, tidak peduli seberapa besar perubahannya, orang-oranglah yang harus kita berdayakan terlebih dahulu. Itulah manusia, dengan rasa ingin tahu dan semangat mencari jawaban, menilai itulah satu-satunya cara mendorong dunia menuju kemajuan,” jelasnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong semakin banyaknya program dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang,” tandasnya.
Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Presidensi G20 tahun ini, Menteri Johnny menjelaskan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Sejalan dengan tema itu, untuk Digital Economy Working Group (DEWG), Indonesia mengedepankan pembahasan mengenai Digital Skills dan Digital Literacy sebagai salah satu isu.
“Ada tiga isu utama dalam DEWG yakni Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust,” tuturnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong untuk membuktikan lebih banyak program dan kegiatan melalui peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang pulau kecil, negara-negara berkembang yang wilayahnya terkurung daratan (tidak memiliki laut) dan negara-negara dengan ekonomi dalam peralihan (transisi),” tandasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Hary Budiarto.
Hadir pula Sekretaris Ditjen PPI, Wayan Toni Supriyanto; Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aju Widyasari; Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Denny Setiawan; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo, Ichwan Makmur Nasution; serta Kepala Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Noor Iza; Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Yohpy Ichsan Wardana; Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu, Penny Dewi Herasati; serta lebih dari 40 Duta Besar/Perwakilan Kedutaan Besar negara-negara anggota ITU di Jakarta.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan proyek dari Bank Dunia (World Bank/WB) terkait sustainable development alias pembangunan berkelanjutan. Dimana program itu bertujuan membantu negara-negara berkembang agar bergerak menciptakan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future).
“Apa proyek dari World Bank terkait sustainable development untuk membantu negara-negara yang berkembang mencapai sustainable future. Misalnya, bantuan apa yang diberikan untuk negara berkembang agar bisa bersama-sama negara maju menyelesaikan isu besar perubahan iklim,” ujar Roro dalam pertemuan Global Young MP Initiative dengan WB & International Monetary Fund (IMF) seperti keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (24/4/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai forum bersama WB dan IMF ini menjadi salah satu kesematan untuk mempelajari inovasi, temuan dan solusi terkait lingkungan hijau yang bisa diterapkan di Indonesia. Bahkan, terkait bantuan pembiayaan terhadap Indonesia. Hal ini akan menjadi afirmasi positif untuk membantu mempersiapkan generasi mendatang menuju pekerjaan yang lebih ramah lingkungan dalam perspektif ekonomi hijau.
Acara tersebut mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating green jobs for young people and the planet”. Dengan menghadirkan anggota parlemen muda dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.
Berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, ia juga menjabat sebagai panitia pengarah mewakili Regional Pasifik dan Asia Timur dalam Global Young MP Initiative. Dyah Roro Esti banyak membicarakan hal-hal yang telah ia lakukan di DPR RI terkait isu iklim dan lingkungan. Ia juga menekankan posisi DPR RI sebagai pendorong dari pemerintah dan organisasi dunia seperti Bank Dunia.
Ia juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain mempersiapkan transisi energi untuk kebaikan dunia secara umum, di sisi lain juga dipersiapkan sumber daya manusianya terkait lapangan pekerjaan. Karena ia menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor hijau muncul atas adanya kesadaran dunia akan permasalahan iklim.
BERITA
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Pekanbaru – Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menekankan pihaknya mempunyai beberapa catatan untuk ditindaklanjuti bersama KPU dan Bawaslu RI. Satu diantaranya, kata Junimart, terkait badan Adhoc Pilkada yang harus diseleksi lebih ketat dan terbuka, sehingga tidak terjadi pemilu yang sifatnya transaksional.
“Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini sebagian besar kurang paham tentang teknis perhitungan suara. Oleh karena itu KPU Provinsi harus lebih selektif nantinya dalam menentukan PPK dan PPS nya. Lalu, tentang pelanggaran Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua perkara itu tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” kata Junimart saat ditemui usai Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024).
Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau, yang dinilainya merupakan salah satu provinsi yang sangat aktif dalam bersinergi dengan penyelenggara Pemilu serta unsur Forkopimda di Provinsi Riau dalam rangka NPHD.
“Tentunya hal ini menjadi percontohan untuk Provinsi lain, karena temuan kami di beberapa Provinsi belum berjalan. Kalau ini hanya satu yang belum, Kabupaten Meranti, saya kira itu hanya masalah teknis saja. Nanti Pak Gubernur bisa mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Meranti, ” kata Legislator Dapil Sumatera Utara III ini.
Lebih lanjut, Junimart tetap mengingatkan para penyelenggara pemilu, di Provinsi Riau khususnya, untuk terus melakukan sinergi dan sosialisasi terkait tahapan pemilukada. Karena menurut Junimart, pemilukada serentak ini akan lebih rumit dibanding dengan pemilu legislatif pada Februari lalu.
“Inikan seluruh Indonesia nantinya, dan ini bahkan menurut saya akan lebih capek daripada pemilu kemarin. Karena inikan seluruh kepala daerah di Indonesia. Tentu KPU, Bawaslu, dan pemerintah harus bersinergi, saling visi. Supaya betul-betul pemilukada serentak ini bisa sesuai dengan nafas nasional. Dan tentu harapan kita, tidak ada sengketa-sengketa nantinya,” pungkasnya.
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
